Pengelolaan kas pemerintah (Government Cash Management) merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga stabilitas fiskal dan efisiensi anggaran negara. Melanjutkan rangkaian focus group discussion (FGD) tematik sebagai bagian dari Road to Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kembali menyelenggarakan FGD dengan tema “Government Cash Management” pada Selasa (27/08). Rangkaian FGD tematik ketiga tersebut, diselenggarakan secara daring dan dibuka oleh Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah yang menekankan visi DJPb menjadi pengelola perbendaharaan unggul di tingkat dunia.
“DJPb sudah lama memiliki visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, visi tersebut sudah mulai mendekati kenyataan, yang tercermin melalui berbagai program kerjasama DJPb dengan beberapa negara dan institusi keuangan internasional. Baik dalam rangka modernisasi pengelolaan perbendaharaan, maupun peningkatan kapasitas SDM DJPb,” ungkap Sulaimansyah.
Pada acara yang dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Optimalisasi Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara Tio Novita Efriani, Direktur Pengelolaan Kas Negara Noor Faisal Achmad menyampaikan materi terkait “Active Cash Management Indonesian Experience.” Pengelolaan kas yang efektif berperan penting dalam memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran pemerintah tepat waktu dan meminimalkan biaya pembiayaan. Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa pengelolaan kas yang baik mampu mendukung stabilitas makroekonomi dengan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara.
”Terkait dengan pengelolaan kas, kita punya dorongan untuk melakukan optimalisasi, karena secara kas yang dipegang pemerintah memiliki buffer, sehingga pemerintah harus mengoptimalkan uang tunai karena ’cash buffer’ itu mahal dan remunerasi dari bank sentral di bawah harga pasar. Dan ini bukan untuk mencari keuntungan namun untuk mengurangi cost atas uang yang dipegang,” jelas Direktur Pengelolaan Kas Negara.
Pada kesempatan yang sama, beberapa Kepala Kanwil DJPb turut memberikan pandangan kritis dan masukan atas bahan ATF yang telah disusun antara lain, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku. [NS/BS]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4348-road-to-atf,-djpb-gelar-fgd-terkait-pengelolaan-kas-pemerintah.html
