CAPAIAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TRIWULAN I TAHUN 2023
Jl. Tuparev No.14 Cirebon
CAPAIAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TRIWULAN I TAHUN 2023
Ling Pengaduan bagi masyarakat yang memiliki infromasi dan ingin melaporkan suatu berindikiasi pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan
KPPN AWARD
Dalam rangka meningkatkan motivasi, partisipasi dan kepedulian mitra kerja KPPN Cirebon dalam pengelolaan keuangan negara yang efektif, efesien, transparansi dan bertanggungjawab, KPPN Cirebon meras perlu untuk memberikan Apresiasi Kepada Mitra Kerja KPPN Cirebon
KPPN award dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 bertempat di Aula KPPN Cirebon dengan didahului Sosialisasi antara lain :
1. PMK Nomo 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
2. PMK Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
3. PMK Nomor 178/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan SKPP Secara Elektronik
yang dihadiri seluruh KPA Mitra Kerja KPPN Cirebon dan perwakilan dari Pemda Kota Cirebon, Pemda Kab. Cirebon dan Pemda Kab. Indramayu
serta perwakilan dari Lembaga Bukan Bank (LBB) yang akan menerima penghargaan KPPN Award.
Talkshow Kolaboratif
Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan Global di Tahun 2023
APBN merupakan instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut APBN setidaknya memiliki 6 fumgsi, yaitu Fungsi Otorisasi
APBN sebagai Fungsi Stabilisasi mengandung makna bahwa anggaran Pemerintah mendjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berdampak serius pada perekonomian nasional, maka APBN berperan sebagai Shock Absorber yakni menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.
Dalam 3 tahun berturut turut sejak tahun 2020, anggaran perlinsos mengalami lonjakan yang sangat signifikan , tahun 2020 sebesar Rp 498 triliun dari tahun swebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 293,2 triliun, berlanjut di tahun 2021 sebesar Rp 468,3 triliun dab tahun 2022 sebesar Rp 427,5 triliun. Perlinsos menrupakan kluster dalam program PEN dalam APBN, yang dirancang agar masyarakat yang terdampak secara ekonomi agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya.
Program Perlinsos anata lain berupa :
Dana Pemerintah melalui APBN menganggarkan untuk program dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan menenngah (UMKM) berupa kebijakan relaksasi penyaluran kredit perogram pemerintah (pembiayaan Umi dan KUR), penyaluran subsidi bunga, dan bantuan pemerintah, serta penempatan dana pada perbankan. Diharapkan UMKM mampu bertahan dan kembali mendorong untuk perekonomian nasional.
APBN 2022 telah bekerja keras sebagai Shock Absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kinerja positif APBN 2022 menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tahun 2023 dan konsolidasi fiskal 2023.
Kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dan terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian. Kinerja APBN 2022 mampu meredam gejolak ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Hal ini dibuktikan dengan PDB nasional yang tumbuh kuat sebesar 5,72 persen pada Triwulan III 2022 (yoy).
Pendapatan negara tumbuh tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus terjaga.
Belanja negara tumbuh positif dan terus dioptimalkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.
Kinerja APBN Tahun 2022 di wilayah kerja KPPN Cirebon, dengan 3 wialyah kerja yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.
APBN 2022 yang disalurkan melalui KPPN Cirebon, terdiri dari :
Belanja pegawai Rp 1.376.194.754.000 (Realisasinya 99,29%)
Belanja Brang Rp 990.442.487.000 ((Realisasinya 97,04%)
Belanja Modal Rp 599.245.817.000 (Realisasinya 93,85%)
Belanja Sosial Rp 11.022.000.000 (Realisasinya 100%)
(DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa)
Total Belanja Rp 4.710.816.530.000
Realisasi Rp 4.599.545.801.480
(97,64%)
Pendapatan Negara :
Pendapatan Pajak Rp 3.565.131.214.110
Pendapatan Bukan Pajak Rp 498.038.993.144
Total Pendapatan Negara Rp 4.063.170.207.254
Kontribusi Pendapatan Negara Tahun 2022 dari Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di Wilayah Cirebon dan Indramayu, sebagai berikut
Unit Kerja |
Uraian |
Target |
Realisasi |
Persentasi |
yoy |
KPP Cirebon Satu |
· PPh · PPN dan PPnBM |
356.961.213.000 88.073.998.000 |
428.445.279.243 161.324.479.218 |
120,03 % 188,74 % |
40.92 % 22.59 % |
KPP Cirebon Dua |
· PPh · PPN dan PPnBM |
402.031.535.000 199.378.097.000
|
527.159.732.527 281.713.690.495
|
131,12% 141,30%
|
22,98% 54,31%
|
KPP Indramayu |
· PPh · PPN dan PPnBM |
334.173.664.000 133.135.023.000 |
595.327.263.685 172.985.070.168 |
178,15 % 129,93 % |
75,10 % 42,60 % |
KPPBC Cirebon |
· Penerimaan bea dan cukai |
532.413.622.000 |
565.987.779.375 |
106,51 % |
|
KPKNL Cirebon |
· Pengelolaan KN
· Lelang
· Piutang
· Crash Program
· Nilai BMN
· Sertifikat Tanah |
|
15.798.119.333 239.218.594.211 3.888.995.783 211.615.761
26.549.680.217.849 314 SHP |
|
|
APBN 2020 – 2022 sebagai APBN extraordinary dengan level defisit diatas 3 persen PDB, telah bekerja keras dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, APBN 2023 harus disehatkan dengan level defisit kembali dibawah 3 persen PDB.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023, dirancang untuk tetap menjaga optimisme dalam pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama harus meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.
Tahun 2023 adalah tahun penuh optimisme dan harapan namun tetap waspada.
APBN Tahun 2023, terdiri dari Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun. Belanja Negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui:
Program-program pembangunan dan strategis nasional yang meliputi pemulihan ekonomi, administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, kebudayaan dan infrastruktur yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 akan dilanjutkan di tahun 2023.
Guna mendukung kebijakan tersebut, alokasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 untuk wilayah kerja KPPN Cirebon, yang terdiri dari 3 wilayah kerja yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, sebesar Rp 10,059 triliun lebih.
Belanja Pusat yang dialokasikan kepada 112 Satker Kementerian/ Lembaga di wilayah KPPN Cirebon sebesar Rp 3,903 triliun lebih, yang terdiri dari :
Sementara untuk Transfer ke Daerah TA 2023, yang disalurkan melalui KPPN Cirebon, nilainya mencapai Rp 6,156 triliun yang meliputi:
KPPN Cirebon Goes To Campus
Universitas Muhammadiyah Cirebon
Kegiatan KPPN Cirebon Goes To Campus yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 disalah satu kampus di Cirebon yaitu Universitas Muhammadiyah Cirebon adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 Tahun 2023 dengan tema " Mahasiswa Peduli APBN".
dengan narasumber :
1. Lili Khamiliyah, Kepala KPPN Cirebon
2. Yuni Indah Setyowati, Pejabat Fungsional PTPN Penyelia
3. Lasmi Ariyanti, Pejabat Fungsional PTPN Mahir
Materi yang di sampaikan :
1. APBN Kita
2. Anti Korupsi
Kegiatan KPPN Cirebon Goes To Campus bertujuan untuk menyiapkan para generasi muda memahami dan mendukung kebijakan pengelolaan keuangan negara secara umum dengan perspektif dipahami dengan cepat dan mudah.
Melalui kuliah umum interaktif yang dikemas dalam tayangan paparan, video, diskusi dan games, edukator muda dari Narasumber mengajak para peserta yang merupakan mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk mengerti dan peduli APBN, karena APBN adalah #UangKita
Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Cirebon
Tahun 2022
KPPN Cirebon Terima Penghargaan dari Pemda Kabupaten Cirebon
Kepala KPPN Cirebon, Lili Khamiliyah menyampakan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Cirebon dalam hal ini Bupati Cirebon yang telah memberikan apresiasi kepada KPPN Cirebon atas sinergitas di dalam proses pelaksanaan penyaluran dana fisik dan non fisik (BOS dan BOP) dan juga Dana Desa (DD) di tahun 2022.
KPPN Cirebon dalam melaksanakan tugas sebagai kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yakni menyalurkan dana APBN di wilayah kerja yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu yang memiliki sebuah komitmen agar proses penyaluran APBN ini bisa berjalan dengan baik lancar dan tentunya memberikan nilai manfaat bagi masyarakat melalui pemerintah daerah.
Bu Lili, menyampaikan APBN yang disalurkan melalui KPPN melalui transfer keuangan kepada Pemda dan juga Dana Desa diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sementara itu untuk yang terkait dengan instansi pemerintah pusat juga ada yang melaksanakan tugas-tugasnya di daerah tentunya melaksanakan pembangunan ini memberikan suatu layanan yang terbaik kepada masyarakat.
"Dengan pengargaan yang diterima KPPN Cirebon adalah wujud keseriusan KPPN Cirebon dalam memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah dalam proses penyaluran transfer keuangan dan dana Desa khususnya terkait dana alokasi khusus fisik dana alokasi khusus non fisik," tandasnya.
Penghargaan yang diterima KPPN Cirebon ini menurut Bu Lili, juga adalah upaya sinergitas pihaknya dengan Pemda Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan dan juga koordinasi yang sudah cukup baik selama ini. Sehingga proses realisasi anggaran untuk pembangunan khususnya di kabupaten Cirebon ini juga dapat terlaksana dengan baik.
"Dengan adanya penghargaan ini tentunya menjadi suatu semangat bagi kami seluruh keluarga besar KPPN Cirebon untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi dan juga tentunya kami akan terus meningkatkan kolaborasi dan harmonisasi dengan pemerintah daerah khususnya yang menjadi mitra kerja KPPN Cirebon yakni Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu," katanya.
Bu Lili juga menambahkan dengan sinergitas yang sudah baik ini tentunya diharapkan akan memberikan hal yang positif bagi masyarakat di dalam memberikan layanan yang terbaik khususnya yang berkaitan dengan dana yang dikelola oleh KPPN yaitu dana APBN.
"Karena APBN itu hadir untuk rakyat dan tentunya rakyat harus bisa merasakan kehadiran APBN itu baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung harus bisa dirasakan oleh masyarakat," tutupnya.