Dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi publik di bidang keuangan, Kementerian Keuangan menggelar Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada hari Rabu (21/02). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta. Forum Tematik Bakohumas pertama tahun 2024 ini mengangkat tema penting mengenai "Penyampaian SPT Tahunan 2024 dan Pemadanan NIK sebagai NPWP".
Salah satu informasi krusial yang disampaikan dalam forum ini adalah perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan bagian vital yang perlu dipersiapkan sebelum Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) diresmikan dan dioperasikan. Dalam sistem baru ini, NIK akan berperan sebagai identifikasi umum.
“Reformasi di regulasi terkait dengan ini, sudah kita luncurkan juga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana salah satunya adalah terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP. Pemadanan NIK dan NPWP ini menjadi tugas berat nanti di awal, tapi kami berharap ke depan akan memudahkan kita semua dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan,” ungkap Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti dalam sambutannya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro juga menjelaskan, “Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dilakukan guna mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui Forum Bakohumas hari ini diharapkan seluruh insan kehumasan Kementerian/Lembaga dapat bahu membahu menyampaikan pesan mengamplifikasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan.”
Pada forum yang dihadiri oleh lebih dari 200 Humas Pemerintah tersebut, diselenggarakan pula Gelar Wicara yang mengangkat tema “Manfaat Pajak dan Coretax, Penyampaian SPT Tahunan 2024, dan Pemadanan NIK sebagai NPWP” yang dijelaskan oleh tiga narasumber dari DJP, yaitu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Dian Anggraeni dan Arif Yunianto, Penyuluh Pajak Ahli Madya.
Langkah pemadanan NIK dan NPWP ini diambil dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien, serta sebagai dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia. Selain itu, pemadanan ini juga bertujuan untuk basis data pajak yang besar. Dengan menggabungkan NIK sebagai NPWP, diharapkan tercipta membentuk proses pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkelanjutan. Dalam penyampaian informasi teknis, disebutkan bahwa langkah-langkah pemadanan atau validasi mandiri sangat mudah dilakukan. Wajib pajak dapat mengakses situs pajak.go.id, kemudian login dan melakukan validasi NIK melalui menu profil.
Forum Tematik Bakohumas ini menjadi wadah bagi para Humas untuk menguatkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan pelaporan SPT dan implementasi pemadanan NIK-NPWP. Dengan kerjasama yang kuat, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam menjaga integritas dan efisiensi sistem perpajakan Indonesia. Forum ini sekaligus menjadi momentum penting dalam menjalankan tugas bersama dalam upaya meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan komunikasi publik di Indonesia. [NS/JES]
Sumber : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4248-forum-bakohumas-kemenkeu-sosialisasikan-penyampaian-spt-tahunan-2024-dan-pemadanan-nik-sebagai-npwp.html
