Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Garut sampai dengan April 2026 menunjukkan capaian yang cukup baik dan terus mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat maupun pembangunan daerah. Berdasarkan data realisasi APBN, total penyaluran belanja negara telah mencapai Rp1,62 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
KINERJA BELANJA APBN LINGKUP KPPN GARUT SAMPAI DENGAN APRIL 2026
Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Garut sampai dengan April 2026 menunjukkan capaian yang cukup baik dan terus mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat maupun pembangunan daerah. Berdasarkan data realisasi APBN, total penyaluran belanja negara telah mencapai Rp1,62 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
Pada sisi Belanja Pemerintah Pusat, pagu anggaran sebesar Rp986,87 miliar dengan realisasi mencapai Rp322,72 miliar atau sekitar 32,70 persen. Realisasi tersebut didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp251,86 miliar dari pagu Rp720,58 miliar. Tingginya realisasi belanja pegawai mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelancaran pelayanan publik dan pembayaran hak-hak aparatur negara secara tepat waktu.
Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp68,43 miliar dari pagu Rp252,87 miliar. Belanja ini digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di daerah. Adapun Belanja Modal telah terealisasi sebesar Rp2,42 miliar dari pagu Rp13,42 miliar yang menunjukkan adanya progres pelaksanaan pengadaan aset dan pembangunan sarana prasarana pemerintah.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan April 2026 mencapai Rp1,29 triliun dari total pagu Rp3,27 triliun atau sekitar 39,59 persen. Penyaluran TKD tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Garut.
Komponen TKD terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi sebesar Rp798,30 miliar dari pagu Rp2,01 triliun. Dana tersebut digunakan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan pelayanan publik dan operasional pemerintahan daerah.
Selanjutnya, realisasi Dana Transfer Khusus mencapai Rp416,80 miliar yang seluruhnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Penyaluran DAK Nonfisik ini dimanfaatkan untuk mendukung layanan dasar masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Sementara itu, realisasi DAK Fisik sampai dengan April 2026 masih belum tersalurkan, seiring proses pemenuhan persyaratan penyaluran oleh pemerintah daerah.
Untuk Dana Desa, realisasi penyaluran mencapai Rp47,53 miliar dari pagu Rp154,86 miliar. Penyaluran Dana Desa diharapkan terus mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk peningkatan infrastruktur desa, ketahanan pangan, dan program prioritas lainnya.
Selain itu, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat sebesar Rp31,10 miliar yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kapasitas fiskal daerah.
Secara umum, kinerja penyaluran APBN melalui KPPN Garut hingga April 2026 menunjukkan bahwa APBN terus berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KPPN Garut akan terus berkomitmen menjaga kualitas penyaluran APBN yang tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel guna mendukung percepatan pelaksanaan program pemerintah di daerah.
