STRATEGI OPTIMATISASI IKPA MELALUI PENENTUAN PENGAJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA AWAL TAHUN

Uang Persediaan merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan besaran uang persediaan pada satuan kerja paling besar adalah 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu yang dapat dibayarkan menggunakan mekanisme UP dengan batas maksimal sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Meskipun pagu belanja barang dan belanja modal satuan kerja besar bukan berarti satuan kerja harus mengambil UP maksimal Rp 500.000.000 akan tetapi satuan kerja harus mempertimbangkan besarnya kebutuhan pengeluaran sehari hari (rutin) yang dibayarkan melalui mekanisme UP sehingga satuan kerja dapat mengajukan penggantian UP secara tepat waktu dengan persentase yang optimal. Dengan kata lain tidak ada kas di bendahara yang idle dan tidak digunakan dalam satu bulan. Adanya UP di bendahara yang mengendap (idle) merupakan indikasi bahwa besaran UP yang dimiliki satuan kerja tidak efisien / terlalu besar.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi besaran UP yang diajukan oleh satuan kerja direktoran jenderal perbendaharaan membuat formulus perhitungan sebagai berikut :

Keterangan:
Eup = Tingkat Efisiensi UP Tunai

30 = asumsi jumlah hari kalender dalam sebulan

∆tGUP : Rata − rata durasi antar GUP Tunai (atau GUP Tunai dengan UP Tunai), dalam hari

% GUP : Rata – rata Persentase (%) GUP Tunai terhadap UP Tunai

Formula di atas memperhitungan dengan Rata-rata persentase GUP dibandingkan dengan rata-rata durasi GUP dalam satu periode tahun sebelumnya. Berdasarkan ada tiga kategori yaitu

1. Kategori UP tidak Efisien (<80%)

Menunjukkan bahwa UP yang ada di satuan kerja terlalu besar. Pada kondisi seperti ini tedapat potensi keterlambatan GUP ataupun persentase penggunaan UP dalam sebulan kurang dari 100%. UP yang seharusnya dimiliki satuan kerja adalah:

Tingkat Efisiensi UP Tunai x Total Besaran UP Tunai Tahun sebelumnya

2. UP Efisien (80% - 120%)

Pada kondisi ini UP yang dimiliki satuan kerja cukup efisien dengan rentang waktu GUP satu bulan sekali dan penggunaan UP dalam sebulan dapat mencapai 100%. Jumlah UP yang diajukan satuan kerja pada tahun berkenaan dapat mengikuti UP tahun sebelumnya.

3. Sangat Efisien (>120%),

Pada kondisi ini frekensi GUP sataun kerja dapat melebihi 1 kali dalam sebulan dengan penggunaan UP dalam satu bulan melebihi 100%. Jumlah UP yang diajukan satuan kerja pada tahun berkenaan dapat mengikuti UP tahun sebelumnya maupun melakukan penyesuaian penambahan besaran UP dengan tetap mempertahankan Tingkat efiensi di atas 80%.

Perhitungan IKPA pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP

Berdasarka Perdirjen Perbendaharaan nomor 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, indikator pengelolaan UP dan TUP memiliki bobot penilaian sebesar 10% dan dibagi menjadi dua komponen yaitu pengelolaan UP dan TUP tunai (90%) dan pengelolaan UP Kartu Kredit (10%). Pada komponen pengelolaan UP dan TUP tunai kemudian dibagi lagi menjadi 3 sub komponen yaitu :

1. nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai (50%)
2. rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP tunai (25%)
3. nilai kinerja atas rasio setoran TUP tunai terhadap TUP tunai dalam satu tahun anggaran (25%).

Berdasarkan ketentuan di atas ketepatan waktu pertanggungjawaban (GUP) dan PTUP tunai serta persentase GUP disebulankan merupakan subkomponen yang sangat signifikan terhadap penilaiai IKPA.

Penutup

Penentuan besaran Uang Persediaan pada awal tahun sangat berpengaruh pada ketepatan waktu siklus pengajuan GUP setiap bulan berserta persentase GUP yang disebulankan. Hal ini sangat berpengaruh pada penialain IKPA terutama pada indikator pengelolaan UP dan TUP. Oleh karena itu sangat penting bagi satuan kerja untuk menghitung dengan cermat besaran UP yang efisien yang akan diminta pada awal tahun menggunakan formula yang telah dibuat oleh Dirjen Perbendaharaan.

