Curup

Artikel

Artikel

KPPN Curup Hadir di Momen Hari Raya Mengawal Penyaluran THR 2026


Latar Belakang

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran THR sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang hari raya keagamaan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai, melainkan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Dampak multiplier tersebut terutama terlihat pada peningkatan konsumsi rumah tangga menjelang hari raya

Secara regulatif, pelaksanaan THR tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dalam kerangka APBN, penyaluran THR merupakan belanja negara yang bersifat strategis dan sensitif terhadap waktu (time-sensitive). Oleh sebab itu, diperlukan tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel. Direktorat Jenderal Perbendaharaan d.h.i. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sebagai kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran proses pencairan dana tersebut.

 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2026

Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan yang diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR Tahun 2026 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 dan diatur lebih lanjut dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-71/PB/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pegawai Non-ASN Tahun 2026.

THR tahun 2026 diberikan kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain tidak berhak atas pemberian THR Tahun 2026. Diatur lebih lanjut, THR Tahun 2026 bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan THR secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan. Sedangkan PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya. Bagi Calon PNS diberikan 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Dalam pelaksanaannya, THR mencakup berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja untuk sumber dana APBN atau tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah untuk sumber dana APBN. Proses pembayaran dilakukan melalui mekanisme pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh satuan kerja kepada KPPN, yang kemudian diterbitkan menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Petunjuk teknis tahun 2026 menegaskan bahwa pengajuan SPM THR sudah dapat dilakukan mulai tanggal 4 Maret 2026, dengan penerbitan SP2D paling cepat tanggal 5 Maret 2026. Adapun besaran THR tahun 2026 yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026. Hal ini menunjukkan adanya percepatan proses dibandingkan tahun-tahun sebelumnya guna memastikan dana dapat diterima sebelum hari raya.

 

Manfaat Tunjangan Hari Raya

THR memberikan manfaat signifikan baik bagi individu maupun perekonomian secara umum. Berikut beberapa manfaat pemberian THR bagi perekonomian:

  1. Bagi aparatur negara dan pensiunan, THR membantu memenuhi kebutuhan konsumsi menjelang hari raya, seperti kebutuhan pokok, transportasi, dan kegiatan sosial.
  2. Dari sisi makroekonomi, penyaluran THR mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan daya beli ini berdampak langsung pada sektor perdagangan, UMKM, dan jasa, khususnya di daerah seperti wilayah kerja KPPN Curup.
  3. Dari perspektif organisasi, pemberian THR meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur negara. Hal ini penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik, termasuk dalam lingkup tugas KPPN sebagai ujung tombak penyaluran APBN.

 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2026 pada KPPN Curup

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Curup dalam pelaksanaan penyaluran THR mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-71/PB/2026. Proses dimulai dari koordinasi intensif dengan satuan kerja untuk memastikan kesiapan data dan dokumen. Satker diwajibkan menyusun perhitungan SPM THR dan SPM THR Keagamaan tahun 2026 dengan menggunakan aplikasi Gaji versi terbaru, serta melakukan rekonsiliasi gaji yang telah dapat dimulai sejak Maret 2026. Selanjutnya, Satker dapat mengajukan SPM THR dan SPM THR Keagamanaan 2026 dengan tanggal SPM paling cepat 4 Maret 2026 dan tanggal SP2D paling cepat 5 Maret 2026. KPPN Curup melakukan proses penyelesaian SPM THR dan SPM THR Keagamaan tahun 2026 melalui sistem SPAN dengan memperhatikan ketentuan paygroup yang berlaku.

KPPN Curup membuka layanan mulai pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat. Dalam hal memastikan kelancaran penyaluran THR 2026, KPPN Curup melalui Nota Dinas Kepala KPPN Curup Nomor ND-101/KPN.0902/2026 hal Permohonan izin Pembukaan Jam Layanan SPM THR 2026 di Luar Jam Layanan pada Hari Libur Nasional atau Sabtu-Minggu mengajukan dispensasi pembukaan layanan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. KPPN Curup d.h.i. Seksi Pencairan Dana senantiasa mengirimkan monitoring pengajuan SPM THR Gaji Induk PNS dan PPNPN melalui WhatsApp Group “Forum KPPN Curup & Satker” guna mengingatkan Satker untuk mengajukan SPM pada kesempatan pertama. Hal tersebut menunjukkan komitmen tinggi KPPN Curup dalam memastikan kelancaran penyaluran THR 2026.

Total penyaluran SPM THR dan SPM THR Keagamaan Tahun 2026 yang disalurkan oleh KPPN Curup mencapai Rp31,18 miliar dengan 265 SP2D. Rincian penyaluran tersebut yaitu, SPM THR Gaji PNS/TNI/Polri (251) sebanyak 80 SP2D dengan nominal Rp17,33 miliar; SPM THR PPPK (252) sebanyak 25 SP2D dengan nominal Rp0,72 miliar; SPM THR PPNPN (254) sebanyak 29 SP2D dengan nominal Rp0,43 miliar; serta SPM Tunjangan Kinerja (259) sebanyak 131 SP2D dengan nominal Rp12,70 miliar. SPM THR dan SPM THR Keagamaan Tahun 2026 pertama kali diterima oleh KPPN Curup pada 4 Maret 2026 dan diterbitkan SP2D pada 5 Maret 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain menjalankan fungsi operasional pencairan dana, KPPN Curup juga berperan aktif sebagai fasilitator dan pembina satuan kerja dalam memastikan kualitas pengajuan SPM THR. Peran ini diwujudkan melalui pemberian asistensi teknis, penyampaian informasi terkait petunjuk pelaksanaan THR Tahun 2026, serta responsif terhadap permasalahan yang dihadapi satker. Dengan demikian, KPPN Curup tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjaga akuntabilitas dan ketepatan penyaluran Tunjangan Hari Raya Tahun 2026.

