Selamat Pagi, Sobat KPPN Bukittinggi!

Kali ini kita akan membahas program Peningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PD3N), yaitu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Program ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

2. Memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

3. Memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Nah saat ini, aplikasi andalan kita semua SAKTI telah menerapkan konsep P3DN sebagai bentuk dukungan pada program pemerintah. 

Ingin tahu lebih lanjut? 

Simak pembahasan dalam infografis berikut ini! 

Sobat juga bisa mengunjungi akun instagram resmi KPPN Bukittinggi melalui tautan https://www.instagram.com/kppnbukittinggi/ .

Kali ini gerakan bersama dan sinerji untuk percepatan penyelesaian rekonsiliasi pajak pusat yang disetorkan ke rekening KUN. Demikian dikalatakan kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra. Dikatakannya, ini melanjutkan program Kemenkeu Satu bersama KPP Pratama Bukittinggi dan KPP Pratama Payakumbuh.

Selasa (30/8) KPPN telah menginisiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Percepatan Penyelesaiain Rekonsiliasi Pajak Pusat yang Disetorkan ke RKUN Berdasarkan Transaksi Pengeluaran yang Dibayarkan Atas Beban APBN.
Bertempat di Aula KPPN Bukittinggi, FGD tersebut dihadiri Kepala KPP Pratama Bukittinggi, Kepala KPP Pratama Payakumbuh serta enam Kepala badan Keuangan Daerah dan lima Pimpinan Cabang Bank Nagari di seluruh wilayah KPPN Bukittinggi.

“Berita Acara Rekonsiliasi ini adalah merupakan syarat untuk penyaluran DBH Pajak dari kementerian keuangan kepada pemda, jika terlambat disampaikan maka penyaluran DBH akan ditunda” ucap kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra.
Khairil Indra menyampaikan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan solusi serta menuntaskan berbagai permasalahan yang menghambat penyelesaian proses rekonsiliasi. Sebagaimana disampaikan berkali-kali oleh Kepala KPPN Bukittinggi.”
“kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permsalahan rekonsiliasi sehingga kedepannya tidak ada kata terlambat yang ada proses rekonsiliasi berjalan dengan cepat dan tepat waktu tanpa menyisakaan permasalahan,” katanya lagi.

Hal ini diamini Kepala KPP Pratama Bukittinggi, Rahmad” Kami juga sangat mendukung percepatan penyelesaian rekonsiliasi dan jika ada komitmen agar segera diselesaikan secepatnya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati,” ujarnya.

Sebelum diskusi Kepala KPP Pratama Payakumbuh, Supi memaparkan kebijakan perpajakan terbaru dan siklus belanja serta kewajiban perpajakan yang akhirnya akan menjadi dasar perhitungan DBH sebagai salah satu instumen fiskal pemda dari APBN.
Dimana jika pengumpulan pajak tidak optimal tentu berpengaruh ke APBN/APBD khususnya besaran DBH yang akan disalurkan kembali ke pemda.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan Kepada pemerintah kota Payakumbuh sebagai pemda tercepat dalam penyelesaian rekonsiliasi pajak semester I 2022. Penghargaan atas nama Menteri Keuangan RI diberikan secara langsung oleh Kemenkeu Satu di daerah yang diwakili oleh Kepala KPPN Bukittinggi, Kepala KPP Pratama Payakumbuh, Kepala KPP Pratama Bukittinggi.

Selasa, 24 Mei 2022 KPPN Bukittinggi melaksanakan Survei Baseline Debitur UMi Semester I Tahun 2022 dimulai pada hari Selasa, 24 Mei 2022, dengan mengunjungi PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi sebagai mitra lembaga penyalur UMi untuk koordinasi data debitur yang akan dilakukan survei. Selanjutnya tim survei langsung bergerak menuju lokasi tempat usaha atau rumah debitur UMi untuk melakukan wawancara langsung kepada empat debitur UMi di wilayah Kota Bukittinggi. Proses wawancara berjalan dengan lancar karena para debitur sangat kooperatif dan terbuka. Pada akhir wawancara tim survei memberikan souvenir sebagai tali asih atas kesediaan debitur untuk dilakukan survey dan tidak lupa mendoakan agar usaha yang dijalankan tumbuh berkembang lebih sukses lagi kedepannya. Survei dilanjutkan pada hari Rabu, 25 Mei 2022 dengan terlebih dahulu mengunjungi PNM Mekaar Cabang Baso dan bertemu dengan Ibu Yasinta Tanzil selaku PIC PNM Mekaar di wilayah KPPN Bukittinggi. Pada pertemuan ini, Tim KPPN Bukittinggi meminta sampel debitur UMi dan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP dan dokumen akad. Selain itu, Tim KPPN Bukittinggi dan PIC PNM Mekaar pun banyak melakukan diskusi terkait pelaksanaan penyaluran UMi melalui PNM Mekaar. Kepala Seksi Bank KPPN Bukittinggi menyampaikan agar sinergi antara KPPN dan Lembaga Penyalur UMi (Pegadaian dan PNM Mekaar) harus ditingkatkan dalam mengawal dan memonitoring pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2022.

Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2022, KPPN Bukittinggi mengadakan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran (LLAT) 2022 sekaligus pemberian apresiasi kepada satuan kerja terbaik di wilayah KPPN Bukittinggi, pada Selasa, 18 Oktober 2022.

Dalam kegiatan ini juga diberikan apresiasi kepada satker terbaik pada triwulan 3 tahun 2022 yang meliputi 5 kategori penghargaan, yaitu nilai IKPA terbaik, pelaporan capaian output, penggunaan kartu kredit pemerintah, penggunaan platform Digipay, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara secara cepat dan akurat. Penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada satker namun juga kepada KPA masing-masing yang telah berperan penting untuk mengelola anggaran di satuan kerjanya dengan baik.

Berikut adalah daftar Satker penerima penghargaan untuk periode triwulan III KPPN Bukittinggi :

I. Kategori Nilai IKPA Satker 

a) Kategori IKPA Pagu Belanja Besar :
1. Polres Bukittinggi (640736)
2. Polres Payakumbuh (640722)
3. Polres Lima Puluh Kota (665861)

b) Kategori IKPA Pagu Belanja Sedang :
1. KPP Pratama Bukittinggi (524287)
2. Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi (406055)
3. RRI Bukittinggi (700119)

c) Kategori IKPA Pagu Belanja Kecil :
1. KPKNL Bukittinggi (119745)
1. Rumah Tahanan Negara Padang Panjang (406080)
2. KPPN Bukittinggi (527797)
3. Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh (682956)

II. Kategori Pelaporan Data Capaian Output
1. Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh (428032)
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi (527797)
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi (119745)

III. Kategori Satker yang Bertransaksi Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah
1. BPTU Sapi Potong Padang Mengatas (239434)
2. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (690218)
3. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang (663892)

IV. Kategori Satker yang Bertransaksi Menggunakan Platform Digipay
1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi (527797)
2. Kantor Pertanahan Kab. Agam (430941)
3. MAN 2 Tanah Datar Kab. Tanah Datar (309271)

V. Kategori Penyampaian LPJ Tercepat-Akurat 
1. MAN 4 Tanah Datar Kab. Tanah Datar (601827)
2. Kementerian Agama Padang Panjang (299345)
3. Pengadilan Agama Lubuk Basung (402614)

Kami ucapkan selamat kepada seluruh Satuan Kerja dan KPA yang meraih penghargaan. Semoga dapat terus meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan anggarannya, dan menjadi motivasi bagi Satuan Kerja lainnya.

Dokumentasi lengkap dapat dilihat pada tautan : https://www.instagram.com/p/Cj4e_8MhqBG/?hl=en 

