Pada hari Rabu, 23 Februari 2022, Kepala KPPN Bukittinggi, Henry Rulinson Purba, beserta dua orang staf ikut serta pada kegiatan Media Briefing Unit Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Tipe A1 di Cafe Taruko, Kawasan Wisata Tabiang Takuruang, Jorong Jambak, Sianok Anam Suku, IV Koto, Kabupaten Agam.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Bukittinggi, disampaikan bahwa Alokasi DIPA TA 2022 di wilayah KPPN Bukittinggi adalah sebesar 2,183 Triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1,633 Triliun (Naik 0,8% Dibandingkan TA 2021) dan Belanja Transfer ke Daerah 550,6 Miliar (Turun 20,9% Dibandingkan TA 2021). Terkait realisasi anggaran pada Belanja Negara pada tahun 2021 dicapai angka 94,87% serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 89,95%.
Terkait pagu dan realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021, Kepala KPPN Bukittinggi menyampaikan bahwa total telah tersalurkan DAK Fisik sebesar Rp357.086.176.063,00 (84,42%) kepada 6 wilayah di KPPN Bukittinggi diantaranya Kabupaten Agam Rp125,6 Milyar; Kabupaten Tanah Datar Rp119,25 Milyar; Kabupaten 50 Kota Rp79,39 Milyar; Kota Bukittinggi Rp21,19 Milyar; Kota Padang Panjang Rp33,47 Milyar; dan Kota Payakumbuh Rp 44,04 Milyar. Sedangkan terkait Transfer Dana Desa di wilayah KPPN Bukittinggi terdiri atas 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Agam sebesar Rp79,98 Milyar; Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp71,18 Milyar; dan Kabupaten 50 Kota sebesar Rp81,72 Milyar.
Kepala KPPN Bukittinggi juga menyampaikan terkait Program Unggulan KPPN Bukittinggi yang terkait dengan satuan kerja di wilayah KPPN Bukittinggi. Diantaranya pertama adalah pertama Roll Out SAKTI (Otomasi aplikasi keuangan negara yang terintegrasi) yang dimulai dengan penyampaian SPM gaji induk Bulan Januari Tahun 2022 yang dihasilkan dari SAKTI, kedua Monev UMi (Pembiayaan Ultra Mikro) yang terdiri atas Monitoring Ketepatan Data dan Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur (NKD) dimana KPPN Bukittinggi bekerjasama dengan mitra kerja seperti , dan ketiga adalah Digital Payment yang merupakan salah satu upaya modernisasi pengelolaan kas negara melalui pengembangan cashless government yang sebenarnya diadopsi dari konsep cashless society. Melalui konsep ini, seluruh transaksi pemerintah diarahkan untuk seminimal mungkin menggunakan uang fisik (kas) dan secara gradual mulai beralih dari sistem pembayaran manual menjadi digital (digital payment).
Selain itu sesuai dengan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, KPPN Bukittinggi juga turut andil dalam penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melalui 3 tahap yaitu tahap I sebesar 30% disalurkan paling cepat Januari, Tahap II sebesar 40% disalurkan paling cepat April, dan Tahap III sebesar 30% disalurkan paling cepat September. Pada Tahap I ini KPPN Bukittinggi telah menyalurkan Dana Bos sebesar 30% tersebut.
Terakhir Kepala KPPN Bukittinggi juga menekankan kembali kepada para audience bahwa ketiga instansi Kementerian Keuangan di Bukittinggi yaitu KPPN Bukittinggi, KPP Bukittinggi, dan KPKNL Bukittinggi dalam melaksanakan segala bentuk pelayanan tidak dipungut biaya apapun.