 

Tantangan Penyaluran

Dalam pelaksanaan penyaluran Tunjangan Hari Raya, KPPN Curup dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari sisi teknis maupun administratif. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi oleh KPPN Curup:

  1. Salah satu kendala yang cukup menonjol adalah perlambatan pada saat proses rekonsiliasi gaji pada Aplikasi Gaji KPPN maupun Aplikasi Gaji PPNPN. Kondisi ini berpotensi menghambat proses verifikasi serta memperpanjang waktu penyelesaian pembayaran dikarenakan proses tersebut adalah langkah awal proses pengajuan SPM.
  2. Tingginya volume pengajuan SPM khususnya pada awal bulan yang bertepatan dengan pengajuan SPM Gaji dan Tunkin Induk menjadi tantangan tersendiri. Lonjakan beban kerja ini menuntut kesiapan sistem dan SDM agar proses pengujian dan penerbitan SP2D tetap dapat dilakukan secara tepat waktu.
  3. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas. Pada KPPN Curup, pelaksanaan fungsi pada Seksi Pencairan Dana saat ini hanya didukung oleh satu orang pelaksana. Hal tersebut menyebabkan beban kerja menjadi tinggi, terutama pada periode tertentu. Menyikapi hal tersebut, Pelaksana dari Seksi lain ikut membantu pelaksanaan pencairan THR agar dapat tetap tersalur dengan tepat waktu.
  4. Tantangan berikutnya berkaitan dengan ketidaksinkronan antara dorongan percepatan penyaluran dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dengan kesiapan satuan kerja. Kanwil mengharapkan agar penyaluran THR dapat dilakukan secara cepat dan tepat namun satuan kerja masih belum dapat memberikan kepastian terkait pengajuan THR, terkhusus THR Keagamaan PPNPN.
  5. Selain itu, tingkat kepatuhan satuan kerja dalam membaca dan memedomani petunjuk teknis juga masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku menyebabkan terjadinya kesalahan administratif yang seharusnya dapat diminimalisir sejak awal, seperti ketidaksesuaian uraian dalam Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh satuan kerja.
  6. Terakhir, terdapat pula potensi kesalahan administratif dari satuan kerja, seperti ketidaksesuaian data gaji maupun tunjangan kinerja. Oleh karena itu petunjuk teknis menjadi dokumen yang penting bagi Satker guna memastikan validitas, ketepatan, dan akuntabilitas pembayaran THR.

 

Simpulan

Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat menjelang hari raya keagamaan. Dalam pelaksanaannya, KPPN Curup memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam memastikan penyaluran THR dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, implementasi penyaluran THR tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat teknis, administratif, maupun koordinatif. Tantangan pada sistem aplikasi, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume pengajuan SPM, sampai dengan rendahnya kepatuhan satuan kerja terhadap petunjuk teknis, merupakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan bersama. Oleh karena itu, keberhasilan penyaluran THR tidak hanya bergantung pada peran KPPN semata. Diperlukan sinergi yang kuat antara satuan kerja dan KPPN sebagai penyalur.

Peningkatan pemahaman terhadap regulasi, ketelitian dalam penyusunan dokumen, serta responsivitas dalam koordinasi menjadi kunci utama dalam mendukung kelancaran proses penyaluran. Dengan penguatan kolaborasi diharapkan penyaluran Tunjangan Hari Raya ke depan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

 

Sumber

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026
  4. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-71/PB/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pegawai Non-ASN Tahun 2026.

 

Penulis:

Sonia Putri Nabasa Sianturi

PTPN Terampil KPPN Curup

Artikel

Implementasi e-Perjadin dalam Mendukung Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

 

Latar Belakang

Perjalanan dinas merupakan salah satu komponen belanja negara dengan frekuensi transaksi yang sering dilakukan. Proses administrasi yang kompleks mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban memunculkan berbagai tantangan dalam pelaksanannya. Selama ini, pengelolaan perjalanan dinas dilakukan secara manual, namun hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti inefisiensi waktu, penggunaan dokumen fisik yang berlebihan, keterbatasan transparansi, sampai dengan meningkatkan risiko penyimpangan dan kecurangan. Kebutuhan organisasi yang semakin dinamis seiring dengan teknologi yang terus berkembang, namun belum terdapat perubahan signifikan dalam tata kelola perjalanan dinas menjadi latar belakang konsepsi Sistem Elektronik Perjalanan Dinas (e-Perjadin).

 

Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan perencanaan pencegahan korupsi sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, pemerintah mendorong digitalisasi dan e-government dalam proses bisnis untuk mengurangi penggelembungan anggaran. Salah satu focus digitalisasi proses bisnis yang dilakukan yaitu terkait pengelolaan belanja perjalanan dinas. Kementerian Keuangan merespons kebijakan tersebut melalui pengembangan dan pelaksanaan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 sebagai perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.05/2012, serta diimplementasikan secara bertahap melalui skema piloting pada belanja perjalanan dinas.

 

e-Perjadin

e-Perjadin adalah sistem elektronik terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses perjalanan dinas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Sistem ini mencakup penyusunan rencana perjalanan, penetapan anggaran, pencatatan aktivitas selama perjalanan dinas, serta pelaporan dan unggah bukti pertanggungjawaban secara digital. Dengan demikian, e-Perjadin menggantikan proses manual yang selama ini bergantung pada dokumen fisik dan prosedur yang tersebar.

 

Penerapan e-Perjadin dilatarbelakangi oleh tingginya kompleksitas dan risiko dalam pengelolaan perjalanan dinas secara manual. Proses konvensional dinilai kurang efisien, memakan waktu, serta memiliki potensi terjadinya penyimpangan dan fraud. Selain itu, temuan pemeriksaan atas belanja perjalanan dinas masih relatif tinggi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, e-Perjadin hadir sebagai instrumen untuk mendukung agenda pencegahan korupsi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat tata kelola keuangan negara melalui digitalisasi proses bisnis.

 

Manfaat e-Perjadin

e-Perjadin memberikan beberapa manfaat yaitu menghilangkan proses manual dan paper-based, simplifikasi dan efisiensi melalui integrasi probis perjadin end-to-end berbasis IT, serta otomatisasi perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban perjadin. Sistem e-Perjadin tentunya memberikan manfaat juga bagi para stakeholders seperti para pegawai, satuan kerja, pimpinan, Bendahara Umum Negara, sampai dengan APIP dan Audit Eksternal.

 

Bagi para Pegawai dapat merasakan manfaat e-Perjadin seperti pembayaran perjadin menjadi lebih cepat, pasti, dan wajar, prosedur perjadin menjadi lebih mudah, dan pertanggungjawaban yang juga menjadi lebih mudah. Bagi para satuan kerja, e-Perjadin memberikan manfaat integrasi proses bisnis perjadin, pengaadaan moda transportas/akomodasi, dan pembayaran, pertanggungjawaban dan pelaporan APBN menjadi lebih mudah, serta digitalisasi manajemen keuangan dan micropayment transaksi satker. Para pimpinan juga dapat merasakan manfaat dalam melakukan monitoring efektivitas perjadin dan reformulasi perjadin disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

 

Bendahara Umum Negara dapat merasakan manfaat e-Perjadin seperti manajemen likuiditas yang lebih efisien, perencanaan kas yang lebih efektif, serta tersedianya data ritel untuk analisis belanja pemerinta yang dapat mempermudah dalam melakukan data analytics. Terakhir, APIP dan auditor eksternal dapat merasakan manfaat e-Perjadin dalam hal ini mengurangi fraud perjadin, dukungan audit berbasis IT, serta tercatatnya rekam jejak pada sistem yang dapat memudahkan auditor dalam melakukan audit.

