Mengakhiri kinerja pelaksanaan anggaran pada triwulan kedua tahun 2025, KPPN Bukittinggi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelaraskan kinerja pengelolaan APBN demi mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejalan dengan upaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang baru, tren ekonomi Indonesia berada di jalur positif untuk tahun 2025.

Menuju pertengahan ke akhir tahun 2025, KPPN Bukittinggi terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam kewenangannya sebagai  Bendahara Umum Negara (BUN) selaras dengan Tema APBN 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ditengah situasi transisi pemerintahan pusat, peran KPPN sebagai Regional Chief Economist diharapkan mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

KPPN Bukittinggi mengawal pengelolaan APBN untuk wilayah kerja enam kota dan kabupaten yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada awal tahun 2025, total anggaran yang dikelola oleh KPPN Bukittinggi pada keenam wilayah kerja dimaksud sebesar 6,53 triliun atau mengalami penurunan sebesar 11,7% dibanding periode tahun anggaran sebelumnya. Memasuki triwulan III 2025, pagu anggaran di lingkup KPPN Bukittinggi mengalami peningkatan menjadi total sebesar 7,27 triliun.

Dari sisi belanja pemerintah pusat sebagaimana pola realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran terbesar ada pada Belanja Pegawai sebesar 821,186 miliar atau 69,33% dari total pagu anggaran yang ada sebesar 1,184 triliun. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar 302,408 miliar atau 49,05% dari pagu sebesar 616,473 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar 49,377 miliar atau sebesar 19,52% dari total pagu sebesar 252,982 miliar. Pada bulan Agustus 2025, belum ada peningkatan realisasi belanja bantuan sosial di lingkup KPPN Bukittinggi sehingga total realisasi stagnan senilai 13,912 miliar atau sebesar 48,33% dari total pagu sebesar 28,789 miliar. Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 66,99% atau sebesar 3,478 triliun dari total pagu sebesar 5,192 triliun.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal dan ekonomi nasional, KPPN Bukittinggi secara intensif menjaga komunikasi dua arah dengan seluruh stakeholders yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.

KPPN Bukittinggi berkomitmen untuk memaksimalkan fungsi edukasi dan konsultasi kepada satuan kerja pada periode tahun anggaran 2025 dengan harapan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkup KPPN Bukittinggi dapat mengalami  peningkatan.

Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi.

Mengakhiri kinerja pelaksanaan anggaran pada triwulan kedua tahun 2025, KPPN Bukittinggi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelaraskan kinerja pengelolaan APBN demi mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejalan dengan upaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang baru, tren ekonomi Indonesia berada di jalur positif untuk tahun 2025.

Menuju pertengahan ke akhir tahun 2025, KPPN Bukittinggi terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam kewenangannya sebagai  Bendahara Umum Negara (BUN) selaras dengan Tema APBN 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ditengah situasi transisi pemerintahan pusat, peran KPPN sebagai Regional Chief Economist diharapkan mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

KPPN Bukittinggi mengawal pengelolaan APBN untuk wilayah kerja enam kota dan kabupaten yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada awal tahun 2025, total anggaran yang dikelola oleh KPPN Bukittinggi pada keenam wilayah kerja dimaksud sebesar 6,53 triliun atau mengalami penurunan sebesar 11,7% dibanding periode tahun anggaran sebelumnya. Memasuki triwulan II 2025, pagu anggaran di lingkup KPPN Bukittinggi mengalami peningkatan menjadi total sebesar 7,26 triliun.

Dari sisi belanja pemerintah pusat sebagaimana pola realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran terbesar ada pada Belanja Pegawai sebesar 631,459 miliar atau 53,37% dari total pagu anggaran yang ada sebesar 1,183 triliun. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar 208,055 miliar atau 33,66% dari pagu sebesar 618,121 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar 30,348 miliar atau sebesar 12,42% dari total pagu sebesar 244,274 miliar. Pada bulan Juni 2025, belum ada peningkatan realisasi belanja bantuan sosial di lingkup KPPN Bukittinggi sehingga total realisasi stagnan senilai 13,543 miliar atau sebesar 47,04% dari total pagu sebesar 28,789 miliar. Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 51,09% atau sebesar 2,651 triliun dari total pagu sebesar 5,189 triliun.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal dan ekonomi nasional, KPPN Bukittinggi secara intensif menjaga komunikasi dua arah dengan seluruh stakeholders yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.