Penulis: Amin As’adi, S.Ak

Fungsional PTPN Mahir pada KPPN Jakarta III

Dilema Keadilan IKPA: Pagu Baru di Tengah Tahun, Haruskah Target Penyerapan Disamakan?

Dalam dunia pengelolaan perbendaharaan, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah standar emas untuk mengukur kualitas belanja. Namun, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang sering dikeluhkan oleh pengelola keuangan Satker: "Apakah adil jika Satker yang baru menerima DIPA di pertengahan tahun dituntut memenuhi target penyerapan yang sama dengan Satker yang sudah berjalan sejak Januari?"

Tantangan "Start dari Garis Finish"

Satker yang menerima DIPA di pertengahan tahun (misalnya melalui revisi anggaran atau pembentukan unit baru) menghadapi tantangan yang tidak dialami Satker reguler:

1. Waktu Eksekusi yang Sempit: Mereka harus melakukan proses pengadaan (PBJ) yang memakan waktu, sementara sisa tahun anggaran terus berjalan.
2. Target Kumulatif Triwulanan: Target penyerapan dalam IKPA bersifat kumulatif (Triwulan I, II, III, dan IV). Satker baru seringkali langsung "tertinggal" karena nilai penyerapan di awal tahun adalah nol.

Menilik Sisi Keadilan: Mengapa Sistem Dibuat Demikian?

Jika dilihat secara sekilas, ini tampak tidak adil. Namun, jika kita membedah filosofi pengelolaan keuangan negara, ada beberapa alasan mengapa target ini tetap diberlakukan secara seragam:

1. Standar Pengelolaan Kas Negara (Cash Planning) IKPA bukan sekadar perlombaan angka, melainkan alat kendali kas negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam DIPA—kapan pun itu muncul—segera berputar ke masyarakat untuk menggerakkan ekonomi. Target yang sama mendorong Satker untuk bergerak ekstra cepat (extra effort) agar dana tidak mengendap lama di kas negara.
2. Fleksibilitas melalui Revisi Halaman III DIPA Keadilan sebenarnya telah diakomodasi melalui mekanisme Halaman III DIPA. Satker yang baru mendapatkan DIPA memiliki kesempatan untuk menyusun rencana penarikan dana (RPD) yang realistis sejak DIPA tersebut disahkan. Nilai IKPA pada indikator Deviasi Halaman III justru menjadi kesempatan bagi Satker baru untuk menunjukkan bahwa meskipun waktu mereka singkat, mereka mampu merencanakan dan mengeksekusi dengan presisi.

Solusi dan Strategi bagi Satker "Baru"

Agar nilai IKPA tetap terjaga meskipun mulai di tengah tahun, KPPN Jakarta III menyarankan beberapa langkah strategis:

• Akselerasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ): Segera lakukan proses lelang atau penunjukan langsung begitu DIPA diterima. Gunakan instrumen Kontrak Pra-DIPA jika memungkinkan untuk tahun berikutnya.
• Pemutakhiran RPD yang Akurat: Manfaatkan jendela revisi Halaman III DIPA pada awal triwulan. Pastikan angka yang ditaruh di RPD adalah angka yang benar-benar bisa dieksekusi, sehingga nilai Deviasi tetap 100 meskipun nominal penyerapan mungkin masih mengejar.
• Koordinasi Intensif dengan KPPN: Jangan menunggu masalah muncul. Lakukan konsultasi dini mengenai tata cara pendaftaran kontrak dan percepatan SPM agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

Kesimpulan

Adil atau tidaknya target penyerapan sangat bergantung pada sudut pandang kita. Secara administratif, ini adalah tantangan besar. Namun, secara makroekonomi, ini adalah bentuk tanggung jawab agar APBN segera dirasakan manfaatnya tanpa memandang kapan anggaran tersebut disetujui.