 

Penulis mengharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan pemahaman bagi pegawai dan pengelola keuangan dalam mengimplementasikan e-Perjadin serta dapat memberikan masukan dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem e-Perjadin ke depan.

 

Implementasi e-Perjadin

Implementasi e-Perjadin dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pada tahap perencanaan, pengelola menyusun rencana perjalanan dinas, menetapkan anggaran, dan mengundang peserta. Kedua, tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang disertai pencatatan aktivitas, presensi, dan pendataan pengeluaran secara elektronik. Ketiga, tahap pertanggungjawaban, yaitu pelaporan hasil perjalanan dinas dan pengunggahan bukti dukung yang valid langsung ke dalam sistem. Seluruh proses tersebut terekam secara digital dan terintegrasi, sehingga dapat dipantau, diaudit, dan dianalisis secara lebih akurat.

 

e-Perjadin mulai diimplementasikan melalui skema piloting pada tahun 2025. Pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, evaluasi fase sebelumnya, serta kesiapan sumber daya manusia. Sampai dengan piloting, sistem ini telah digunakan oleh ratusan pegawai Kementerian Keuangan dan memproses ratusan transaksi perjalanan dinas.

 

Penerapan e-Perjadin melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Pihak tersebut antara lain pengelola kegiatan yang menyusun dan mengoordinasikan perjalanan dinas, staf PPK yang membantu proses penganggaran dan verifikasi, pelaksana perjalanan dinas sebagai pengguna sistem, administrator yang mengelola hak akses, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan atas pengeluaran negara. Keterlibatan banyak peran ini bertujuan untuk memastikan adanya pemisahan fungsi dan pengendalian internal yang memadai.

 

Pelaksanaan piloting e-Perjadin dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem dan sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa tingkat adopsi e-Perjadin cukup baik, dengan ratusan pegawai telah menggunakan sistem dan ratusan transaksi berhasil diproses dengan nilai miliaran rupiah. Implementasi e-Perjadin memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi administrasi, antara lain pengurangan penggunaan kertas dan percepatan waktu pemrosesan perjalanan dinas. Dari sisi akuntabilitas, sistem ini mendukung transparansi dan pengendalian risiko melalui pencatatan data berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan fitur pendukung seperti geotagging. Selain itu, data yang dihasilkan e-Perjadin dapat dimanfaatkan sebagai basis analisis belanja pemerintah dan bahan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

 

Selain itu, e-Perjadin menghasilkan basis data perjalanan dinas yang dapat dimanfaatkan untuk analisis belanja pemerintah dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam jangka panjang, sistem ini diharapkan dapat menurunkan temuan pemeriksaan terkait perjalanan dinas serta memperkuat tata kelola keuangan negara.

 

Tantangan e-Perjadin

Implementasi e-Perjadin menghadapi sejumlah tantangan yang tidak terlepas dari kebiasaan pengelolaan perjalanan dinas secara konvensional. Kondisi ini memunculkan tantangan berupa perubahan cara kerja. Sebagian pegawai masih memandang sistem digital sebagai tambahan beban administrasi, bukan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Bagi pegawai senior adalah sebuah tantangan dalam mengimplementasikan e-Perjadin dikarenakan harus beradaptasi lagi dengan kemajuan teknologi.

 

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Pengelolaan perjalanan dinas secara konvensional tidak menuntut tingkat literasi digital yang tinggi karena proses verifikasi lebih menekankan pada kelengkapan dokumen dibandingkan akurasi data secara real-time. Sedangkan dalam e-Perjadin, setiap tahapan menuntut ketelitian dan pemahaman sistem yang lebih baik, karena kesalahan input data sejak tahap awal dapat berdampak langsung pada proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dgitalisasi mengubah proses menjadi terintegrasi secara end-to-end, sehingga setiap tahap saling bergantung. Apabila terjadi kendala pada satu tahap, maka keseluruhan proses dapat terhambat.

 

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah terkait kualitas dan validitas data. Melalui e-Perjadin, data dicatat dan diproses secara elektronik sejak awal, yang menuntut disiplin dan akurasi lebih tinggi dari pengguna. Selain itu, teknis dan infrastruktur akan menjadi tantangan yang paling mewarnai dalam implementasi e-Perjadin. Penggunaan aplikasi akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan, stabilitas aplikasi, dan respons dukungan teknis, sehingga dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam merespons kendala tersebut.

 

Simpulan

Sistem Elektronik Perjalanan Dinas (e-Perjadin) merupakan inovasi digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perjalanan dinas pemerintah. Digitalisasi proses perjalanan dinas memberikan dampak positif berupa pengurangan penggunaan dokumen fisik, peningkatan akurasi data, kemudahan monitoring, serta tersedianya basis data yang dapat dimanfaatkan untuk analisis belanja pemerintah dan pengambilan keputusan berbasis data.

 

Namun demikian, keberhasilan implementasi e-Perjadin tidak terlepas dari berbagai tantangan yang masih perlu dihadapi dan dikelola secara berkelanjutan. Tantangan tersebut antara lain perubahan budaya kerja dari sistem manual ke sistem digital, kesiapan dan pemerataan literasi digital sumber daya manusia, khususnya bagi pegawai yang belum terbiasa dengan pemanfaatan teknologi, serta tuntutan terhadap disiplin dan akurasi data sejak tahap awal proses. Selain itu, ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi, stabilitas aplikasi, dan keandalan dukungan teknis juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kelancaran implementasi sistem.

 

Oleh karena itu, pengembangan dan perluasan implementasi e-Perjadin perlu terus didukung melalui penguatan manajemen perubahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan regulasi dan prosedur operasional, serta peningkatan kualitas sistem dan infrastruktur teknologi. Dengan pendekatan tersebut, e-Perjadin diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan transformasi digital pengelolaan keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

 

Sumber:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-4/MK/PB/2025 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Elektronik Perjalanan Dinas Melalui Platform Pembayaran Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
  3. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-4593/PB.1/2025 hal Undangan Sosialisasi Sistem E-Perjadin dan Permintaan Usulan Pegawai sebagai Admin E-Perjadin Tingkat Eselon II.

