Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi menggelar press release per 30 April 2023, Rabu (31/05/2023).
Realisasi belanja sampai dengan periode 30 April 2023 sebesar 2,164 triliun atau sebesar 32,45% dari total anggaran sebesar 6,672 triliun. Belanja tersebut terbagi dalam Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
Realisasi transfer ke daerah memberikan kontribusi yang paling besar yakni 1,671 triliun atau sebesar 34,44%, sedangkan capaian yang masih rendah berasal dari belanja pemerintah pusat, khususnya belanja modal yaitu sebesar 10,785 milyar atau sebesar 5,99% dari pagu sebesar 180,152 milyar.
Dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi APBN paling tinggi berasal dari belanja pegawai yang mencapai 312,610 milyar (31,73%), realisasi tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 305,696 milyar (31,52%). Realisasi belanja pegawai yang besar tersebut disupport dengan adanya realisasi pembayaran THR 2023 pada bulan April. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar 163,751 milyar (25,87%), jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 118,969 milyar (20,35%). Sedangkan belanja bantuan sosial terealisasi sebesar 6,339 milyar (29,76%), realisasi tersebut secara persentase lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun 2022, yakni sebesar 34,5% atau mencapai 6,088 milyar. Hal ini disebabkan, pagu anggaran belanja bantuan sosial tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,649 milyar dibanding tahun 2022.
Sedangkan dari sisi transfer ke daerah, realisasi yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,206 triliun (35,75%). Untuk dana transfer khusus, berupa dana alokasi khusus (DAK) nonfisik terealisasi sebesar 314,590 milyar (36,51%), jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 33,69%. Sedang untuk DAK Fisik sampai dengan April 2023 belum terdapat realisasinya. Untuk Dana bagi hasil sampai dengan April 2023 terealisasi sebsar 17,747 milyar (34,44%) dari pagu sebsar 78,683 milyar. Untuk dana desa sudah teralisasi sebesar 102,910 milyar (43,3%), persentase realisasi ini lebih kecil dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mecapai 45,87%. Untuk transfer daerah lainnya berupa dana insentif fiscal terealisasi sebesar 29,946 milyar (36.3%) dari pagu sebesar 82,491 milyar.
KPPN memberikan apresiasi terhadap satuan kerja yang telah megelola anggarannya dengan baik berdasar hasil penilaian dari indikator pelaksanaan anggaran (IKPA). Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan dengan jelas, tidak hanya sebatas output saja. KPPN juga mengimbau dan berharap agar seluruh satuan kerja dapat meningkatkan realisasi serapan anggaran yang dikelolanya, khususnya bagi satker yang masih rendah penyerapannya. Penekanan khusus terhadap belanja modal, karena realisasinya baru mencapai 5,99%.
