Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam bentuk laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah dapat diwujudkan.
Penyusunan Laporan Kinerja KPPN Jakarta VI Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta unit kerja untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Tahun 2024 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja KPPN Jakarta VI di masa mendatang.

Baca Laporan Kinerja KPPN Jakarta VI Tahun 2024 di sini