 

 

Penulis:

Sonia Putri Nabasa Sianturi

PTPN Terampil KPPN Curup

Artikel

Impelementasi MyIntress dan pemanfaatan HAI-CSO pada KPPN Curup

Latar Belakang

Aplikasi OM SPAN dan Mon SAKTI telah menjadi tulang punggung monitoring data transaksi APBN dengan fungsi mulai dari pemantauan hingga evaluasi. Namun pertumbuhan data, perkembangan fitur dan kebutuhan integrasi yang lebih luas memunculkan berbagai tantangan. Keterlambatan akses data, kebutuhan single-point of truth, serta kesenjangan teknologi menghambat efisiensi dan akurasi.

Kompleksitas juga meningkat akibat perbedaan basis data pengguna yang digunakan kedua aplikasi, sehingga menyulitkan pengelolaan user, penggunaan banyak aplikasi juga memerlukan pelatihan dan pemeliharaan terpisah, sehingga meningkatkan biaya.

Perkenalkan, MyIntress. . .

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data transaksi APBN, mulai 1 Oktober 2025, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) memperkenalkan MyIntress, sebuah aplikasi monitoring keuangan terintegrasi yang menggabungkan kekuatan OMSPAN dan MonSAKTI.

MyIntress adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh DJPb sebagai sarana monitoring, Early Warning, Pelaporan, Evaluasi dan Layanan Konsultasi. Salah satu fitur terbaru di dalamnya kini menyertakan modul HAI-CSO, yang berfungsi sebagai kanal resmi bagi pengguna layanan untuk menyampaikan pertanyaan, konsultasi, maupun permohonan tindak lanjut kepada petugas CSO.

MyIntress hadir untuk menyatukan dua aplikasi monitoring yang sebelumnya terpisah menjadi sebuah platform terpadu memberikan solusi strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sebelumnya, memberikan keunggulan efisiensi sumber daya dan memastikan pengelolaan data keuangan yang lebih terintegrasi dan optimal.

Keunggulan MyIntress

Sebagai Business Owner, DJPb berkomitmen untuk menyederhanakan sistem informasi pengelolaan keuangan negara melalui integrasi aplikasi yang lebih komprehensif dan reliabel. Aplikasi MyIntress mempunyai beberapa fitur unggulan antara lain :

  1. Early Warning System

Merupakan system peringatan dini yang memberi sinyal jika terjadi potensi masalah atau deviasi dalam pelaksanaan anggaran. Tujuan dari fitur ini antara lain :

  • Mencegah keterlambatan pelaporan atau pelanggaran aturan;
  • Memberi notifikasi kepada pengguna untuk segera bertindak;
  • Menyusun to-do list berbasis prioritas dan urgensi 
  1. Monitoring

Pemantauan terhadp transaksi mulai dari anggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tujuan dari fitur ini antara lain :

  • Menyediakan data terkini tentang realisasi anggaran;
  • Mengidentifikasi deviasi atau ketidaksesuaian sejak awal;
  • Memberikan gambaran menyeluruh atas kondisi keuangan negara.
  1. Pelaporan

Proses penyampaian data dan dokumen sesuai dengan format dan jadwal yang ditetapkan. Tujuan dari fitur ini antara lain :

  • Menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan negara;
  • Mempermudah proses audit dan evaluasi;
  • Menyederhanakan alur pelaporan antar unit kerja.
  1. Konsultas HAI-CSO

Merupakan layanan konsultasi langsung antara pengguna aplikasi dan tim Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui kanal chatting dan tiket HAI DJPb, Tujuan dari fitur ini antara lain :

  • Menyediakan bantuan teknis dan kebijakan secara cepat;
  • Meningkatkan responsivitas dan pelayanan public;
  • Menciptakan kolaborasi aktif antar unit kerja dan DJPb.

Implementasi MyIntress pada KPPN Curup

Sesuai Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan ND-1304/PB.8/2025 tanggal 3 Oktober 2025, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025, layanan HAI-CSO pada Aplikasi MONSAKTI telah ditutup dan beralih menggunakan layanan HAI-CSO pada Aplikasi MyIntress. Sehubungan dengan nota dinas tersebut, KPPN Curup segera melakukan sosialisasi kepada satker mitra kerja KPPN Curup pada hari rabu tanggal 8 Oktober 2025 secara daring melalui Ms. Teams sesuai Surat Undangan Kepala KPPN Curup nomor UND-20/KPN.0902/2025 tanggal 6 Oktober 2025. 

Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan kepada satker mitra kerja KPPN Curup untuk segera mengajukan pendaftaran user MyIntress kepada KPPN Curup sehingga dapat segera dipergunakan. Sampai dengan periode 31 Desember 2025, dari total 65 (enam puluh lima) satker mitra kerja KPPN Curup selain satker KPPN sebagai pengelola dana TKDD, semuanya telah mengajukan pendaftaran user aplikasi MyIntress dan telah diaktivasi oleh CSO KPPN Curup.

Dalam pelaksanaanya, beberapa satker masih belum terbiasa menggunakan Aplikasi MyIntress terutama ketika kosultasi dengan CSO KPPN Curup masih menggunakan media online seperti WhatsApp. Padahal terdapat beberapat keuntungan melakukan konsultasi melalui HAI-CSO pada Aplikasi MyIntress antara lain :

  1. Layanan yang diberikan CSO KPPN terdokumentasi dan terintegrasi dalam satu basis data;
  2. Layanan CSO KPPN dapat dipantau oleh Kanwil dan Kantor Pusat DJPB;
  3. Adanya kepastian CSO dalam memberikan secara tepat dan tepat waktu sesuai Service Level Agreement;
  4. Pertanyaan dan Jawaban dapat dijadikan sumber knowledge base sehingga dapat menjadi semua jawaban untuk satker lain atau pengguna lain apalagi jika ada pengguna baru, maka akan sangat bermanfaat

 

Beberapa satker yang masih belum terbiasa menggunakan Aplikasi MyIntress terutama dalam melalukan konsultasi ini merupakan salah satu tantangan bagi CSO KPPN Curup, terbukti sampai dengan akhir Oktober 2025, capaian IKU HAI-CSO yang tidak tercapai karena masih rendahnya jumlah satker yang menggunakan HAI-CSO untuk melakukan konsultasi, jumlah tiket yang masuk ke HAI-CSO pada Aplikasi MyIntress KPPN Curup hanya berjumlah 31 tiket sehingga diperlukan dukungan dari Kepala KPPN Curup untuk memastikan semua satker dapat memanfaatkan menu HAI-CSO pada Aplikasi MyIntress.