Penulis : Ryan Raspati Aji S.Ak

Fungsional PTPN Mahir pada KPPN Jakarta III

Zero retur SP2D: Kerjaan Tuntas, Hati Tenang

Perekaman dan pendaftaran data supplier mungkin terlihat sederhana tetapi merupakan hulu dari seluruh aliran dana APBN. Satu kesalahan kecil dalam pendaftaran data supplier bukan sekedar menghambat pencairan yang dapat menyebabkan retur, lebih jauh dapat menjadi salah sasaran penyaluran dana ke rekening aktif yang tidak berhak. Retur SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) merupakan salah satu fenomena dalam manajemen kas negara yang sering terjadi ketika dana yang diajukan oleh satuan kerja melalui SPM untuk ditransfer ke rekening penerima, justru kembali lagi ke kas negara.

1. Mengapa retur bisa terjadi?

Retur disebabkan adanya ketidakcocokan data antara sistem perbankan dengan data yang diajukan oleh satuan kerja meliputi kesalahan penulisan nama pemilik rekening, kesalahan input nomor rekening, kesalahan kode bank, rekening dinonaktifkan oleh bank atau kesalahan bank pusat yang mengakibatkan kegagalan bank dalam mentransfer dana ke

rekening penerima.

2. Apa saja dampak terjadinya retur?

Retur SP2D tidak hanya masalah administratif, tetapi memiliki implikasi serius terhadap kinerja anggaran, seperti :

• Keterlambatan hak penerima, dimana pegawai/pihak ketiga/penerima hak terlambat menerima pembayaran yang seharusnya sudah cair
• Beban administrasi tambahan, satuan kerja dan KPPN harus melakukan administrasi ulang untuk memperbaiki data yang salah

3. Retur muncul, apa yang harus dilakukan satuan kerja?

Penyelesaian retur SP2D diatur melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana:

• Pemberitahuan dari KPPN, dimana KPPN akan menyampaikan surat pemberitahuan retur kepada satuan kerja beserta lampiran dalam waktu 3 hari kerja sejak retur muncul pada aplikasi
• Satuan kerja melakukan konfirmasi data kepada penerima dengan meminta data pendukung yang valid, memperbaiki data supplier pada aplikasi SAKTI, mengajukan perbaikan data serta menyampaikan surat ralat perbaikan ke KPPN sesegera mungkin untuk selanjutnya dapat diproses oleh KPPN

4. Bagaimana cara mencegah terjadinya retur SP2D?

Retur SP2D tentu dapat dicegah dan Upaya zero retur dapat terwujud dengan cara:

• Satuan kerja memastikan data supplier pada OMSPAN, SAKTI dan database perbankan sama
• Dilakukan pengecekan secara berjenjang dari operator sampai PPK saat melakukan pendaftaran supplier ke KPPN
• Satuan kerja memastikan data supplier/rekening aktif
• Untuk menghindari retur yang berulang, satuan kerja mengajukan penonaktifan data supplier yang salah
• Aktif memastikan pencairan dana sukses diterima pada rekening penerima, yang dapat dimonitoring pada laman SPANEXTENSION

Kesimpulan :

Retur SP2D adalah hambatan dalam realisasi APBN yang tentu bisa dihindari. Upaya zero retur merupakan gerakan strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk

memastikan setiap rupiah APBN sampai kepada penerima yang berhak tepat waktu, tanpa ada dana yang kembali ke kas negara karena kegagalan bank mentransfer dana kepada penerima. Semangat zero retur ini tentunya dapat terwujud dengan peran aktif dari satuan kerja untuk memastikan data supplier yang didaftarkan ke KPPN benar. Dengan ketelitian

dalam penginputan data dan koordinasi yang baik dengan pihak bank maupun penerima, proses pencairan dana APBN dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan memberikan ketenangan hati bagi satuan kerja.

Disclaimer: Tulisan merupakan pemikiran pribadi penulis, dan tidak mewakili dari instansi tempat penulis bertugas.

