Mengakhiri kinerja pelaksanaan anggaran pada triwulan pertama tahun 2025, KPPN Bukittinggi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelaraskan kinerja pengelolaan APBN demi mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejalan dengan upaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang baru, tren ekonomi Indonesia berada di jalur positif untuk tahun 2025.
Memasuki triwulan I tahun 2025, KPPN Bukittinggi berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam kewenangannya sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) selaras dengan Tema APBN 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ditengah situasi transisi pemerintahan pusat, peran KPPN sebagai Regional Chief Economist diharapkan mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.
KPPN Bukittinggi mengawal pengelolaan APBN untuk wilayah kerja enam kota dan kabupaten yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada awal tahun 2025, total anggaran yang dikelola oleh KPPN Bukittinggi pada keenam wilayah kerja dimaksud sebesar 6,53 triliun atau mengalami penurunan sebesar 11,7% dibanding periode tahun anggaran sebelumnya. Memasuki triwulan I 2025, pagu anggaran di lingkup KPPN Bukittinggi mengalami peningkatan menjadi total sebesar 7,23 triliun.
Dari sisi belanja pemerintah pusat sebagaimana pola realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran terbesar ada pada Belanja Pegawai sebesar 382,676 miliar atau 33,57% dari total pagu anggaran yang ada sebesar 1,140 triliun. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar 117,771 miliar atau 19,07% dari pagu sebesar 617,570 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar 16,650 miliar atau sebesar 4,16% dari total pagu sebesar 258,168 miliar. Pada bulan April 2025, untuk pertama kalinya sejak tahun anggaran berjalan terdapat realisasi belanja bantuan sosial di lingkup KPPN Bukittinggi senilai 13,543 miliar atau sebesar 47,04% dari total pagu sebesar 28,789 miliar. Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 32,89% atau sebesar 1,706 triliun dari total pagu sebesar 5,189 triliun.
Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal dan ekonomi nasional, KPPN Bukittinggi secara intensif menjaga komunikasi dua arah dengan seluruh stakeholders yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.
KPPN Bukittinggi berkomitmen untuk memaksimalkan fungsi edukasi dan konsultasi kepada satuan kerja pada periode tahun anggaran 2025 dengan harapan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkup KPPN Bukittinggi dapat mengalami peningkatan.
Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi.