Pada awal bulan November 2025, Kepala KPPN Curup menerbitkan Surat nomor S-517/KPN.0902/2025 perihal Optimalisasi Penggunaan Fitur HAI-CSO Sebagai Media Konsultasi Satker, hal ini berdampak dengan meningkatnya jumlah satker yang menggunakan HAI-CSO pada Aplikasi MyIntress sehingga jumlah tiket yang masuk pada HAI-CSO pada Aplikasi MyIntress KPPN Curup berjumlah 121 tiket, hal ini berdampak positif dengan tercapainya IKU untuk 4 (empat) orang petugas CSO pada KPPN Curup.

Akhir kata, penulis menyampaikan apresiasi kepada semua satker mitra kerja KPPN Curup yang telah menggunakan Aplikasi MyIntress serta memanfaatkan menu HAI-CSO sebagai media konsultasi online pada KPPN Curup. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala KPPN Curup atas support dan dukungannya sehingga memastikan semua satker mitra kerja KPPN Curup memanfaatkan menu HAI-CSO pada Aplikasi MyIntress sehingga tercapainya IKU HAI-CSO pada triwulan IV Tahun 2025.

 

Sumber :

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-19/PB/2025 tentang Sistem Monitoring Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terintegrasi;
  2. Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan ND-1304/PB.8/2025 hal Imbauan Percepatan Pendaftaran User Aplikasi MyIntress Level KPPN dan Kanwil
  3. Surat Kepala KPPN Curup nomor S-517/KPN.0902/2025 perihal Optimalisasi Penggunaan Fitur HAI-CSO pada MyIntress Sebagai Media Konsultasi Satker

 

Penulis :

Andrian Saputra

PTPN Mahir KPPN Curup

 

Artikel

Tantangan implementasi CMS pada KPPN Curup

 

Latar Belakang

Cash Management System secara harfiah adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengatur arus kas yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kas dikelola dengan baik, cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan, serta dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Dalam perspektif yang lebih luas, Cash Management System (CMS) dalam konteks APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah suatu sistem pengelolaan kas negara yang bertujuan untuk menjaga likuiditas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. CMS di sini menjadi bagian penting dalam rangka pelaksanaan anggaran secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

 

Menjadi Sistem Pembayaran di Pemerintah

Sejak diterbitkan PMK 230/PMK .05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, sarana pembayaran/pendebitan rekening bendahara pengeluaran berubah. Pada awalnya hanya melalui cek/bilyet giro, menjadi internet banking, kartu debit dan cek bilyet giro.

Dengan semangat percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, para bendahara pengeluaran diharapkan secara aktif ikut andil dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Caranya, melalui penggunaan Cash Management System (CMS) pada masing-masing bank sesuai rekening bendahara pengeluaran satker berkenaan. Hal ini merupakan salah satu aksi untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016  tentang Aksi Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi  Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Kemudian melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan (c.q. DJPb) agar mendorong bendahara lingkup Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memanfaatkan sistem pembayaran non tunai sebagai salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan oleh DJPb dalam penggiatan transaksi nontunai pada satker K/L adalah dengan mendorong penggunaan Cash Management System (CMS) rekening virtual account (VA) satker dalam transaksi bendahara.

 

Manfaat Penggunaan CMS Banking

CMS Banking adalah layanan yang disediakan oleh perbankan bagi institusi atau perusahan untuk mengelola  dan melakukan transaksi perbankan secara online dan real time 24 jam per hari. CMS Banking mudah digunakan, cukup dengan mengunjungi situs bank yang disediakan masing-masing bank untuk melakukan transaksi. Akses tidak hanya menggunakan komputer atau laptop, namun dapat menggunakan gawai seperti smartphone dan tablet, dengan syarat terkoneksi internet. Jadi, transaksi pada rekening bendahara tidak harus dilakukan di bank. Sehingga, transaksi lebih efisien baik dari segi biaya dan waktu perjalanan ke bank. Bahkan, CMS Banking juga dapat mengurangi risiko keamanan seperti uang hilang, dicuri atau dirampok.  Implementasi Gerakan Non Tunai dengan penggunaan CMS Banking juga dapat mengurangi peluang terjadinya moral hazard lebih besar dan mengurangi kontak secara langsung antara pihak yang berkaitan.

Satker yang menggunakan CMS Banking harus menerapkan prosedur maker and checker. Maker sebagai pihak pembuat transaksi dan checker sebagai peneliti keabsahan transaksi. Keamanan operasionalisasi CMS Banking ditentukan berdasarkan pembagian kewenangan (user level). User level terdiri atas bendahara pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bendahara pengeluaran menjalankan fungsi pembuat transaksi (transaction maker), KPA/PPK atas nama KPA menjalankan fungsi approval/checker sekaligus berfungsi sebagai releaser/signer.

Salah satu kecanggihan dari CMS Banking adalah transaksi dapat dilakukan dimana saja, meskipun pejabat berwenang tidak berada di tempat kerja. Hal ini karena fiturnya memungkinkan untuk dapat diakses menggunakan versi mobile. Otorisasi transaksi oleh signer/approval dilakukan dengan menggunakan secure ID token yang mudah dibawa atau bersifat portable dengan kode PIN yang dinamis. Setelah diotorisasi, bukti transaksi akan tersimpan secara online pada sistem internet banking.

 

Implementasi CMS Banking pada KPPN Curup

Per 30 Juni 2025, dari total 72 rekening Virtual Account yang aktif milik satker mitra kerja KPPN Curup, hanya 19 rekening atau sekitar 26,39% yang aktif menggunakan CMS, dari total transaksi semester I tahun 2025 terdapat 3.071 transaksi di rekening Virtual Account , hanya 1.770 transaksi CMS yang menggunakan CMS Banking atau sekitar 57,64%. Angka tersebut termasuk rendah, bahkan persentase penggunaan CMS Banking tersebut menempatkan satker linkup KPPN Curup berada pada peringkat 173 dari 179 KPPN seluruh Indonesia.

Rendahnya implementasi penggunaan CMS Banking pada satker mitra kerja KPPN Curup juga mengakibatkan terhambatnya program digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang digagas oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan seperti Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). KPPN Curup selaku instansi veritikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai PMK 230/PMK .05/2016 tentang manfaat penggunaan CMS Banking kepada satker mitra kerja KPPN Curup, akan tetapi hal tersebut belum bisa meningkatkan penggunaan CMS Banking secara signifikan oleh bendahara satker.

Belum adanya pemahaman teknis yang memadai pada satuan kerja terkait mekanisme aktivasi CMS Banking, cara penggunaan CMS Banking serta keterkaitan CMS Banking dengan penggunaan Digipay dan KKP menjadi penghambat pelaksanaan transaksi non tunai. Untuk mengatasi kendala tersebut KPPN Curup memandang perlu adanya bimbingan teknis (bimtek) terkait digitalisasi pembayaran khususnya CMS Banking dan Kartu Kredit Pemerintah oleh pihak perbankan selaku pemilik aplikasi CMS Banking.

Saat ini, KPPN Curup telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dan pihak perbankan selaku pemilik aplikasi CMS Banking untuk segera melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada satker mitra kerja sehingga CMS Banking tersebut dapat segera diaktivasi dan digunakan bertransaksi serta meminta bendahara untuk mengurangi bertransaksi melalui debit  atau teller bank, guna mendukung upaya memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Sambil menunggu arahan serta tindak lanjut dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, KPPN Curup tetap berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk mengupayakan diadakannya bimbingan teknis dan pendampingan aktivasi serta penggunaan CMS Banking pada triwulan IV tahun 2025 bertempat di KPPN Curup atau pada masing-masing kantor cabang perbankan di Kabupaten Rejang Lebong dengan mengundang satker mitra kerja yang belum melakukan aktivasi CMS Banking sehingga dapat meningkatkan jumlah transaksi CMS Banking pada akhir tahun 2025 minimal 70% sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

Akhir kata, penulis berharap sinergi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, KPPN Curup dan pihak perbankan dapat mengawal penggunaan CMS Banking sehingga meningkatkan percepatan implementasi digitalisasi pembayaran oleh satker mitra kerja KPPN Curup.

 

Sumber :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  2. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.

 

Penulis :

Andrian Saputra

PTPN Mahir KPPN Curup

Artikel

 

MEMBELA NEGARA DENGAN BERBELANJA

 

  1. PENDAHULUAN

Pandemi virus corona pada tahun 2020 telah mengubah aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebaran virus corona, telah memengaruhi sektor ekonomi, salah satunya daya beli masyarakat.

Banyak pelaku usaha hingga pusat perbelanjaan tutup karena kebijakan tersebut. Sebab, masyarakat diharuskan beraktivitas di dalam rumah, mulai dari belajar, bekerja, hingga berbelanja. Hal ini mengubah pola belanja masyarakat dari offline menjadi online. Upaya mendorong konsumsi masyarakat menjadi salah satu strategi penting menyelamatkan ekonomi agar tak jatuh dalam jurang resesi mengingat konsumsi masyarakat adalah salah satu pilar pendorong ekonomi nasional. Hingga saat ini, imbas dari pandemi corona masih dirasakan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga dapat menjadi penopang utama dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Meningkatnya konsumsi rumah tangga akan dapat memulihkan kondisi perekomonian yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada kuartal I 2024 konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama perekonomian Indonesia dari segi pengeluaran. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai produk domestik bruto (PDB) harga berlaku Indonesia mencapai Rp5.288,3 triliun pada kuartal I 2024. Jika diukur berdasarkan harga konstan nilainya setara dengan Rp3.111,29 triliun, tumbuh 5,11% dibanding kuartal I tahun lalu (year-on-year/yoy). PDB menjadi salah satu alat ukur untuk menggambarkan perkembangan ekonomi negara.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, konsumsi rumah tangga memiliki distribusi 54,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I-2024, tumbuh 4,91 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dengan pertumbuhan itu, konsumsi rumah tangga berkontribusi 2,62 persen terhadap angka pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar kedua ialah pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi. Sumber pertumbuhan ini memiliki distribusi 29,31 persen terhadap PDB, tumbuh 4,91 persen, sehingga berkontribusi 1,19 persen terhadap angka pertumbuhan ekonomi.

 

  1. ANALISIS PERMASALAHAN

Dalam teori krisis, dikenal istilah keep buying strategy. Strategi ini menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat sifatnya in-elastis, yang berarti, seburuk apapun kondisi ekonomi, masyarakat tetap berbelanja untuk mempertahankan daya beli dan penguatan pasar.

Namun kenyataan saat ini, masyarakat cenderung menahan belanja. Data menunjukkan, masyarakat lebih banyak menahan dana dan menyimpannya. Bank Indonesia mencatat, jumlah dana nasabah yang tersimpan di perbankan nilainya sangat besar. Hingga Agustus 2020, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp6.228,1 triliun.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah masyarakat dengan simpanan di atas Rp5 miliar terus meningkat. Sementara untuk masyarakat dengan simpanan di bawah Rp100 juta, pertumbuhannya paling kecil dibandingkan nominal simpanan lainnya.

Belanja masyarakat di masa periode krisis sangat dibutuhkan. Salah satu alasannya adalah untuk membuat roda ekonomi berjalan dan perputaran uang lancar. Belanja masyarakat akan mendorong produksi dunia usaha, sehingga usaha tetap jalan dan PHK pun akhirnya bisa dihindari.

Pemerintah menyadari salah satu kunci utama menyelamatkan ekonomi adalah konsumsi. Maka Pemerintah menggelontorkan bantuan seperti subsidi/bantuan gaji yang diharapkan mendorong masyarakat untuk terus belanja. Pemerintah berharap, subsidi gaji ini bisa mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga hingga 0,7 persen. Meningkatnya konsumsi rumah tangga diharapkan mengungkit pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami lonjakan pada akhir tahun 2024. Adapun realisasi belanja K/L selama tahun 2024 adalah Rp1.315 triliun. Angka ini lebih tinggi Rp 224 triliun dari alokasi belanja K/L dalam APBN 2024 sebesar Rp1.090,8 triliun. Sedangkan belanja non K/L mencapai Rp1.171,7 triliun pada akhir tahun 2024. Realisas ini lebih rendah Rp187 triliun dari alokasi  belanja non K/L dalam APBN 2024 yang sebesar Rp1.376,7 triliun. Perubahan realisasi belanja K/L dan dan non K/L ini terjadi karena adanya penggunaan dana cadangan belanja non K/L.

“Di dalam belanja non K/L ada cadangan. Kalau cadangan dipakai maka dia menjadi belanja K/L atau berpindah ke belanja K/L. Ini adalah mekanisme APBN karena APBN adalah alat berjaga-jaga kalau terjadi hal-hal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2025 di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (6/1/2025).

Secara keseluruhan belanja negara tumbuh 7,3% mencapai Rp3,350,3 triliun dimana percepatan belanja negara sudah terjadi sejak kuartal I-2024. Belanja negara tidak menumpuk pada kuartal IV-2024 saja. Dengan kata lain belanja negara lebih merata dibandingkan tahun 2023.

Belanja negara tahun 2024 dioptimalkan sebagai shock absorber dan agent of development, di tengah perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang tinggi. Belanja negara berperan menjadi shock absorber untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi dilakukan antara lain melalui bantuan pangan; stabilisasi pasokan dan harga pangan; subsidi energi dan kompensasi; bantuan sosial; program kredit usaha rakyat (KUR); serta dukungan sektor perumahan.

 

BELA NEGARA DENGAN BERBELANJA

Salah satu pendorong roda perekonomian adalah belanja yang dilakukan oleh masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai elemen masyararakat yang cederung memiliki penghasilan rutin setiap bulan, diharapkan dapat menjadi motor untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Berdasarkan laporan dalam Buku Statistik ASN Semester II 2024 yang disusun oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN, total jumlah ASN mencapai 4.734.041 orang per 31 Desember 2024. Mayoritas ASN, yaitu sekitar 78% atau 3.707.714 pegawai, bertugas di instansi daerah, sedangkan 22% sisanya atau 1.026.327 pegawai bekerja di instansi pusat.

Dengan jumlah ASN yang cukup besar tersebut, nilai belanja yang dikeluarkan setiap bulan untuk konsumsi relatif cukup besar. Sebagai contoh, apabila mereka membelanjakan penghasilannya sebesar Rp1.500.000 setiap bulan untuk keperluan konsumsi, maka terjadi perputaran uang di masyarakat sebesar Rp7,1 triliun setiap bulannya. Jumlah yang tidak sedikit. Ditambah lagi pengeluaran untuk belanja barang yang dilakukan oleh K/L, dapat membuat roda ekonomi berjalan dan perputaran uang di masyarakat meningkat.

Perlu kesadaran dan upaya bersama untuk dapat memulihkan dan meningkatkan perekonimian masyarakat. Kita, para ASN, bisa memulainya dengan meningkatkan konsumsi dengan membelanjakan uang kita untuk membeli produk buatan dalam negeri (lokal) dan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk membela negara, tak harus selalu dengan melakukan hal-hal besar. Dengan membelanjakan uang kita di tengah-tengah masyarakat, kita telah berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian yang dapat mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga.

 

 

Disusun oleh:

Muhammad Junaidi

Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Curup

Artikel

Puji dan syukur kehadirat tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, KPPN Curup telah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) dan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami ucapkan atas semua kontribusi dan kerja keras segenap keluarga KPPN Curup, dukungan pimpinan, jajaran unit vertikal pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bengkulu serta kantor Pusat Direktorat Jendral Perbendaharaan.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang wajib disusun setiap instansi sebagai salah satu bentuk implementasi dari azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan good governance dimana seluruh kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu bentuk menjaga keandalan serta akurasi data dan informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

Oleh karena itu, KPPN Curup sebagai instansi dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, turut serta mengimplementasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam seluruh kegiatan dan hasil kerja juga anggaran yang akan disajikan dalam Laporan Kinerja KPPN Curup. Laporan Kinerja KPPN Curup Tahun 2024 memuat seluruh tugas dan fungsi, rencana dan capaian kinerja kinerja organisasi serta prestasi dan inovasi KPPN Curup tahun 2024.

Penyusunan LAKIN KPPN Curup Tahun 2024 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai KPPN Curup untuk mendorong perbaikan yang berkesinambungan dan kinerja yang lebih baik.

Klik untuk Download LAKIN KPPN Curup 2024

Artikel

UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT

 

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (data semester I tahun 2021).

 

Peran DJPb dalam Pemberdayaan UMKM

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengemban amanah besar untuk mengelola keuangan negara sekaligus menjalankan tugas dan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Dengan tag line “Mengawal APBN, Indonesia Maju”, Ditjen Perbendaharaan berupaya untuk mendorong dan mewujudkan pelaksanaan APBN yang berkualitas serta menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran APBN ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Mengawal APBN dan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan dan akuntabel merupakan tugas berat, terlebih dalam masa pandemi Covid-19.

“Ini bukan tahun yang mudah, tahun lalu juga bukan tahun yang mudah. Saya tahu ini banyak sekali membutuhkan pengorbanan, bahkan di tengah-tengah pandemi Covid. Tapi seluruh pekerjaan kita tetap bisa berjalan dengan baik. Ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan seluruh jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan,” ujar Menkeu dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII pada 27 Desember 2021 lalu.

Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan tugas dan fungsi menjadi pengelola perbendaharaan negara, dilaksanakan melalui instansi vertikalnya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Sampai saat ini Ditjen Perbendaharaan memiliki instansi vertikal sebanyak 3 unit pelayanan vertikal khusus, 34 kantor wilayah di tingkat provinsi, dan 180 KPPN di tingkat kabupaten/kota. Sebagai sebuah organisasi dengan kantor vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis bagi penciptaan kondisi fiskal yang stabil dan berkesinambungan.

Untuk berperan aktif dalam mendukung pengembangan dan penguatan UMKM, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan program-program antara lain:

  1. Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

SIKP merupakan sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan dan penyaluran kredit program, khususnya KUR. SIKP dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan. SIKP merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan KUR Mikro. Adanya SIKP diharapkan dapat memberikan early warning system, sehingga penyaluran KUR dapat  tepat sasaran dan tepat jumlah, menyediakan informasi yang valid mengenai debitur dan calon debitur potensial, bahan kajian dalam pengambilan kebijakan, serta otomatisasi verifikasi tagihan subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah.

Terobosan yang diupayakan oleh Ditjen Perbendaharaan dengan membangun SIKP, memungkinkan penggunaan basis data tunggal (single database) yang terhubung dengan para pemangku kepentingan, sehingga memudahkan monitoring, evaluasi, dan penilaian ketepatan sasaran penyaluran KUR. Ditjen Perbendaharaan selaku administrator SIKP telah menugaskan seluruh kantor wilayahnya untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis penggunaan SIKP kepada semua pemerintah daerah sebagai operator.

Mulai tahun 2019 SIKP digunakan dalam penyaluran kredit UMi sehingga seluruh UMKM mendapatkan  tambahan modal dari pemerintah.

  1. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR. Untuk melengkapi KUR, mulai tahun 2017 pemerintah mengeluarkan kredit UMi yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan jumlah plafon maksimal Rp 10 juta per debitur.