Penulis : Tioma Dwi Novita

Mekanisme Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Metode Swakelola

Pada umumnya, pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah didasarkan dengan perikatan kontrak atau perjanjian tertulis antara antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa. Namun terkadang terdapat pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode swakelola. Dalam hal kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengatur tentang tata cara pembayarannya. Berbeda dengan pengadaan barang/jasa secara konvensional yang biasa kita lakukan sehari-hari, pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan anggaran belanja pemerintah. Ada beberapa bentuk mekanisme pembayaran pengadaan barang/jasa pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memilih bentuk pembayaran yang akan dilaksanakan ketika melakukan penyusunan kontrak dengan penyedia barang/jasa. Kita ketahui, bentuk-bentuk pembayaran pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya dilaksanakan berdasarkan prestasi pekerjaan dalam bentuk:

1. Pembayaran secara bulanan;
2. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
3. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Mekanisme pembayaran tersebut harus berdasarkan dengan prestasi pekerjaan.  Untuk pekerjaan yang dibayarkan secara sekaligus harus dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%. Pembayaran secara sekaligus biasanya untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan periode singkat.

Terdapat perbedaan mekanisme pembayaran yang dilakukan dengan metode kontrak swakelola. Pembayaran dengan metode kontrak swakelola tidak dalam bentuk termin atau secara bulanan, tetapi dilakukan dalam bentuk pembayaran tahapan. Selain itu, yang membedakan antara kontrak dengan penyedia barang/jasa pada umumnya dengan kontrak swakelola yaitu pada pelaksanaan pembayarannya. Kontrak swakelola mengharuskan adanya pembayaran di awal sebelum adanya prestasi pekerjaan. Hal ini khususnya dilaksanakan pada pekerjaan kontrak swakelola tipe II, tipe III, dan tipe IV. Pada prinsipnya sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 bahwa pelaksanaan pembayaran atas beban APBN tidak dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Namun dalam keadaan tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017, bahwa untuk pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang dilakukan. Adapun jenis jaminan yang dapat disampaikan oleh penyedia barang/jasa yaitu berupa surat jaminan, surat pernyataan kesanggupan penyedia barang/jasa, atau surat komitmen penyedia barang/jasa. Dari beberapa jenis jaminan tersebut, dalam hal pelaksanaan pembayaran kontrak swakelola kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ) atau Surat Komitmen dari Penyedia Barang/Jasa untuk dapat menyelesaikan pekerjaan swakelola. Kesimpulannya bahwa pada prinsip pelaksanaan pembayaran atas beban APBN harus dilakukan setelah barang/jasa diterima, tetapi pada kondisi tertentu pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima seperti pekerjaan kontrak swakelola yang mengharuskan pembayaran dilakukan di awal sebelum barang/jasa diterima. Pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima mensyaratkan jaminan yang harus disampaikan yaitu seperti SPTJM atau surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan atau surat komitmen dari penyedia barang/jasa untuk dapat menyelesaikan pekerjaan swakelola.

Referensi:

• UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Perpres 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan LKPP nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima
• Perdirjen Perbendaharaan Nomor 27/PB/2017 tentang Petunjuk pelaksanaan pembayaran belanja melalui kerjasa Swakelola K/L dengan TNI

Penulis : Azhaarul Iman

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia KPPN Jakarta III

1 Januari 2026 PPK/PPSPM wajib bersertifikat PNT/SNT

Bagi Satker mitra kerja KPPN Jakarta III yang Pejabat Pengelola Keuangan belum mempunyai tersertifikasi PNT/SNT yuk segera ajukan

Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagai Bentuk Stimulus Ekonomi

Penulis : Tioma Dwi Novita

Fungsional PTPN Mahir pada KPPN Jakarta III

-

Di Indonesia, pengumuman pemberian Tunjangan Hari Raya atau yang biasa dikenal dengan THR menjadi pengumuman yang sangat dinantikan setiap tahunnya oleh para pekerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, yang menyatakan pembayaran THR bagi para pekerja wajib diberikan sekali dalam setahun dan dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas dedikasi para pekerja, pemberian THR juga sebagai upaya dalam mendorong pergerakan ekonomi nasional melalui konsumsi di berbagai lapisan masyarakat. Tradisi pulang kampung pada saat hari raya merupakan salah satu kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat

Beberapa dampak pemberian Tunjangan Hari Raya terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain :

1. Peningkatan konsumsi rumah tangga

Pemberian THR secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat. Penghasilan tambahan ini biasanya dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perjalanan yang secara langsung dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan meningkatnya daya beli rumah tangga, para pedagang dan usaha kecil berpotensi mengalami peningkatan penjualan produk yang mereka tawarkan. Hal ini membantu mereka dalam menarik lebih banyak pelanggan dan memaksimalkan strategi pemasaran mereka

2. Peningkatan penjualan sektor ritel dan jasa

Sektor ritel dan jasa pada umumnya menjadi penerima langsung dari peningkatan belanja masyarakat dalam periode hari raya. Kebutuhan masyarakat yang meningkat untuk belanja barang seperti pakaian, makanan, kerajinan tangan di pusat-pusat perbelanjaan serta kebutuhan untuk layanan yang disediakan hotel maupun restoran pada periode hari raya mampu mendorong peningkatan penjualan dan pengembangan usaha pada sektor ritel dan jasa

3. Stimulasi pertumbuhan ekonomi lokal

Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu kunci dari perekonomian pada suatu daerah. Periode menjelang dan saat hari raya, didorong dengan pencairan THR, menjadi momentum krusial bagi para pemilik usaha. Peningkatan daya beli masyarakat secara langsung meningkatkan permintaan terhadap produk-produk yang ditawarkan mulai dari makanan seperti kue kering khas lebaran, minuman, pakaian, kerajinan tangan dan oleh-oleh khas daerah yang menjadi buah tangan pada saat mudik. Peningkatan penjualan ini menjadi momentum yang penting bagi para pemilik usaha untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya, yang juga akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran pada daerah tersebut.

4. Investasi dalam pengembangan usaha

Beberapa pemilik usaha menjadikan momentum hari raya sebagai kesempatan bagi mereka untuk melakukan pengembangan usaha mulai dari memperbaiki usahanya, meningkatkan kualitas peralatan yang digunakan, dan melakukan pelatihan bagi para karyawan. Hal ini mampu mendorong pemilik usaha untuk lebih siap bersaing dan menarik lebih banyak lagi pelanggan baik pada hari raya maupun hari biasa.

5. Peluang peningkatan manajemen keuangan bagi para pemilik usaha

Pemberian THR yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat dapat menjadi momentum yang penting juga bagi para pemilik usaha untuk lebih memperhatikan keuangan pada bisnis mereka. Peningkatan arus kas pada periode hari raya, para pemilik usaha dapat mempelajari cara mengelola pengeluaran dan pemasukan dengan lebih baik. Hal ini penting bagi para pemilik usaha untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pemberian Tunjangan Hari Raya bagi para pekerja bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan finansial sesaat, lebih dari itu pemberian Tunjangan Hari Raya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, investasi dalam pengembangan usaha serta mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Disclaimer : Tulisan merupakan pemikiran pribadi penulis, dan tidak mewakili dari instansi tempat penulis bertugas.

REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL BULAN MARET 2025 MENINGKAT SIGNIFIKAN :

PEMERINTAH TELAH MENGUCURKAN 7 TRILIUN DANA BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP).

Penulis: Amin As’adi, S.Ak

Fungsional PTPN Mahir pada KPPN Jakarta III

-

Program Indonesia pintar (PIP) merupakan salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Program ini bertujuan membantu mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi agar tetap bisa melanjutkan studi.  Program ini adalah suatu bentuk upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi.

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang program indonesia pintar, Program Indonesia Pintar diwujudkan dalam bentuk bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan. Sasaran program ini adalah anak didik berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan prioritas Peserta Didik pemegang KIP dan Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus. Selain itu program ini juga diperuntukkan untuk mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Diisukan terdampak efisiensi

Ditengah Efisensi anggaran di pada awal tahun 2025 yang sangat masif program Indonesia pintar sempat diisukan terdampat efisiensi dan mengalami pemotongan, namun hal ini ini dibantah oleh Menteri keuangan ibu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2025 dan ditegaskan bahwa bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan.

Anggaran KIP Sempat dilakukan Blokir

Anggaran PIP sempat dilakukan blokir di awal tahun saat efisiensi dilakukan namun pada akhir bulan februari pembukaan blokir anggaran tersebut telah disetujui oleh DJA.

Pencairan dana Mulai dilakukan pada bulan maret 2025

Pencairan Bantuan Sosial berupa bantuan dana Pendidikan mulai disalurkan pada bulan maret 2025, hingga kini Kementerian Pendidikan dasar dan menengah telah mengucurkan dana bantuan sosial sebesar 1,3 Triliun dan Kementerian Pendidikan Tingggi, Sains dan Teknologi telah mengucurkan dana sebesar 6,3 Triliun untuk Program Indonesia Pintar.

Hal tersebut tentunnya dapat menepis isu-isu yang beredar di masyarakat yang mengkhawatirkan nasib para pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditengah efisiensi yang sedang dilakukan.

Disclaimer : Tulisan merupakan pemikiran pribadi penulis, dan tidak mewakili dari instansi tempat penulis bertugas.

KUPAS TUNTAS PELAPORAN CAPAIAN OUTPUT 2025

Penulis : Fernando Oktario Situmorang

Fungsional PTPN Penyelia pada KPPN Jakarta III

Capaian Output merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam mengukur kinerja Satuan Kerja (Satker) terkait pencapaian output sebagaimana yang telah ditetapkan pada DIPA. Kewajiban pelaporan capaian output oleh Satker dimulai dari tahun 2019 hingga saat ini (2025), dengan beberapa kali terjadi pergantian perubahan regulasi dan tata cara penilaiannya. Regulasi terakhir terkait capaian output diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.

Dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran Satker, capaian output memiliki bobot indikator paling besar diantara indikator IKPA lainnya dengan bobot 25%. Dengan bobot yang begitu besar, diharapkan pelaporan capaian output yang dilaporkan Satker bisa semakin berkualitas dan akurat. Capaian output dihitung berdasarkan nilai komposit yaitu komponen ketepatan waktu (30%) dan komponen capaian rincian output (RO) (70%). Ketepatan waktu dapat dinilai apabila satker melakukan pengiriman capaian output setiap bulannya tidak melebihi 5 hari kerja pada awal bulan pelaporan reguler. Komponen capaian RO untuk bulan Januari s.d. November dihitung berdasarkan ketercapaian realisasi RO (PCRO)  terhadap target capaian output (TPCRO), sedangkan untuk bulan Desember atau apabila PCRO sudah mencapai 100% dihitung berdasarkan ketercapaian RVRO terhadap volume RO pada DIPA.

Tahapan Pelaporan Data Capaian Output 2025 

1.Pelaksanaan Assesment Rincian Output (RO)

Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan standardisasi cara pengukuran kinerja, mulai tahun 2024 Eselon I Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melakukan pengisian informasi pra-pelaporan (Assesment Rincian Output) yang terdiri dari pengisian RO statis/dinamis, cara pelaporan, polarisasi capaian, dan polarisasi waktu melalui aplikasi monev.kemenkeu.go.id yang selanjutnya akan dilakukan validasi oleh Kementerian/Lembaga dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Assessment RO wajib dilakukan agar datanya bisa dialirkan ke sistem Aplikasi SAKTI dan selanjutnya Satker bisa melakukan pengisian target kinerja dan realisasi kinerja capaian output. Assesment RO yang dilakukan terdiri dari :

- Jenis RO

Statis : Realisasi Volume RO-nya tidak dapat melebihi Target Volume RO.

Dinamis : Realisasi Volume RO-nya dapat melebihi Target Volume RO.

- Cara Pelaporan RO

Tahapan : Progres capaian RO dihitung berdasarkan tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan atau dihitung berdasarkan proporsional antara realisasi dengan target yang direncanakan.

Otomatis :  Progres capaian RO dihitung berdasarkan target progres capaian RO (TPCRO) bulanan yang telah diinput saat menetukan proyeksi.

Periodik : Penyampaian manfaat RO dilakukan secaraperiodik terhadap pihak yang sama.

- Polarisasi Capaian RO

Maximize : Semakin tinggi realisasi output/ RVRO terhadap target RO, diindikasikan semakin baik kinerjanya.

Minimize : Semakin rendah realisasi output/ RVRO terhadap target RO, diindikasikan semakin baik kinerjanya.

- Polarisasi Waktu

Stabilized : Semakin akurat output dieksekusi sesuai targetnya, diindikasikan semakin baik kinerjanya.

Time Eficiency : Semakin cepat output dieksekusi sesuai targetnya, diindikasikan semakin baik kinerjanya.

