Dalam webinar ketiga dari rangkaian Government Investment Insight (GIVEST) 2024, tema "Navigating Indonesia’s Energy Transition" menjadi sorotan utama. Webinar yang digelar di Jakarta, Kamis (7/11) ini menyoroti tantangan, peluang, dan kebutuhan pendanaan besar yang diperlukan untuk memfasilitasi transisi energi Indonesia menuju energi bersih, dengan melibatkan sisi pemerintah sebagai regulator, pakar terkait energi, serta pemangku kepentingan di sektor perubahan iklim.
Indonesia saat ini menghadapi sorotan global sebagai salah satu negara dengan emisi CO2 terbesar, menempati posisi keenam dengan kontribusi sekitar 1,8% dari total emisi global pada tahun 2022. Untuk mengatasi dampak lingkungan ini, Indonesia berkomitmen pada Perjanjian Paris dan telah memperbarui Nationally Determined Contribution (NDC), yang menargetkan pengurangan emisi hingga 31,89% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri, atau 43,2% dengan dukungan internasional.
Dalam sambutannya, Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Saiful Islam menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam konteks pembiayaan dan investasi, untuk mendukung energi terbarukan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang memprioritaskan pengembangan energi terbarukan. Upaya ini bertujuan untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis fosil, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara, dengan energi yang lebih ramah lingkungan.
“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 sebagai political and regulatory framework. PP ini mengatur percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik untuk mengurangi penggunaan PLTU batubara dan meningkatkan bauran pembangkit listrik berbasis energi terbarukan,” ujarnya.
Dengan estimasi kebutuhan dana sebesar USD 1 triliun hingga tahun 2060, Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) berperan sebagai platform mekanisme transisi energi. Pendanaan dari mitra internasional serta skema investasi pemerintah juga akan diperkuat. Modalitas investasi ini telah dimanfaatkan oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun infrastruktur energi terbarukan, baik dari sumber energi panas bumi maupun hidro.
Sementara itu, Achmad Saiful Mujab selaku Plt. Kepala Subdirektorat Investasi BUMN, Direktorat SMI, berharap webinar ini dapat menjadi langkah awal dalam menyusun strategi komprehensif dan kebijakan inovatif untuk menciptakan sistem energi yang berkelanjutan bagi Indonesia serta dapat menjadi sarana transparansi program kerja kepada publik.
“Kegiatan ini untuk merumuskan atau mencari masukan sebagai bagian dari partisipasi publik terkait penyusunan kebijakan sektoral yang akan memerlukan intervensi berupa investasi pemerintah. Ini juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan kegiatan dan program kerja sehingga dapat lebih transparan ke publik,” kata Achmad Saiful Mujab.
Pada webinar GIVEST seri ketiga ini DJPb mengundang narasumber antara lain akademisi Universitas Gadjah Mada Tumiran, Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hendra Iswahyudi, Senior Climate Change Specialist Asian Development Bank Meutia Chaerani, dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto. Webinar ini juga turut dihadiri oleh perwakilan pimpinan dari Pertamina dan PT PLN, pemerintah daerah, hingga mahasiswa STAN. [BS]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4396-indonesia-targetkan-pengurangan-emisi-co2,-fokus-pada-pengembangan-energi-terbarukan.html
