Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12). Kegiatan tersebut sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Dalam arahannya, Presiden berpesan untuk melaksanakan belanja negara secara efisien sekaligus berhati-hati.

“Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu. Saya bertekad memerangi kebocoran di semua tingkat dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” tegas Presiden.

Sejumlah tantangan ke depan juga diungkap oleh Presiden. “Kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian diwarnai oleh ketegangan peperangan. Karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita bertekad melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju dan Indonesia Emas tahun 2045,” lanjutnya.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.

Perekonomian Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5% di tengah melambatnya ekonomi global dan terjadinya perang dagang dan proteksionisme, serta konflik geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas. Menkeu mengatakan bahwa APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik.

“Penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi, dari mulai perencanaan, penganggaran, termasuk penandatanganan DIPA secara elektronik yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan DIPA dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap, dengan menggunakan aplikasi SAKTI.”

Pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Program unggulan 2025 telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Adapun pendapatan negara tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal.

“Kami mengharapkan agar DIPA kementerian/lembaga dan daftar alokasi Transfer ke Daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal,” pungkas Menkeu.  [LRN]

Jember, 27 Juni 2024 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember mengadakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Refreshment Pelaksanaan Anggaran untuk periode II bulan Juni 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Mini TLC KPPN Jember pada pukul 14.30 hingga 15.30 WIB.

Acara dibuka oleh Plt. Kepala Subbagian Umum KPPN Jember yang menyampaikan sambutan dan penjelasan mengenai latar belakang serta rutinitas pelaksanaan GKM Refreshment. Narasumber utama, Ainun Mustaghfiroh, memaparkan strategi komunikasi sebagai agen perubahan menggunakan model ADKAR. Model ini menekankan aspek Kesadaran, Keinginan, Pengetahuan, Kemampuan, dan Penguatan dalam menghadapi perubahan organisasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan pegawai KPPN Jember dalam mengimplementasikan perubahan secara efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan diakhiri dengan kesimpulan bahwa pemahaman dan penerapan strategi komunikasi yang efektif dapat mendukung proses perubahan yang lebih baik di lingkungan KPPN Jember.

Jakarta, 29 November 2023 – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran. Apalagi, Presiden menyebut bahwa saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat. “Saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. “Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” tuturnya.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.
“APBN berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia,” ungkap Menkeu dalam laporannya.

Pokok-Pokok APBN 2024

APBN tahun 2024 akan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan dan ancaman terhadap stabilitas. Oleh karena itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. APBN juga harus dapat melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen. Selain itu, target-target kesejahteraan yang lain juga harus dapat tercapai di tahun 2024 seperti turunnya pengangguran antara 5,0% sampai dengan 5,7%, turunnya gini rasio menjadi 0,374 sampai dengan 0,377, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99 sampai dengan 74,02.

APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk: (i) APBN sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi); (ii) APBN sebagai agen pembangunan (akselerator transformasi ekonomi) yang fokus pada human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform; dan (iii) APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan).

Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2.802,3 triliun yang akan ditempuh melalui antara lain perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP. Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi penerimaan cukai yang akan ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. Selain itu, akan dilakukan pemanfaatan SDA yang lebih optimal dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan SDA.

Belanja negara tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi. Pemerintah akan melakukan penguatan belanja yang lebih baik yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan serta berorientasi pada hasil (result-based budget execution). Program subsidi dan perlinsos akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.

Sementara itu, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional, dan penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) yang tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.
“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat langsung merasakan manfaat,” tutup Menkeu dalam laporannya.

