Treasury Connect : Konsultasi Perbendaharaan Negara jadi lebih mudah

Pada era transformasi digital saat ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan bagi satuan kerja dalam mengakses

layanan, khususnya layanan konsultasi. Layanan konsultasi yang baru diimplementasikan adalah Treasury Connect dan saat ini sudah memasuki implementasi tahap II. Layanan ini dirancang sebagai single access point bagi para satuan kerja untuk mendapatkan layanan konsultasi dan/atau asistensi dengan lebih fleksibel.

Mengapa Inovasi Ini Penting?

Sebelumnya, satuan kerja hanya bisa melakukan konsultasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai wilayah kerja geografisnya. Treasury Connect

mendobrak Batasan wilayah geografis tersebut dengan prinsip “Layanan Lintas Wilayah”. Dalam hal ini, satuan kerja di daerah mana saja bisa mengakses layanan konsultasi di KPPN mana saja, tidak harus wilayah kerja geografisnya.

Tujuan utama Treasury Connect

Implementasi Treasury Connect memiliki 3 Tujuan Utama, yaitu:

• Memperluas cakupan layanan konsultasi dan/atau asistensi kepada satuan kerja
• Peningkatan kualitas layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada satuan kerja
• Mendukung transformasi digital layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Modernisasi Treasury

Fitur Utama dan Keunggulan

Treasury Connect bukan sekadar aplikasi percakapan biasa, melainkan ekosistem yang terintegrasi dengan aplikasi MyIntress. Beberapa fitur utamanya meliputi: layanan dapat

dilakukan pada KPPN non mitra kerja, pelaksanaan layanan konsultasi online dan asistensi, layanan Treasury Connect sejalan dan mendukung konsep FO Layanan Bersama DJPb, dan layanan yang terintegrasi melalui aplikasi MyIntress.

Highlights Layanan Treasury Connect

Beberapa highlights dalam layanan treasury connect meliputi :

• Petugas satuan kerja yang dapat menggunakan layanan treasury connect merupakan pegawai yang terdaftar dan memiliki akses pada aplikasi MyIntress serta tidak dapat diwakilkan
• Penjadwalan layanan dilakukan melalui aplikasi MyIntress oleh satuan kerja, paling cepat dilakukan 5 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan layanan dan paling lambat dilakukan pukul 15.00 pada hari H Pelaksanaan layanan

Kesimpulan

Dengan hadirnya Treasury Connect, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah membuktikan komitmennya dalam dalam menghadirkan layanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Melalui inovasi digital yang dihadirkan pada Treasury Connect, dapat dipastikan satuan kerja mendapatkan pendampingan terbaik kapan pun dan dimana pun

mereka membutuhkannya, sejalan dengan visi modernisasi Treasury di masa depan. Mari manfaatkan kemudahan layanan konsultasi tanpa batas geografis ini melalui aplikasi

MyIntress untuk mengatasi setiap permasalahan secara lebih fleksibel dan tepat waktu. Dengan dukungan teknologi yang mumpuni, transformasi digital ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja para pengelola keuangan di seluruh Indonesia.

Penulis : Tioma Dwi Novita

Pembina Teknis Perbendaharaaan Negara Mahir KPPN Jakarta III

THR : Bukan Sekadar "Numpang Lewat", Tapi Napas bagi Ekonomi Kita

Oleh : Ryan Raspati Aji

Bagi sebagian besar dari kita, momen melihat notifikasi "Saldo Masuk" di aplikasi mobile banking menjelang Lebaran adalah puncak kebahagiaan setelah sebulan penuh berpuasa. THR atau Tunjangan Hari Raya sering kali habis dalam sekejap—untuk beli baju baru, kue kering, hingga bagi-bagi angpao di kampung halaman. Banyak yang bercanda kalau THR itu cuma "numpang lewat".

Namun, dari balik meja, fenomena "numpang lewat" ini sebenarnya adalah peristiwa ekonomi yang luar biasa penting. THR bukan sekadar bonus tahunan; ia adalah "bahan bakar" yang membuat mesin ekonomi Indonesia tetap menyala.

Percepatan yang Menggerakkan Roda

Bayangkan ekonomi kita seperti sebuah mobil yang sedang melaju pelan. Untuk bisa lari kencang, mobil itu butuh injeksi bahan bakar tambahan. Nah, THR adalah injeksi tersebut.

Tugas kami di Perbendaharaan, khususnya rekan-rekan di KPPN seluruh Indonesia, adalah memastikan "selang bensin" itu lancar. Ketika SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diterbitkan, miliaran hingga triliun rupiah mengalir ke rekening jutaan pegawai. Begitu uang itu Anda belanjakan untuk membeli tiket mudik atau hampers, uang tersebut pindah ke kantong sopir bus, pemilik toko baju, hingga pengrajin kue rumahan.

Inilah yang disebut dengan multiplier effect. Satu rupiah THR yang cair, manfaatnya berantai ke banyak orang.

Menjaga Denyut di Pelosok Negeri

Salah satu hal yang membanggakan dari sistem perbendaharaan kita adalah jangkauannya. THR yang cair melalui KPPN di daerah-daerah bukan hanya dirasakan oleh mereka yang di Jakarta.

Uang tersebut dibawa pulang ke kampung halaman (mudik). Terjadilah distribusi kekayaan dari kota ke desa. Tukang bakso di pelosok Wonogiri atau pemilik penginapan di tepi Pantai Sawarna merasakan dampak langsungnya. Tanpa aliran dana yang masif dan serentak ini, ekonomi di daerah mungkin tidak akan sebergairah saat musim Lebaran.

Lebih dari Sekadar Angka, Ini Tentang Kepercayaan

Banyak yang bertanya, "Kok bisa ya pemerintah cairkan uang sebanyak itu dalam waktu hampir bersamaan?" Di sinilah peran "penjaga gawang" keuangan negara diuji. Kami harus memastikan kas negara cukup, sistem IT (seperti aplikasi SAKTI) tidak down, dan verifikasi tetap akurat meski sedang dikejar deadline. Mengapa kami bekerja sebegitu kerasnya? Karena kami tahu, kepastian cairnya THR adalah bentuk nyata kehadiran negara.

Ketika masyarakat bisa merayakan Lebaran dengan layak karena haknya terpenuhi tepat waktu, di situlah kepercayaan publik terbangun. Dan dalam ekonomi, kepercayaan (trust) adalah mata uang yang paling mahal.

Jadi, Masih Bilang THR Cuma Numpang Lewat?

Mungkin di rekening Anda, THR memang tidak bertahan lama. Tapi ingatlah, saat uang itu "lewat" dari tangan Anda, ia sedang menyambung hidup orang lain. Ia sedang membayar biaya sekolah anak tukang jahit, ia sedang menambah modal pedagang pasar, dan ia sedang menjaga agar ekonomi Indonesia tetap tangguh.

Bagi kami di Perbendaharaan, melihat senyum masyarakat saat Lebaran adalah kepuasan tersendiri. Karena di balik setiap angka yang kami proses, ada harapan yang tersalurkan dan roda ekonomi yang terus berputar.

Selamat merayakan kemenangan, dan mari belanjakan THR dengan bijak untuk Indonesia yang lebih kuat!

Mekanisme Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Tahun 2026

Mulai Januari 2026, Pejabat Perbendaharaan yang belum tersertifikasi akan diberlakukan pembatasan akses SAKTI. Akibat dari hal tersebut, tentunya para pejabat perbendaharaan seperti Bendahara, PPK, dan PPSPM tidak dapat melakukan transaksi melalui aplikasi SAKTI. Pejabat perbendaharaan harus sudah memiliki sertifikat kompetensi agar dapat mengelola keuangannya. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017, yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) sejak tanggal 20 Januari 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019, yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) wajib memiliki Sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Untuk memperoleh sertifikat kompetensi tersebut, para pejabat perbendaharaan harus melalui tahapan penilaian kompetensi melalui aplikasi SIMASPATEN.

PERSYARATAN UMUM PESERTA SERTIFIKASI

Untuk dapat mendaftarkan sertifikasi kompetensi melalui aplikasi SIMASPATEN, ada beberapa persyaratan umum bagi calon peserta.

1. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

Sertifikasi Bendahara dapat dilakukan melalui pengakuan sertifikat tertentu yang memenuhi ketentuan dan/atau melalui ujian sertifikasi sesuai mekanisme yang ditetapkan Unit Penyelenggara. Persyaratan calon peserta Sertifikasi Bendahara pada prinsipnya meliputi:

1. berstatus PNS/TNI/Polri;
2. pendidikan paling rendah SLTA/sederajat;
3. golongan paling rendah II/b/sederajat; dan
4. telah mengikuti serta lulus Diklat Bendahara.

Apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi, satker pada umumnya dapat mengusulkan proses sertifikasi/penerbitan nomor register Bendahara melalui aplikasi SIMASPATEN sesuai prosedur yang berlaku. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan yang telah lulus sertifikasi akan memperoleh sebutan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT).

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penilaian Kompetensi PPK dilakukan melalui Uji Kompetensi PPK dan/atau mekanisme pengakuan tertentu (sesuai ketentuan), yang diselenggarakan secara elektronik pada waktu dan tempat yang ditetapkan Unit Penyelenggara. Persyaratan umum peserta Penilaian Kompetensi PPK pada prinsipnya meliputi:

1. berstatus ASN/TNI/Polri;
2. pendidikan paling rendah Diploma III/sederajat;
3. golongan paling rendah III/a/sederajat; dan
4. telah mengikuti Pelatihan PPK untuk penilaian kompetensi PPK melalui uji kompetensi PPK; atau
5. memiliki sertifikat profesi pengadaan barang/jasa dan telah mengikuti Pelatihan Penyelesaian Tagihan untuk penilaian kompetensi PPK melalui pengakuan sertifikat profesi pengadaan Barang/Jasa.

Setelah mengikuti (dan dinyatakan lulus) Penilaian Kompetensi PPK, peserta akan memperoleh Sertifikat Kompetensi dengan sebutan PPK Negara Tersertifikasi (PNT) sesuai ketentuan dan verifikasi Unit Penyelenggara.

3. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

PPSPM berperan menguji dokumen permintaan pembayaran, memastikan pembebanan anggaran sesuai ketentuan, serta menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai bagian dari pelaksanaan pembayaran APBN. Persyaratan umum peserta Penilaian Kompetensi PPSPM pada prinsipnya meliputi:

1. berstatus ASN/TNI/Polri;
2. pendidikan paling rendah Diploma III/sederajat;
3. golongan paling rendah III/a/sederajat; dan
4. telah mengikuti Pelatihan PPSPM.

Setelah mengikuti (dan dinyatakan lulus) Pelatihan PPSPM, peserta akan memperoleh Sertifikat Pelatihan PPSPM. Sertifikat pelatihan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengajuan/konversi pada aplikasi SIMASPATEN untuk proses penerbitan Sertifikat Kompetensi dengan sebutan PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) sesuai ketentuan dan verifikasi Unit Penyelenggara.

MEKANISME PENILAIAN KOMPETENSI PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA MASA TRANSISI

Mekanisme sertifikasi PPK/PPSPM yang berlaku dalam periode transisi s.d. RPMK sertifikasi baru adalah sebagai berikut:

1. PPK/PPSM yang belum memiliki sertifikat pelatihan PPK/PPSPM sama sekali —> harus mengikuti pelatihan PPK/PPSM + ujian sertifikasi PNT/SNT (registrasi dilakukan hanya melalui SIMASPATEN).
2. PPK/PPSPM yang sudah memiliki sertifikat pelatihan PPK/PPSPM namun belum dikonversi —> harus mengikuti ujian sertifikasi PNT/SNT (dijadwalkan setiap hari Selasa).
3. PPK yang sudah memiliki sertifikat PBJ dan sertifikat pelatihan PPK —> diajukan untuk konversi melalui SIMASPATEN.
4. [PENYESUAIAN] PPK yang hanya memiliki sertifikat PBJ —> mengikuti e-learning penyelesaian tagihan pada KLC (bersifat open access, tidak perlu pemanggilan, tidak ada kuota) + konversi (pengajuan konversi tetap dilakukan melalui SIMASPATEN).

SKEMA PENILAIAN KOMPETENSI PPK DAN PPSPM

ALTERNATIF BAGI SATKER UNTUK MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PELAKSANAAN APBN TAHUN 2026

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan APBN pada tahun 2026 agar Satker tetap dapat melaksanakan pengelolaan keuangannya, maka ada beberapa alternatif yang dapat diambil oleh Satker, diantaranya:

1. Mengoptimalkan pejabat/pegawai lain di satker tersebut yang telah tersertifikasi sebagai pejabat perbendaharaan.
2. KPA dapat merangkap sebagai salah satu dari PPK atau PPSPM (KPA tidak wajib tersertifikasi).
3. Penugasan pejabat perbendaharaan dari pejabat/pegawai satker lainnya setelah berkoordinasi dengan disetujui oleh KPA satker lain tersebut.
4. Mengajukan permohonan dispensasi sertifikasi ke Diretorat Sistem Perbendaharaan melalui aplikasi Simaspaten. Namun hal ini adalah sebagai alternatif terakhir jika tiga alternatif di atas tidak terpenuhi.

Penulis : Azhaarul Iman, S.M.

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia KPPN Jakarta III

STRATEGI OPTIMATISASI IKPA MELALUI PENENTUAN PENGAJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA AWAL TAHUN

Uang Persediaan merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan besaran uang persediaan pada satuan kerja paling besar adalah 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu yang dapat dibayarkan menggunakan mekanisme UP dengan batas maksimal sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Meskipun pagu belanja barang dan belanja modal satuan kerja besar bukan berarti satuan kerja harus mengambil UP maksimal Rp 500.000.000 akan tetapi satuan kerja harus mempertimbangkan besarnya kebutuhan pengeluaran sehari hari (rutin) yang dibayarkan melalui mekanisme UP sehingga satuan kerja dapat mengajukan penggantian UP secara tepat waktu dengan persentase yang optimal. Dengan kata lain tidak ada kas di bendahara yang idle dan tidak digunakan dalam satu bulan. Adanya UP di bendahara yang mengendap (idle) merupakan indikasi bahwa besaran UP yang dimiliki satuan kerja tidak efisien / terlalu besar.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi besaran UP yang diajukan oleh satuan kerja direktoran jenderal perbendaharaan membuat formulus perhitungan sebagai berikut :

Keterangan:
Eup = Tingkat Efisiensi UP Tunai

30 = asumsi jumlah hari kalender dalam sebulan

∆tGUP : Rata − rata durasi antar GUP Tunai (atau GUP Tunai dengan UP Tunai), dalam hari

% GUP : Rata – rata Persentase (%) GUP Tunai terhadap UP Tunai

Formula di atas memperhitungan dengan Rata-rata persentase GUP dibandingkan dengan rata-rata durasi GUP dalam satu periode tahun sebelumnya. Berdasarkan ada tiga kategori yaitu

1. Kategori UP tidak Efisien (<80%)

Menunjukkan bahwa UP yang ada di satuan kerja terlalu besar. Pada kondisi seperti ini tedapat potensi keterlambatan GUP ataupun persentase penggunaan UP dalam sebulan kurang dari 100%. UP yang seharusnya dimiliki satuan kerja adalah:

Tingkat Efisiensi UP Tunai x Total Besaran UP Tunai Tahun sebelumnya

2. UP Efisien (80% - 120%)

Pada kondisi ini UP yang dimiliki satuan kerja cukup efisien dengan rentang waktu GUP satu bulan sekali dan penggunaan UP dalam sebulan dapat mencapai 100%. Jumlah UP yang diajukan satuan kerja pada tahun berkenaan dapat mengikuti UP tahun sebelumnya.

3. Sangat Efisien (>120%),

Pada kondisi ini frekensi GUP sataun kerja dapat melebihi 1 kali dalam sebulan dengan penggunaan UP dalam satu bulan melebihi 100%. Jumlah UP yang diajukan satuan kerja pada tahun berkenaan dapat mengikuti UP tahun sebelumnya maupun melakukan penyesuaian penambahan besaran UP dengan tetap mempertahankan Tingkat efiensi di atas 80%.

Perhitungan IKPA pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP

Berdasarka Perdirjen Perbendaharaan nomor 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, indikator pengelolaan UP dan TUP memiliki bobot penilaian sebesar 10% dan dibagi menjadi dua komponen yaitu pengelolaan UP dan TUP tunai (90%) dan pengelolaan UP Kartu Kredit (10%). Pada komponen pengelolaan UP dan TUP tunai kemudian dibagi lagi menjadi 3 sub komponen yaitu :

1. nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai (50%)
2. rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP tunai (25%)
3. nilai kinerja atas rasio setoran TUP tunai terhadap TUP tunai dalam satu tahun anggaran (25%).

Berdasarkan ketentuan di atas ketepatan waktu pertanggungjawaban (GUP) dan PTUP tunai serta persentase GUP disebulankan merupakan subkomponen yang sangat signifikan terhadap penilaiai IKPA.

Penutup

Penentuan besaran Uang Persediaan pada awal tahun sangat berpengaruh pada ketepatan waktu siklus pengajuan GUP setiap bulan berserta persentase GUP yang disebulankan. Hal ini sangat berpengaruh pada penialain IKPA terutama pada indikator pengelolaan UP dan TUP. Oleh karena itu sangat penting bagi satuan kerja untuk menghitung dengan cermat besaran UP yang efisien yang akan diminta pada awal tahun menggunakan formula yang telah dibuat oleh Dirjen Perbendaharaan.

Penulis: Amin As’adi, S.Ak

Fungsional PTPN Mahir pada KPPN Jakarta III

Dilema Keadilan IKPA: Pagu Baru di Tengah Tahun, Haruskah Target Penyerapan Disamakan?

Dalam dunia pengelolaan perbendaharaan, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah standar emas untuk mengukur kualitas belanja. Namun, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang sering dikeluhkan oleh pengelola keuangan Satker: "Apakah adil jika Satker yang baru menerima DIPA di pertengahan tahun dituntut memenuhi target penyerapan yang sama dengan Satker yang sudah berjalan sejak Januari?"

Tantangan "Start dari Garis Finish"

Satker yang menerima DIPA di pertengahan tahun (misalnya melalui revisi anggaran atau pembentukan unit baru) menghadapi tantangan yang tidak dialami Satker reguler:

1. Waktu Eksekusi yang Sempit: Mereka harus melakukan proses pengadaan (PBJ) yang memakan waktu, sementara sisa tahun anggaran terus berjalan.
2. Target Kumulatif Triwulanan: Target penyerapan dalam IKPA bersifat kumulatif (Triwulan I, II, III, dan IV). Satker baru seringkali langsung "tertinggal" karena nilai penyerapan di awal tahun adalah nol.

Menilik Sisi Keadilan: Mengapa Sistem Dibuat Demikian?

Jika dilihat secara sekilas, ini tampak tidak adil. Namun, jika kita membedah filosofi pengelolaan keuangan negara, ada beberapa alasan mengapa target ini tetap diberlakukan secara seragam:

1. Standar Pengelolaan Kas Negara (Cash Planning) IKPA bukan sekadar perlombaan angka, melainkan alat kendali kas negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam DIPA—kapan pun itu muncul—segera berputar ke masyarakat untuk menggerakkan ekonomi. Target yang sama mendorong Satker untuk bergerak ekstra cepat (extra effort) agar dana tidak mengendap lama di kas negara.
2. Fleksibilitas melalui Revisi Halaman III DIPA Keadilan sebenarnya telah diakomodasi melalui mekanisme Halaman III DIPA. Satker yang baru mendapatkan DIPA memiliki kesempatan untuk menyusun rencana penarikan dana (RPD) yang realistis sejak DIPA tersebut disahkan. Nilai IKPA pada indikator Deviasi Halaman III justru menjadi kesempatan bagi Satker baru untuk menunjukkan bahwa meskipun waktu mereka singkat, mereka mampu merencanakan dan mengeksekusi dengan presisi.

Solusi dan Strategi bagi Satker "Baru"

Agar nilai IKPA tetap terjaga meskipun mulai di tengah tahun, KPPN Jakarta III menyarankan beberapa langkah strategis:

• Akselerasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ): Segera lakukan proses lelang atau penunjukan langsung begitu DIPA diterima. Gunakan instrumen Kontrak Pra-DIPA jika memungkinkan untuk tahun berikutnya.
• Pemutakhiran RPD yang Akurat: Manfaatkan jendela revisi Halaman III DIPA pada awal triwulan. Pastikan angka yang ditaruh di RPD adalah angka yang benar-benar bisa dieksekusi, sehingga nilai Deviasi tetap 100 meskipun nominal penyerapan mungkin masih mengejar.
• Koordinasi Intensif dengan KPPN: Jangan menunggu masalah muncul. Lakukan konsultasi dini mengenai tata cara pendaftaran kontrak dan percepatan SPM agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

Kesimpulan

Adil atau tidaknya target penyerapan sangat bergantung pada sudut pandang kita. Secara administratif, ini adalah tantangan besar. Namun, secara makroekonomi, ini adalah bentuk tanggung jawab agar APBN segera dirasakan manfaatnya tanpa memandang kapan anggaran tersebut disetujui.

Penulis : Ryan Raspati Aji S.Ak

Fungsional PTPN Mahir pada KPPN Jakarta III

Zero retur SP2D: Kerjaan Tuntas, Hati Tenang

Perekaman dan pendaftaran data supplier mungkin terlihat sederhana tetapi merupakan hulu dari seluruh aliran dana APBN. Satu kesalahan kecil dalam pendaftaran data supplier bukan sekedar menghambat pencairan yang dapat menyebabkan retur, lebih jauh dapat menjadi salah sasaran penyaluran dana ke rekening aktif yang tidak berhak. Retur SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) merupakan salah satu fenomena dalam manajemen kas negara yang sering terjadi ketika dana yang diajukan oleh satuan kerja melalui SPM untuk ditransfer ke rekening penerima, justru kembali lagi ke kas negara.

1. Mengapa retur bisa terjadi?

Retur disebabkan adanya ketidakcocokan data antara sistem perbankan dengan data yang diajukan oleh satuan kerja meliputi kesalahan penulisan nama pemilik rekening, kesalahan input nomor rekening, kesalahan kode bank, rekening dinonaktifkan oleh bank atau kesalahan bank pusat yang mengakibatkan kegagalan bank dalam mentransfer dana ke

rekening penerima.

2. Apa saja dampak terjadinya retur?

Retur SP2D tidak hanya masalah administratif, tetapi memiliki implikasi serius terhadap kinerja anggaran, seperti :

• Keterlambatan hak penerima, dimana pegawai/pihak ketiga/penerima hak terlambat menerima pembayaran yang seharusnya sudah cair
• Beban administrasi tambahan, satuan kerja dan KPPN harus melakukan administrasi ulang untuk memperbaiki data yang salah

3. Retur muncul, apa yang harus dilakukan satuan kerja?

Penyelesaian retur SP2D diatur melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana:

• Pemberitahuan dari KPPN, dimana KPPN akan menyampaikan surat pemberitahuan retur kepada satuan kerja beserta lampiran dalam waktu 3 hari kerja sejak retur muncul pada aplikasi
• Satuan kerja melakukan konfirmasi data kepada penerima dengan meminta data pendukung yang valid, memperbaiki data supplier pada aplikasi SAKTI, mengajukan perbaikan data serta menyampaikan surat ralat perbaikan ke KPPN sesegera mungkin untuk selanjutnya dapat diproses oleh KPPN

4. Bagaimana cara mencegah terjadinya retur SP2D?

Retur SP2D tentu dapat dicegah dan Upaya zero retur dapat terwujud dengan cara:

• Satuan kerja memastikan data supplier pada OMSPAN, SAKTI dan database perbankan sama
• Dilakukan pengecekan secara berjenjang dari operator sampai PPK saat melakukan pendaftaran supplier ke KPPN
• Satuan kerja memastikan data supplier/rekening aktif
• Untuk menghindari retur yang berulang, satuan kerja mengajukan penonaktifan data supplier yang salah
• Aktif memastikan pencairan dana sukses diterima pada rekening penerima, yang dapat dimonitoring pada laman SPANEXTENSION

Kesimpulan :

Retur SP2D adalah hambatan dalam realisasi APBN yang tentu bisa dihindari. Upaya zero retur merupakan gerakan strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk

memastikan setiap rupiah APBN sampai kepada penerima yang berhak tepat waktu, tanpa ada dana yang kembali ke kas negara karena kegagalan bank mentransfer dana kepada penerima. Semangat zero retur ini tentunya dapat terwujud dengan peran aktif dari satuan kerja untuk memastikan data supplier yang didaftarkan ke KPPN benar. Dengan ketelitian

dalam penginputan data dan koordinasi yang baik dengan pihak bank maupun penerima, proses pencairan dana APBN dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan memberikan ketenangan hati bagi satuan kerja.

