Pada hari Selasa dan Rabu, 26 dan 27 September 2017 KPPN Jakarta III mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pelaksanaan Reviu atas Perencanaan Kegiatan, Penyerapan dan Capaian Output Triwulan III Tahun 2017. Acara tersebut dibagi menjadi dua hari karena peserta yang diundang cukup banyak, sehingga dibagi menjadi dua hari yaitu satker TNI dan POLRI pada hari Selasa dan Satker Sipil/Non TNI POLRI pada hari Rabu. Acara diselenggarakan pukul 13.30 WIB sampai selesai di Aula KPPN Jakarta III Lantai 2.
Acara dibuka oleh moderator, Bapak Okalaksana pada pukul 14.45 WIB. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Edy Prayitno terkait surat Nomor S-153/MK.05/2017 tentang arahan Menteri Keuangan dalam rangka pengendalian belanja K/L dan PMK Nomor 250 Tahun 2017 tentang penyampaian laporan keuangan bendahara umum negara terkait reviu pelaksanaan anggaran baik dengan UP maupun LS, UP/TUP (yang seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam pembayaran karena pada dasarnya pelaksanaan anggaran dibiayai dengan LS serta agar lebih disiplin dalam menggunakan uang UP/TUP dengan melakukan revolving setiap bulan), kontrak (kontrak yang diajukan pada bulan Oktober-November agar dipastikan selesai sampai dengan bulan Desember dan didaftarkan maksimal lima hari sejak penandatanganan kontrak), dan penyelesaian tagihan.
Acara berikutnya diisi dengan sambutan dari Kepala Seksi PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta yang menegaskan bahwa pengeluaran anggaran satker setiap bulan tidak selalu 1/12 dari pagu anggaran. Oleh karena itu, satker diminta agar merevisi halaman III DIPA ke Kanwil DJPb DKI Jakarta sesuai kebutuhan dana setiap bulan bedasarkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kemudian diadakan diskusi dengan para peserta yang datang tentang masalah yang mereka hadapi. Mereka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian KPPN mengambil beberapa kebijakan terkait hal tersebut.
Acara kemudian ditutup pada pukul 16.15 oleh Pak Oka selaku MC. (Penulis: Muhammad Anwar Habibi)