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan kredit UMi berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah pada Festival UMi 2022 yang digelar di Balikpapan pada Januari 2022 menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2021 pembiayaan UMi telah disalurkan melalui 51 LKBB kepada lebih dari 5,3 juta pelaku usaha ultra mikro, dengan nilai penyaluran akumulatif mencapai Rp18 triliun. 

Dalam kesempatan lain, Hadiyanto (Dirjen Perbendaharaan periode 2021-2022), mengatakan penyaluran UMi terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai keekonomian debitur pembiayaan UMi.

"Berdasarkan survei dan kaji uji dampak aspek kesejahteraan, pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai keekonomian debitur UMi sebesar 5,6 persen. yaitu dari 49,85 poin di 2020 menjadi 52,64 poin di 2021", ujar Hadiyanto dalam Seminar Digitalisasi UMKM Perempuan Untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi yang diselenggarakan pada 17 Februari 2022.

  1. Rumah UMi

Di samping memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM melalui program UMi, Ditjen Perbendaharaan juga memberikan dukungan pelatihan dan pemasaran bagi UMKM. Melalui instansi vertikal di daerah, Ditjen Perbendaharaan menggulirkan program yang mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, daya saing, dan juga membantu pemasaran bagi UMKM, yakni melalui program Rumah UMi.

Program Rumah UMi bermanfaat untuk mendukung UMKM dari aspek pemasaran yang memberikan ruang bagi debitur UMi untuk memasarkan produknya melalui pemanfaatan aset milik Kemenkeu yang idle. Rumah UMi juga dibangun untuk memberikan fasilitas gratis dalam bentuk bimbingan dan aktivitas operasional pengembangan usaha. Saat ini sudah terbentuk Rumah UMi di beberapa wilayah, seperti di Maluku Utara dan Makassar.

  1. Digipay (Digital Payment)

Salah satu faktor keberhasilan dalam pengembangan dan penguatan UMKM di masa pandemi adalah kemampuan UMKM dalam mempertahankan daya saing lewat digitalisasi. Kebijakan pembatasan yang dibuat pemerintah menyebabkan mobilitas masyarakat terbatas. Hal ini membuat para pelaku UMKM harus beradaptasi dan melakukan inovasi untuk melakukan operasional dan transaksi secara online, yakni dengan memanfaatkan layanan e-commerce dan cashless payment.

UMKM harus mampu melakukan adaptasi di era digitalisasi saat ini, salah satunya dengan menerapkan mekanisme transaksi melalui sistem marketplace.

Tak mau ketinggalan, Ditjen Perbendaharaan pun merespon perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi dengan meluncurkan program Digital Payment-Marketplace.

Digital payment merupakan pembayaran dengan mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace.

Digipay dikembangkan oleh Ditjen Perbedaharaan bekerjasama dengan Bank Himbara. Ekosistemnya terbentuk dari satker pengelola uang persediaan (UP) APBN dan vendor/toko/warung/penjual (UMKM) dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama.

Sedangkan sistem marketplace adalah sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan. Saat ini ada tiga perbankan yang mengembangkan marketplace yaitu BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Sedangkan pembayaran transaksi dilakukan melalui Digital Payment (Digipay).

Sistem Digital Payment-Marketplace mengintegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan dalam satu ekosistem. Sistem ini menjadi pilihan pasar digital yang sangat tepat di masa pandemi dan akan mempermudah proses belanja langsung kepada UMKM yang telah masuk dalam daftar penyedia barang dan jasa dalam marketplace.

Sistem Digipay-Marketplace memiliki banyak manfaat baik bagi pemerintah, perbankan, maupun UMKM selaku vendor/penjual, diantaranya adalah:

  1. Seluruh proses dijalankan secara otomatis dan terintegrasi antara sistem pembayaran digital (cashless) dengan sistem pengadaan elektronik (digital), sehingga lebih efisien.
  2. Penyediaan sarana kemudahan mekanisme pembayaran berupa schedule payment yang memberikan kepastian pembayaran sehingga perencanaan kas menjadi lebih efisien serta memudahkan monitoring saldo kas dalam manajemen likuiditas.
  3. Seluruh tahapan pengajuan pesanan, verifikasi, approval, dan komunikasi antara pembeli dengan penjual dilakukan secara daring (web based), sehingga pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi sekaligus mendukung program paperless.
  4. Integrasi proses penghitungan pajak dan penyiapan serta penyediaan dokumen pertanggungjawaban, seperti kuitansi dan SPBy, sehingga memudahkan dan mendukung simplifikasi SPJ serta memastikan kepatuhan wajib pajak.
  5. Sistem ini juga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya penyimpangan (fraud) dan moral hazard karena proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, akuntabel. Seluruh transaksi dijalankan melalui sistem sehingga tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dengan penjual.

Digipay-Marketplace menjadi program unggulan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan menggunakan UP yang akan menjamin transaksi berlangsung secara transparan tanpa ada manipulasi dengan tersedianya daftar harga yang sudah jelas dan pasti. Dengan Digipay-Marketplace juga akan sangat membantu UMKM dalam memasarkan produknya di masa pandemi sehingga sejalan dengan program PEN dalam pengembangan dan penguatan UMKM.

Ditjen Perbendaharaan terus berupaya untuk mengimplementasikan Digipay-Marketplace pada seluruh satker pengelola APBN dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke seluruh mitra kerja bekerjasama dengan perbankan yang memiliki Digipay-Marketplace.

Melalui upaya tersebut, transaksi Digipay terus berkembang. Perkembangan signifikan terjadi pada jumlah satker, transaksi, dan nominal transaksi. Awal piloting pata tahun 2019 hanya terdapat 10 satker, 13 vendor, dan 165 transaksi senilai Rp250 juta. Pada minggu ketiga Juli 2021, telah bergabung 822 satker, 360 vendor, dengan jumlah transaksi sebanyak 5.716 transaksi senilai Rp14,69 miliar.

Diperlukan peningkatan kerjasama dari berbagai pihak dalam pemberdayaan dan penguatan UMKM. Untuk itu, Menkeu mengajak seluruh unit Kemenkeu untuk bersinergi dengan instansi lain. "Kami mengajak seluruh unit Kemenkeu untuk bersinergi dengan instansi lain Kementerian/Lembaga, BUMN, hingga swasta agar APBN dapat dirasakan manfaatnya untuk memberdayakan UMKM. Dengan demikian, UMKM Indonesia akan maju bahkan menyentuh hingga ke seluruh desa di Tanah Air".

(Penulis : M. Junaidi , Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Curup)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Zero Cost Item

IKUTI KAMI

Search