Disclaimer: Tulisan merupakan pemikiran pribadi penulis, dan tidak mewakili dari instansi tempat penulis bertugas.

Penulis : Tioma Dwi Novita

Mekanisme Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Metode Swakelola

Pada umumnya, pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah didasarkan dengan perikatan kontrak atau perjanjian tertulis antara antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa. Namun terkadang terdapat pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode swakelola. Dalam hal kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengatur tentang tata cara pembayarannya. Berbeda dengan pengadaan barang/jasa secara konvensional yang biasa kita lakukan sehari-hari, pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan anggaran belanja pemerintah. Ada beberapa bentuk mekanisme pembayaran pengadaan barang/jasa pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memilih bentuk pembayaran yang akan dilaksanakan ketika melakukan penyusunan kontrak dengan penyedia barang/jasa. Kita ketahui, bentuk-bentuk pembayaran pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya dilaksanakan berdasarkan prestasi pekerjaan dalam bentuk:

1. Pembayaran secara bulanan;
2. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
3. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Mekanisme pembayaran tersebut harus berdasarkan dengan prestasi pekerjaan.  Untuk pekerjaan yang dibayarkan secara sekaligus harus dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%. Pembayaran secara sekaligus biasanya untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan periode singkat.

Terdapat perbedaan mekanisme pembayaran yang dilakukan dengan metode kontrak swakelola. Pembayaran dengan metode kontrak swakelola tidak dalam bentuk termin atau secara bulanan, tetapi dilakukan dalam bentuk pembayaran tahapan. Selain itu, yang membedakan antara kontrak dengan penyedia barang/jasa pada umumnya dengan kontrak swakelola yaitu pada pelaksanaan pembayarannya. Kontrak swakelola mengharuskan adanya pembayaran di awal sebelum adanya prestasi pekerjaan. Hal ini khususnya dilaksanakan pada pekerjaan kontrak swakelola tipe II, tipe III, dan tipe IV. Pada prinsipnya sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 bahwa pelaksanaan pembayaran atas beban APBN tidak dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Namun dalam keadaan tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017, bahwa untuk pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang dilakukan. Adapun jenis jaminan yang dapat disampaikan oleh penyedia barang/jasa yaitu berupa surat jaminan, surat pernyataan kesanggupan penyedia barang/jasa, atau surat komitmen penyedia barang/jasa. Dari beberapa jenis jaminan tersebut, dalam hal pelaksanaan pembayaran kontrak swakelola kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ) atau Surat Komitmen dari Penyedia Barang/Jasa untuk dapat menyelesaikan pekerjaan swakelola. Kesimpulannya bahwa pada prinsip pelaksanaan pembayaran atas beban APBN harus dilakukan setelah barang/jasa diterima, tetapi pada kondisi tertentu pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima seperti pekerjaan kontrak swakelola yang mengharuskan pembayaran dilakukan di awal sebelum barang/jasa diterima. Pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima mensyaratkan jaminan yang harus disampaikan yaitu seperti SPTJM atau surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan atau surat komitmen dari penyedia barang/jasa untuk dapat menyelesaikan pekerjaan swakelola.

Referensi:

• UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Perpres 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan LKPP nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima
• Perdirjen Perbendaharaan Nomor 27/PB/2017 tentang Petunjuk pelaksanaan pembayaran belanja melalui kerjasa Swakelola K/L dengan TNI

Penulis : Azhaarul Iman

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia KPPN Jakarta III

1 Januari 2026 PPK/PPSPM wajib bersertifikat PNT/SNT

Bagi Satker mitra kerja KPPN Jakarta III yang Pejabat Pengelola Keuangan belum mempunyai tersertifikasi PNT/SNT yuk segera ajukan