Melanjutkan rangkaian agenda Regional Chief Economist (RCE) Forum, digelar Seminar Ekonomi pada Rabu (07/08) dengan mengangkat dua topik terkait kebijakan fiskal pemerintah dan perdagangan karbon. Dipandu oleh moderator Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Candra Fajri Ananda, seminar pertama mengangkat topik “Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Menghadapi Ekonomi Global dan Dampaknya ke Daerah” dengan narasumber Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman. Sementara seminar kedua mengangkat topik “Akselerasi Kesiapan Daerah dalam Mengoptimalkan Potensi Benefit Perdagangan Karbon” dengan narasumber Tiza Mafira dari Climate Policy Initiative.
Dirjen Perimbangan Keuangan menyoroti dinamika ekonomi global yang memengaruhi Indonesia, termasuk kebijakan "higher for longer" dari The Fed yang meningkatkan biaya dana, serta dampak geopolitik dari perang Ukraina terhadap harga komoditas. Indonesia, dengan keragaman wilayah yang luas, menghadapi tantangan besar dalam mengelola transfer daerah yang dilakukan ke 75.000 desa, ditambah dengan pentingnya memastikan bonus demografi dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja. Untuk mencapai status negara maju, Indonesia harus meningkatkan pertumbuhan ekonominya hingga 6-7%, dengan kontribusi signifikan dari seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah selain Jawa dan Sumatera.
“Untuk menjadi negara maju pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bisa tumbuh di atas 6-7%. Hal ini realistis, tetapi Pulau Jawa dan Sumatera harus bisa tumbuh di atas 5%, ditambah booster dari daerah lain. Dengan adanya RCE ini kita diharapkan bisa menganalisis data ekonomi ini, dan menentukan apa yang dapat kita lakukan ke depannya,” jelas Luky Alfirman.
Pada sesi kedua, Tiza Mafira membahas dampak perubahan iklim yang signifikan di Indonesia, dengan kerugian akibat bencana yang diperkirakan mencapai Rp250 triliun per tahun. Tiza menekankan bahwa perdagangan karbon, yang baru saja diluncurkan di bursa Indonesia pada September 2023, merupakan solusi efisien dalam pengurangan emisi. Namun, pemetaan carbon budget di masing-masing daerah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ini.
Dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia, para Regional Expert dan Local Expert, serta para pejabat eselon II Kemenkeu, seminar tersebut menjadi wadah strategis membahas pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan global dan mengoptimalkan potensi perdagangan karbon untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. [NS/AAW]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4325-seminar-ekonomi-rce-forum-bahas-kebijakan-fiskal-dan-perdagangan-karbon.html