Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KPPN Bukittinggi diwajibkan untuk menyusun Kebijakan Mutu yang sesuai kondisi pada masing-masing KPPN. Kebijakan Mutu sendiri adalah kebijakan utama KPPN atas komitmen dan penerapan sistem manajemen mutu secara efektif, bertanggung jawab, dan menunjukkan perbaikan secara berkesinambungan.

Kebijakan Mutu KPPN Bukittinggi “PrAKTIS” merupakan komitmen seluruh pegawai dalam memberikan layanan perbendaharaan yang berkualitas dan terpercaya. Praktis dalam KBBI memiliki arti mudah dan senang memakainya (menjalankannya). Orang yang berpikir dan bertindak secara praktis adalah orang yang fokus pada tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang jelas berguna serta diimbangi dengan penguatan sesuai visi yang dituju.

Profesional diwujudkan melalui kerja yang kompeten dan berintegritas, Akuntabel melalui pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta Transparan dengan penyampaian informasi yang jelas dan terbuka. Nilai Inovatif mendorong perbaikan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi, sementara Sinergi menjadi dasar kerja sama yang solid baik internal maupun eksternal. Kebijakan mutu ini menjadi pedoman KPPN Bukittinggi dalam menjaga mutu layanan dan mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

Kebijakan Mutu KPPN Bukittinggi dapat diakses di link berikut: File Kebijakan Mutu KPPN Bukittinggi