Informasi mengenai Nota Keuangan 2024 selengkapnya dapat diakses disini

Jember, 15 Agustus 2024 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember mengadakan Forum Komunikasi Publik, Penghargaan Capaian Semester I Tahun 2024 dan Refreshment Aplikasi SAKTI pada Kuasa Pengguna Anggaran. Acara ini berlangsung di Ruang Aula KPPN Jember pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Acara dibuka oleh Kepala KPPN Jember yang menyampaikan sambutan dan penjelasan mengenai latar belakang diadakannya acara "Forum Komunikasi Publik, Penghargaan Capaian Semester I Tahun 2024 dan Refreshment Aplikasi SAKTI pada Kuasa Pengguna Anggaran".

Pada acara tersebut dilakukan pemberian penghargaan kepada satuan kerja sesuai dengan keputusan Kepala KPPN Tipe A1 Jember Nomor KEP-88/KPN.1611/2024 yang terbagi atas tujuh kategori.

1. Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik

Pagu Kecil

Peringkat 1 MAN 1 JEMBER

Peringkat 2 MTsN 9 JEMBER

ingkat 3 MAN 3 JEMBER

Pagu Sedang

Peringkat 1 LAPAS LUMAJANG

Peringkat 2 PENGADILAN NEGERI LUMAJANG

Peringkat 3 KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG

Pagu Besar

Peringkat 1 POLRES LUMAJANG

Peringkat 2 RUMKIT TK. III 05.06.02 BALADIKA HUSADA JEMBER KESDAM V/BRW

Peringkat 3 KEJAKSAAN NEGERI JEMBER

Pagu Sangat Besar

Peringkat 1 POLRES JEMBER

Peringkat 2 BRIGIF RAIDER 9/DIY DIVIF-2 KOSTRAD

Peringkat 3 KEMENAG KAB. JEMBER

Satker BLU

Peringkat 1 UNIVERSITAS JEMBER

Peringkat 2 RUMKIT BHAYANGKARA LUMAJANG

Peringkat 3 POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2. Kategori Capaian Realisasi Kartu Kredit Pemerintah

Satker Non BLU

Peringkat 1 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER

Peringkat 2 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. JEMBER

Peringkat 3 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI JEMBER

Satker BLU

Peringkat 1 UNIVERSITAS JEMBER

Peringkat 2 POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Peringkat 3 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. Kategori Capaian Realisasi Transaksi Digipay Satu

Peringkat 1 MTsN 7 JEMBER

Peringkat 2 KEMENAG KAB. LUMAJANG

Peringkat 3 MTsN 10 JEMBER

4. Kategori Kecepatan dan Keakuratan Penyampaian LPJ dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Pagu Kecil

Peringkat 1 MTsN 9 JEMBER

Peringkat 2 MTsN 1 LUMAJANG

Peringkat 3 BALAI POM DI JEMBER

Pagu Sedang

Peringkat 1 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. JEMBER

Peringkat 2 BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Peringkat 3 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER

Pagu Besar

Peringkat 1 KEMENAG KAB. LUMAJANG

Peringkat 2 RUMKIT TK.III 05.06.02 BALADIKA HUSADA JEMBER KESDAM V/BRAWIJAYA

Peringkat 3 POLRES LUMAJANG

Satker BLU

Peringkat 1 UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Peringkat 2 UNIERSITAS JEMBER

Peringkat 3 RUMKIT BHAYANGKARA LUMAJANG

5. Kategori dan Keakuratan Penyampaian Laporan Saldo Rekening

Peringkat 1 RUMKIT TK.III 05.06.02 BALADIKA HUSADA JEMBER KESDAM V/BRAWIJAYA

Peringkat 2 MTsN 9 JEMBER

Peringkat 3 KEMENAG KAB. LUMAJANG

6. Kategori Kecepatan dan Keakuratan Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Rekening

Peringkat 1 MAN 3 JEMBER

Peringkat 2 KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

Peringkat 3 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER

7. Kategori Kecepatan dan Keakuratan Penyampaian SPM Gaji Induk

Peringkat 1 LAPAS LUMAJANG

Peringkat 2 POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Peringkat 3 BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Dengan pemberian penghargaan ini diharapkan kinerja satuan kerja penerima penghargaan untuk tetap menjaga dan mempertahankan kinerja dan mendorong atau memacu satuan kerja lain untuk semakin terpacu untuk meningkatkan kinerjanya pada waktu kedepannya. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tioe A1 Jember secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD TA 2024 di Aula KPPN Jember Rabu (20/12/2023). Penyerahan DIPA dilakukan langsung oleh Kepala KPPN Jember Bapak Dirgohaju Widodo secara Digital, dan dihadiri beberapa Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga unit kerja lingkup KPPN Jember. Dalam kesempatan itu, KPPN Jember juga melakukan penandatangannya Pakta Integritas serta Rilis Kinerja APBN hingga 15 Desember 2023.

Kepala KPPN Jember Bpk. Dirgohaju Widodo mengatakan bahwa kegiatan penyerahan DIPA kepada seluruh stakeholder KPPN Jember merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA Kementerian / Lembaga oleh presiden Joko Widodo pada November lalu, kemudian ditindaklanjuti penyerahan DIPA secara wilayah/regional oleh Gubernur Jawa Timur yang telah dilakukan pada 13 Desember 2023.

Alokasi DIPA TA 2024 untuk 65 Satuan Kerja di lingkup KPPN Jember berjumlah Rp 2,66 T. Sementara Alokasi Belanja TKD TA 2024 sebesar Rp. 4,57 T untuk 2 Kabupaten yaitu Kab Jember dan Lumajang. Secara total, Alokasi Belanja TKD di KPPN Jember TA 2024 tumbuh 5,9 % dibandingkan TA 2023. Dengan jumlah itu, secara total Alokasi Belanja K/L di KPPN Jember TA 2024 tumbuh 21,8% dibandingkan TA 2023.

Dipa tahun 2024 sebanyak 65 Dipa dengan total Rp6,6 T, yakni terdiri dari belanja pegawai Rp1,1 T, belanja barang Rp1,10 T, belanja modal Rp535 M, dan belanja bantuan sosial Rp16,67 M. Sementara untuk kinerja Pelaksanaan APBN di wilayah KPPN Jember s.d. tanggal 15 Desember 2023, masih membutuhkan perhatian khusus karena mengalami penurunan, terutama pada bagian kinerja pendapatan negara yang masih defisit sebesar Rp3 T, sementara kinerja belanja mengalami peningkatan sebesar 91,03%. Kinerja pendapatan negara terealisasi 112% dari target penerimaan Rp2,5 T. Untuk kinerja TKD mengalami penurunan pada minggu ini dan untuk Dana Desa pada minggu ini tumbuh positif 0,58%.

Untuk pengelolaan anggaran di tahun 2024, Kepala KPPN berharap pada awal tahun anggaran seluruh satker sudah bisa mulai melakukan aktifitas operasional sehingga bisa merealisasikan anggarannya lebih cepat. Jangan sampai kegiatan ini dilaksanakan menunggu triwulan 2 atau 3, tapi di triwulan 1 sudah ada akselerasi belanja sehingga berdampak kepada multiplier effect pergerakan perekonomian di wilayah Jember dan Lumajang.

Jember1 18 Mei 2023 - Rabu (17/05/2023) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember menghadiri acara Rekonsiliasi Data Premi Potongan Pihak Ketiga yang diselenggarakan oleh PT. TASPEN Cabang Malang. Dimana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember merupakan mitra kerja PT. TASPEN Cabang Malang dalam hal rekonsiliasi potongan pihak ketiga wilayah Kabupaten Lumajang, dalam kesempatan tersebut Dirgohaju Widodo selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember memberikan testimoni terkait penggunaan Treasury Billing System (TBS) yang sudah diimplementasikan secara menyeluruh oleh masing-masing Pemda/Pemkot, penggunaan TBS melalui MPN G3 sudah dilaunching sejak Tahun 2021 sesuai Perdijen Perbendarahaan nomor PER-17/PB/2021.