KPPN Bukittinggi berkomitmen untuk memaksimalkan fungsi edukasi dan konsultasi kepada satuan kerja pada periode tahun anggaran 2025 dengan harapan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkup KPPN Bukittinggi dapat mengalami  peningkatan.

Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi.

Mengakhiri kinerja pelaksanaan anggaran pada triwulan pertama tahun 2025, KPPN Bukittinggi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelaraskan kinerja pengelolaan APBN demi mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejalan dengan upaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang baru, tren ekonomi Indonesia berada di jalur positif untuk tahun 2025.

Menuju pertengahan tahun 2025, KPPN Bukittinggi terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam kewenangannya sebagai  Bendahara Umum Negara (BUN) selaras dengan Tema APBN 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ditengah situasi transisi pemerintahan pusat, peran KPPN sebagai Regional Chief Economist diharapkan mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

KPPN Bukittinggi mengawal pengelolaan APBN untuk wilayah kerja enam kota dan kabupaten yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada awal tahun 2025, total anggaran yang dikelola oleh KPPN Bukittinggi pada keenam wilayah kerja dimaksud sebesar 6,53 triliun atau mengalami penurunan sebesar 11,7% dibanding periode tahun anggaran sebelumnya. Memasuki triwulan II 2025, pagu anggaran di lingkup KPPN Bukittinggi mengalami peningkatan menjadi total sebesar 7,28 triliun.

Dari sisi belanja pemerintah pusat sebagaimana pola realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran terbesar ada pada Belanja Pegawai sebesar 470,867 miliar atau 39,87% dari total pagu anggaran yang ada sebesar 1,180 triliun. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar 169,093 miliar atau 27,22% dari pagu sebesar 621,164 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar 25,731 miliar atau sebesar 9,78% dari total pagu sebesar 263,098 miliar. Pada bulan Mei 2025, belum ada peningkatan realisasi belanja bantuan sosial di lingkup KPPN Bukittinggi sehingga total realisasi stagnan senilai 13,543 miliar atau sebesar 47,04% dari total pagu sebesar 28,789 miliar. Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 38,11% atau sebesar 2,776 triliun dari total pagu sebesar 7,283 triliun.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal dan ekonomi nasional, KPPN Bukittinggi secara intensif menjaga komunikasi dua arah dengan seluruh stakeholders yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.

KPPN Bukittinggi berkomitmen untuk memaksimalkan fungsi edukasi dan konsultasi kepada satuan kerja pada periode tahun anggaran 2025 dengan harapan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkup KPPN Bukittinggi dapat mengalami  peningkatan.

Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi.

Mengakhiri kinerja pelaksanaan anggaran pada triwulan kedua tahun 2025, KPPN Bukittinggi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelaraskan kinerja pengelolaan APBN demi mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejalan dengan upaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang baru, tren ekonomi Indonesia berada di jalur positif untuk tahun 2025.

Menuju pertengahan ke akhir tahun 2025, KPPN Bukittinggi terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam kewenangannya sebagai  Bendahara Umum Negara (BUN) selaras dengan Tema APBN 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ditengah situasi transisi pemerintahan pusat, peran KPPN sebagai Regional Chief Economist diharapkan mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

KPPN Bukittinggi mengawal pengelolaan APBN untuk wilayah kerja enam kota dan kabupaten yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada awal tahun 2025, total anggaran yang dikelola oleh KPPN Bukittinggi pada keenam wilayah kerja dimaksud sebesar 6,53 triliun atau mengalami penurunan sebesar 11,7% dibanding periode tahun anggaran sebelumnya. Memasuki triwulan III 2025, pagu anggaran di lingkup KPPN Bukittinggi mengalami peningkatan menjadi total sebesar 7,27 triliun.

Dari sisi belanja pemerintah pusat sebagaimana pola realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran terbesar ada pada Belanja Pegawai sebesar 741,887 miliar atau 62,63% dari total pagu anggaran yang ada sebesar 1,184 triliun. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar 247,842 miliar atau 40,20% dari pagu sebesar 616,473 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar 35,366 miliar atau sebesar 13,98% dari total pagu sebesar 252,982 miliar. Pada bulan Juli 2025, terdapat peningkatan realisasi belanja bantuan sosial di lingkup KPPN Bukittinggi sehingga total realisasi mencapai senilai 13,912 miliar atau sebesar 48,33% dari total pagu sebesar 28,789 miliar. Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 59,64% atau sebesar 3,097 triliun dari total pagu sebesar 5,192 triliun.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal dan ekonomi nasional, KPPN Bukittinggi secara intensif menjaga komunikasi dua arah dengan seluruh stakeholders yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.

KPPN Bukittinggi berkomitmen untuk memaksimalkan fungsi edukasi dan konsultasi kepada satuan kerja pada periode tahun anggaran 2025 dengan harapan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkup KPPN Bukittinggi dapat mengalami  peningkatan.

Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi.

Sumber: www.rri.co.id

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi telah menyalurkan gaji ketiga belas untuk Aparatur Negara yang bertugas pada satuan kerja vertikal mitra KPPN Bukittinggi di wilayah kerja yang terdiri dari Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Berdasarkan data yang diperoleh, KPPN Bukittinggi telah menerima dan memproses sebanyak 464 Surat Perintah Pembayaran (SPM) Gaji Ketiga Belas dengan total nilai Rp. 64.814.029.792 untuk 14.659 orang penerima.

Rincian SPM tersebut terdiri dari SPM Gaji 13 untuk PNS dan Anggota Polri sebanyak 206 SPM dengan total nilai Rp. 42.236.523.700 untuk 8.657 penerima, SPM Gaji 13 Tunjangan Kinerja sebanyak 202 SPM dengan total nilai Rp. 18.248.817.692 untuk 4.962 penerima, SPM Gaji 13 untuk PPPK sebanyak 47 SPM dengan total nilai Rp. 3.920.567.200 untuk 997 penerima, dan SPM Gaji 13 untuk Aparatur Negara lainnya sebanyak 9 SPM dengan total nilai Rp. 408.121.200 untuk 43 penerima.
Penyaluran Gaji Ketiga Belas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian masyarakat khususnya di lingkup wilayah kerja KPPN Bukittinggi. 

Dengan demikian, diharapkan daya beli masyarakat dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus meningkat.

Mengakhiri kinerja pelaksanaan anggaran pada triwulan pertama tahun 2025, KPPN Bukittinggi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelaraskan kinerja pengelolaan APBN demi mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejalan dengan upaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang baru, tren ekonomi Indonesia berada di jalur positif untuk tahun 2025.

Memasuki triwulan I tahun 2025, KPPN Bukittinggi berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam kewenangannya sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) selaras dengan Tema APBN 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ditengah situasi transisi pemerintahan pusat, peran KPPN sebagai Regional Chief Economist diharapkan mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

KPPN Bukittinggi mengawal pengelolaan APBN untuk wilayah kerja enam kota dan kabupaten yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada awal tahun 2025, total anggaran yang dikelola oleh KPPN Bukittinggi pada keenam wilayah kerja dimaksud sebesar 6,53 triliun atau mengalami penurunan sebesar 11,7% dibanding periode tahun anggaran sebelumnya. Memasuki triwulan I 2025, pagu anggaran di lingkup KPPN Bukittinggi mengalami peningkatan menjadi total sebesar 7,23 triliun.

Dari sisi belanja pemerintah pusat sebagaimana pola realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran terbesar ada pada Belanja Pegawai sebesar 382,676 miliar atau 33,57% dari total pagu anggaran yang ada sebesar 1,140 triliun. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar 117,771 miliar atau 19,07% dari pagu sebesar 617,570 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar 16,650 miliar atau sebesar 4,16% dari total pagu sebesar 258,168 miliar. Pada bulan April 2025, untuk pertama kalinya sejak tahun anggaran berjalan terdapat realisasi belanja bantuan sosial di lingkup KPPN Bukittinggi senilai 13,543 miliar atau sebesar 47,04% dari total pagu sebesar 28,789 miliar. Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 32,89% atau sebesar 1,706 triliun dari total pagu sebesar 5,189 triliun.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal dan ekonomi nasional, KPPN Bukittinggi secara intensif menjaga komunikasi dua arah dengan seluruh stakeholders yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.

KPPN Bukittinggi berkomitmen untuk memaksimalkan fungsi edukasi dan konsultasi kepada satuan kerja pada periode tahun anggaran 2025 dengan harapan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkup KPPN Bukittinggi dapat mengalami peningkatan.

Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi.