Implementasi Shadow Organization Pada KPPN Gunungsitoli
Oleh: Asep Suryadi (Kasubbag Umum)
Shadow Organization Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan langkah strategis yang diambil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam merespon perubahan dan dan tantangan organisasi secara lebih fleksibel dan cepat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan output kerja. Tujuan Shadow Organization adalah mewujudkan penyelarasan struktur organisasi yang sudah berjalan saat ini dan menjawab kebutuhan dan tantangan organisasi dalam jangka pendek mengingat proses penataan organisasi memakan waktu yang cukup lama, menggambarkan tugas instansi vertikal secara utuh dalam struktur organisasi, baik tugas rutin maupun tugas baru yang dilaksanakan, memetakan tugas dan fungsi instansi vertikal baik yang sifatnya supporting, layanan operasional serta advisory untuk mendorong terbentuknya penguatan proses bisnis dan sumber daya manusia yang lebih fokus dan terarah, mendukung kebijakan pengelolaan SDM dengan melaksanakan mutasi pegawai berdasarkan komposisi dan kompetensi, meningkatkan kualitas dan kecepatan output yang dihasilkan melalui implementasi pola kerja baru yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi. KPPN Gunungsitoli sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan dipertajam fungsinya sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
Implementasi shadow organization pada KPPN Gunungsitoli dalam fungsi treasurer yaitu melaksanakan asistensi penggunaan aplikasi SAKTI, asistensi digitalisasi pembayaran Kartu Kredit Pemerintah dan digipay virtual account, mengadakan sosialisasi /Focus Group Discussion, Monev Pelaksanaan Anggaran, Sosialisasi/FGD/Monev Akuntansi Pelaporan Keuangan, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan, Sosialisasi/FGD/Monev cash management, Pembinaan Pejabat Pengelola Perbendaharaan dan Jafung Perbendaharaan, Analisis Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, Analisis Laporan Keuangan Satuan Kerja, Analisis Laporan Penggunaan Pembayaran Digital, Analisis Pelaksanaan Monev Bank Presepsi, Analisis Pelaksanaan Transfer Ke Daerah dan Laporan Keekonomian Debitur Umi.
Dalam menjalanakan fungsi sebagi Regional Chief Economist melaksanakan Press Release di wilayah kerja KPPN Gunungsitoli dan Analisis tematik perekonomianian daerah, sedangkan peran sebagai Financial Advisory KPPN Gunungsitoli melaksanakan Sosialisasi/FGD Penyaluran TKD, Monitoring, bimbingan, dan konsultasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Monitoring dan Pemberdayaan UMKM (UMi), Analisis Pelaksanaan Transfer Ke Daerah, Laporan Keekonomian Debitur Umi.
Secara keseluruhan, implementasi Shadow Organization pada KPPN Gunungsitoli berjalan dengan baik yang berdampak pada pelaksanaan tugas struktur dan tugas jabatan. Pelaksanaan tugas struktur mengharuskan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi menurut pembagian tugas yang telah diberikan sesuai tim kerjanya. Sementara itu, tugas jabatan lebih menyasarkan pada pembagian tugas secara personal oleh seorang individu baik dalam maupun luar kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi Shadow Organization akan lebih efektif jika memperhatikan jumlah dan komposisi pegawai yang existing di KPPN Gunungsitoli dengan beban kerja yang diberikan oleh pimpinan.