2. Perekaman Target Kinerja Satker

Perekaman target kinerja (output) dilakukan oleh Satker pada aplikasi SAKTI secara bulanan dalam satu tahun anggaran. Satker dapat melakukan pemutakhiran/penyesuaian target kinerja satker secara triwulanan atau sepanjang terdapat revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan jumlah dan/atau target RO. Pemuktahiran reguler data proyeksi target kinerja normalnya dapat dilakukan dengan batas waktu sampai dengan hari kerja ke-10 (sepuluh) awal triwulan kerja.

Dalam pengisian target pada sistem Aplikasi SAKTI satker harus mengikuti  kriteria yang ditetapkan yaitu :

- TPCRO kumulatif ( Januari s.d. Desember ) = 100 (tidak boleh lebih, tidak boleh kurang)

- TRVRO kumulatif (Januari s.d. Desember) = Sesuai Target RO dalam DIPA (tidak boleh lebih, tidak boleh kurang)

- Seluruh RO sudah diinput dengan lengkap dan sesuai.

Periode pemutakhiran input proyeksi target output untuk periode tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Setelah melakukan perekaman target kinerja, Satker melakukan pengiriman pada aplikasi SAKTI, agar datanya bisa dialirkan ke sistem Aplikasi OM SPAN. Untuk melakukan monitoring kiriman data target capaian output pada aplikasi OM SPAN bisa dilihat pada Menu Monev PA > Monitoring Kiriman Target. Apabila ada pemuktahiran target kinerja kembali, Satker wajib melakukan pengiriman ulang.

3. Perekaman Realisasi Kinerja Satuan Kerja

Satker menginput data realisasi kinerja pada aplikasi SAKTI. Komponen pengisian realisasi kinerja data capaian output yang wajib diisikan oleh Satker ialah :

- Realisasi Volume RO (RVRO) merupakan capaan keluaran output riil berupa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh satker atas penggunaan anggarannya.

- Progres Capaian RO (PCRO) merupakan presentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahaan atu aktivitas yang dilakukan satker dalam mencapai suatu output riil/ spesifik berupa barang/jasa.

- Keterangan merupakan informasi tambahan terkait capaian, tahapan aktivitas yang sudah dilaksanakan, permasalahan, tindak lanjut, metode perhitungan dan/atau penjelasan lainnya.

Jadwal Pengisian data Capaian Output Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Penerapan Variabel Validasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Capaian Output :

Untuk meningkatkan kualitas data penyampaian data realisasi capaian output, mulai dari bulan Desember 2024 hingga saat ini diterapkan validasi data isian pada aplikasi OMSPAN. Satker bisa mengetahui RO yang tidak valid pada Aplikasi OM SPAN Satker dengan mencari menu Monev PA > Konfirmasi Capaian Output >  Monitoring Validasi Capaian Output. Apabila terkena kode validasi 02, 05, dan 07 Satker wajib melakukan konfirmasi pada Aplikasi OM SPAN Satker Menu Monev PA > Konfirmasi Capaian Output >  Kertas Kerja KCO > Klik Detail > Konfirmasi Satker. Sedangkan untuk RO yang terkena validasi 01, 03, 04, 06, dan 08 Satker wajib melakukan perbaikan pengisian data realisasi capaian output dari aplikasi SAKTI dan melakukan pengiriman ulang realisasi capaian output sampai RO mendapatkan status kode validasi 00 (Data Valid) dan Terkonfirmasi, agar bisa dihitung dalam penilaian IKPA. Hasil Nilai IKPA Capaian Output bisa dilihat pada Aplikasi OM SPAN Menu Monev PA > Indikator Pelaksanaan Anggaran > Indikator Pelaksanaan Anggara Satker.

Strategi Optimalisasi Capaian Output Satker :

- Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola.

- Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.

- Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).

- Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

- Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi dan Data Valid agar bisa dihitung dalam penilaian IKPA.

- Berkoordinasi aktif dengan KPPN Mitra Kerjanya untuk status data RO yang butuh konfirmasi KPPN.

Dengan lebih memahami tata cara pelaporan capaian output 2025 diharapkan capaian output yang dilaporkan oleh Satker (khususnya Satker Mitra KPPN Jakarta III) semakin berkualitas dan akurat.

Disclaimer : Tulisan merupakan pemikiran pribadi penulis, dan tidak mewakili dari instansi tempat penulis bertugas.