Bertempat di Ruang Pertemuan Randang, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh, Kementerian Keuangan melalui Khairil Indra, SE, MM, Kepala KPPN Bukittinggi selaku Kuasa BUN dan Supi SST. AK, M.si, Kepala KPP Pratama Payakumbuh menyampaikan apresiasi pada Pemko Payakumbuh.
Ungkapan apresiasi ini diberikan ke Pemko Payakumbuh melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, Drs. Syafwal, MM. Ini dikarenakan daerah itu adalah yang pertama melaksanakan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran Pajak Pusat yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Payakumbuh Semester I 2022 sebagai syarat utama penyaluran dan dasar hitung DBH Pajak Triwulan III & IV 2022.
"Ini merupakan penandatanganan BAR tercepat di wilayah kerja KPPN Bukittinggi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus," ujar Khairil. 
Khairil juga menegaskan bahwa penyelesaian BAR secara cepat dan tepat ini sangat penting untuk digarisbawahi karena ujungnya adalah alokasi DBH Pajak yang merupakan salah satu instrumen fiskal untuk menggerakkan pembangunan dan perekonomian di Kota Payakumbuh. " Harusnya ini yang kita kedepankan agar Badan Keuangan Daerah tidak memproses pembayaran atas kegiatan yang belum setor pajaknya," katanya.
Penandatanganan BAR cepat waktu ini tentunya berkat sinergi dan koordinasi yang kuat oleh tiga unsur yaitu, Pemko Payakumbuh, KPP Pratama Payakumbuh dan KPPN Bukittinggi. Lebih khusus atas kerja keras dan kerja cerdas serta komitmen yang kuat dari Pemko Payakumbuh. Salah satunya dengan adanya inovasi yang diprakarsai Kabid Perbendaharaan BKD Kota Payakumbuh, Resti Desmila.
Syafwal menyampaikan berbagai langkah dan inovasi yang sudah, sedang, dan akan dilakukan yaitu percepepatan digitalisasi daerah. Diantaranya akan menerapkan tanda tangan elektronik, serta menyambut baik koordinasi, komunikasi, dan langkah penguatan sinergi yang dilakukan Kemenkeu (KPP Pratama Payakumbuh dan KPPN Bukittinggi).
Selanjutnya Khairil Indra menyampaikan peran KPPN selaku Kuasa BUN dan langkah-langkah dalam penguatan sinergi dengan seluruh pihak terkait, diantaranya menginisiasi kerja sama bank daerah (Bank Nagari) untuk mendukung data penerimaan setoran pajak dalam bentuk data elektronik kepada Pemda untuk percepatan penyelesaian rekonsiliasi.
Khairil Indra juga menyampaikan komitmennya dalam mengawal seluruh kanal penyaluran dana APBN serta memotret keselarasan program pemerintah pusat lainnya seperti program dalam memajukan UMKM, Penyaluran KUR, Ultra Mikro (UMi) dan sebagainya.
Langkah penguatan sinergi juga lebih diperluas lagi oleh Supi, dimana kedepannya perlu disinergikan lebih luas lagi, bila perlu melibatkan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk mengintegrasikan sistem serta simplifikasi regulasi dan sistem, saling sharing antara Pemda, KPP Pratama, KPPN, DJPK dan unit terkait lainnya.
"Jadi saya tidak sedang bicara KPP Pratama Payakumbuh, tetapi sedang berpikir secara nasional. Semoga langkah dan komitmen Pemko Payakumbuh ini bisa dijadikan contoh bagi Pemda lainnya," katanya menutup.

Selasa, 28 Juni dan Kamis, 30 Juni 2022 KPPN Bukittinggi menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Bank/Pos Persepsi di lingkup wilayah kerja KPPN Bukittinggi yang dilakukan secara mendadak dan acak kepada Bank/Pos Persepsi yang bersangkutan.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Monev berjalan secara objektif. Monev hari pertama dilaksanakan pada Selasa, 28 Juni 2022 bertempat di Bank Nagari Cabang Padang Panjang dan BRI Cabang Padang Panjang. Sementara Monev hari kedua dilaksanakan pada Kamis, 30 Juni 2022 bertempat di Bank Nagari Cabang Batusangkar dan Pos Indonesia Cabang Batusangkar. Monev dilakukan terkait dengan ketentuan:

1. Jam buka/tutup loket
2. Layanan setoran penerimaan Negara tanpa membedakan nasabah/bukan nasabah
3. Layanan setoran penerimaan Negara tanpa membedakan jumlah setoran
4. Kepatuhan terhadap pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada WP/WB/WS
5. Aktif tidaknya menu penerimaan Negara pada kanal layanan elektronik yang telah mempunyai izin penambahan kanal elektronik.

Selain melaksanakan Monev, Tim Uji Petik KPPN Bukittinggi juga melakukan wawancara dengan Teller Bank/Pos Persepsi. Setelah pelaksanaan uji petik dan wawancara dilaksanakan, Tim Uji Petik KPPN Bukittinggi dan Pejabat Bank/Pos Persepsi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Uji Petik dan Pakta Integritas terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank/Pos Persepsi.