Perkembangan pesat teknologi mendorong peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan negara saat ini. Kementerian Keuangan beradaptasi dengan membangun organisasi, sistem informasi, dan sumber daya manusia guna memenuhi ekspektasi layanan kepada stakeholder. Salah satu fokus yang diemban adalah otomasi dari sisi penerimaan dan pengeluaran oleh Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pada Executive Dialogue DJPb di Jakarta, Selasa (5/9).
"Kemenkeu secara reguler mengadakan breakfast meeting untuk membahas transformasi yang menitikberatkan pada pelayanan sehingga berdampak pada organisasi, sistem informasi, dan SDM. Fokus di DJPb berada pada otomasi dari sisi penerimaan dan pengeluaran," ungkap Prima.
Prima menambahkan, konsekuensi dari transformasi dan modernisasi yang dilakukan adalah pada penyesuaian jumlah SDM yang diiringi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai. Talenta yang dimiliki DJPb agar terus dioptimalkan dengan dilibatkan dalam beragam event sebagai bentuk upskilling. Atas para talenta tersebut juga perlu dilakukan layering dan dapat diundang untuk dilakukan observasi. Proses grooming talenta ditujukan untuk pendampingan generasi sebelumnya sehingga mampu memperkuat implementasi shadow organization.
Pada kesempatan yang sama Prima meminta kepada para Kepala Kanwil DJPb melakukan monitoring dan menyerap ekspektasi layanan yang diharapkan dari para stakeholder serta dilaporkan kepada Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan. Meskipun setiap wilayah memiliki karakteristik yang bervariasi, tetapi semua perlu tetap dibidik dan dikelola dengan baik. Pembinaan UMKM oleh Kanwil juga tetap dilakukan, sejalan dengan sinergi bersama Pemda yang perlu terus dijaga dengan instrumen penyaluran DAU yang makin baik. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai advantage untuk mengenal lebih dekat kepala daerah. Tidak ketinggalan Prima juga berpesan kepada Kepala Kanwil agar menyusun publikasi terkait tata cara mengelola APBN dari hulu ke hilir sebagai pedoman bagi satker dan Pemda mitra kerja.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh para Pejabat Eselon II DJPb dan perwakilan pejabat administrator lingkup Kantor Pusat DJPb ini, Prima mengingatkan juga kepada para Kepala Kanwil agar memahami ilmu politik sebagai bekal menghadapi Pemda, di samping pemahaman teknis sebagai teknokrat. Fungsi treasury akan semakin terdampak dengan adanya perkembangan sistem teknologi informasi, layaknya fungsi treasury di perbankan. Tantangannya adalah bagaimana menghilangkan pekerjaan klerikal di KPPN sehingga membutuhkan otomasi proses bisnis. [DK/FIS]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4164-otomasi-layanan-dan-tantangan-ekspektasi-stakeholders-treasury.html
