Dari total belanja negara tahun 2022 sebesar Rp3.096,3 triliun, sebagian manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Selasa (29/08).
Manfaat untuk masyarakat ini misalnya melalui melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan realisasi Rp28,55 triliun, pemberian subsidi listrik sebesar Rp56,13 triliun kepada 38,98 juta pelanggan, subsidi LPG 3kg sebanyak 7,8 juta metrik ton sebesar Rp100,39 triliun, subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp322,4 triliun atau sebanyak 65,2 juta kilo liter, pemberian beasiswa PIP dengan realisasi Rp11,14 triliun kepada 20,1 juta siswa, dan program Prakerja bagi 5 juta pekerja sebesar Rp16,36 triliun. Adapun di bidang kesehatan, manfaat ini di antaranya diberikan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN sebanyak 96,7 juta jiwa sebesar Rp43,73 triliun, juga di bidang infrastruktur antara lain dalam bentuk pembangunan jalan strategis sepanjang 1.435 km dengan nilai investasi Rp7,73 triliun, dan pembangunan jembatan sepanjang 12,4 km senilai Rp2,03 triliun.
“Pemerintah terus mengawal penyerapan belanja agar lebih merata dan berkualitas, mengukur indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Pemerintah melakukan monitoring evaluasi belanja baik di tingkat pusat dan daerah melalui forum evaluasi pelaksanaan anggaran,” sebut Menkeu.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Keuangan didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat eselon I Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.
APBN mampu menjadi instrumen yang efektif sebagai shock absorber menahan guncangan ketidakpastian dan mempercepat proses pemulihan ekonomi. Bahkan realisasi APBN 2022 telah mengalami konsolidasi fiskal setahun lebih cepat dari target dengan defisit telah kembali di bawah 3% PDB yaitu sebesar 2,35%.
Menanggapi pandangan seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (24/08) yang meminta Pemerintah untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta melakukan perbaikan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 bagi Kementerian Negara/Lembaga yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemerintah telah menindaklanjutinya.
“Pemerintah telah menindaklanjuti dan terus berkomitmen menyelesaikan semua rekomendasi BPK. Pemerintah berharap kerja sama yang terjalin akan terus dapat dijaga dan ditingkatkan hingga pembahasan RUU P2 APBN 2022 selesai sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Menkeu. [LRN]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4158-menkeu-tanggapi-pandangan-dpr-atas-ruu-p2apbn.html
