Senin (26 Februari 2024), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi menyampaikan press release APBN per 31 Januari 2024.
Mengawali periode pengelolaan anggaran tahun 2024, KPPN Bukittinggi telah siap untuk melaksanakan pengelolaan APBN demi mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sejalan dengan upaya memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang baru, tren ekonomi Indonesia berada di jalur positif mengawali tahun 2024.
KPPN Bukittinggi mengawal pengelolaan APBN untuk wilayah kerja enam kota dan kabupaten yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Pada awal tahun anggaran, total anggaran yang dikelola oleh KPPN Bukittinggi pada keenam wilayah kerja dimaksud sebesar 7,18 triliun. Realisasi belanja sampai dengan periode 31 Januari 2024 adalah sebesar 707,55 miliar atau sebesar 9,85% dari total pagu yang ada. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,93% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,92%. Kenaikan ini diharapkan sebagai awal yang baik bagi pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien pada Tahun Anggaran 2024.
Dari sisi belanja pemerintah pusat, sama halnya tahun 2023, realisasi APBN paling tinggi berasal dari belanja pegawai yang mencapai 51,08 miliar atau 4,86% dari pagu yang ada, naik sebesar 0,16% dibanding realisasi di bulan yang sama pada tahun 2023. Untuk belanja barang telah terealisasi sebesar 17,711 milyar atau 2,65% dari pagu sebesar 668,16 miliar. Belanja modal sudah terealisasi sebesar 221,5 juta atau sebesar 0,07% dari total pagu, sedangkan belanja bantuan sosial belum terealisasi.
Dari sisi belanja transfer ke daerah secara keseluruhan telah terealisasi sebesar 12,48% atau sebesar 638,5 miliar, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil sebesar 2,48 miliar
2. Dana Alokasi Umum sebesar 517,68 miliar
3. Dana Alokasi Khusus 118,36 miliar
4. Dana Desa 211,32 milyar (88,92%)
5. Dana Insentif Fiskal 118,36 milyar (99,23%)
Sampai dengan berakhirnya bulan Januari 2024, belum ada realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal karena belum adanya permintaan pencairan dana dimaksud dari pemda terkait.
Sebagai Langkah awal memasuki pelaksanaan anggaran tahun 2024, KPPN Bukittinggi menghimbau dan mewajibkan kepada seluruh satuan kerja untuk menyusun Rencana kegiatan tahunan pada awal tahun sehingga dapat dipersiapkan kemungkinan adanya kegiatan yang belum memiliki juknis untuk dikoordinasikan dengan kantor pusat.
Untuk memaksimalkan realisasi belanja modal sebagai porsi realisiasi paling kecil pada periode bulan Januari 2024, KPPN Bukittinggi menghimbau kepada seluruh satker segera mengakselerasi proses pelelangan pekerjaan yang menggunakan pagu belanja modal, menyampaikan dan mendaftarkan data kontrak ke KPPN. Seluruh satuan kerja juga diminta untuk tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang telah selesai pekerjaannya, khususnya untuk kontrak yang telah jatuh tempo termin pembayarannya.
Untuk menjaga integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya baik sebagai Treasurer, Regional Economist, maupun Financial Advisory, KPPN Bukittinggi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak memungut biaya apa pun alias gratis serta menolak segala bentuk gratifikasi.
