KPPN Tipe A2 Ende mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek penting dari tugas KPPN adalah menjadi Financial Advisor, yang salah satunya terwujud melalui penerbitan Press Release APBN dengan harapan memberikan informasi kepada Pemerintah di Daerah. Hingga akhir Juli 2023, realisasi anggaran mencapai Rp1,874,294,635,936 dari total Pagu sebesar Rp3,708,709,042,000 pada tahun anggaran 2023.

Memasuki Semester ke dua di tahun 2023 target penyerapan anggaran yang telah direalisasikan, per tanggal 31 Juni 2023 untuk lingkup KPPN Ende adalah:

1. Belanja Pegawai (51) sebesar (61.07%) dari target triwulanan III sebesar 75%
2. Belaja Barang(52) sebesar (30.45%) dari target triwulanan III sebesar 70%
3. Belanja Modal(53) sebesar (30.37%) dari target triwulanan III sebesar 70%
4. Belanja Bantuan sosial (57) Realisasi Nihil karena Pagu Bantuan sosial untuk tahun 2023 tidak ada

Berikut ini adalah tabel rincian belanja per Bagian Anggaran:

Selain menyalurkan DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOSP, KPPN juga telah menyalurkan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan DAK Non Fisik lainnya (di luar BOSP). Sampai dengan akhir Juli 2023 telah dilakukan penyaluran Dana Desa sebesar Rp217.236.104.413 atau 51,89% dari total pagu, Dana Alokasi Umum sebesar Rp963.490.906.000 atau 57,75% dari total pagu, Dana Bagi Hasil sebesar Rp9.331.004.190 atau 42,98% dari total pagu, dan Dak Non Fisik sebesar Rp280.767.266.725 atau 67,10% dari total pagu.

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun untuk sampai akhir Juli 2023 Nilai IKPA KPPN Ende Selaku Kuasa BUN adalah sebesar 93,52, nilai ini naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun anggaran 2022 yang hanya sebesar 91.49.

Dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme maka dengan ini disampaikan bahwa Satuan Kerja/Stakeholder/Mitra Kerja/Rekanan/Pengusaha dan Masyarakat dilarang memberikan gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai/PPNPN di lingkungan KPPN Ende yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya. Adapun dalam hal terdapat indikasi pelanggaran seluruh pemangku kepentingan dapat melaporkan melalui: