Meskipun masih dalam masa pandemi covid-19, realisasi pembiayaan di masyarakat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Kolaka terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai tanggal 15 Juni ini realisasi penyaluran KUR sebesar Rp173 miliar dengan jumlah debitur 4.584 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2020 dan bahkan tahun 2019 sebelum ada pandemi.
Total penyaluran KUR di Sulawesi Tenggara semester 1 ini sebesar Rp1,31 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 33 ribu lebih. Jauh meningkat dibanding tahun lalu yang sebesar Rp900 miliar untuk 24 ribu debitur. Sementara pada tahun 2019 realisasi KUR semester 1 sebesar Rp1,03 triliun untuk 31 ribu lebih debitur.
“Di wilayah Sultra, realisasi KUR 2021 sampai saat ini Kabupaten Kolaka berada di peringkat 2 di bawah Kabupaten Muna”ungkap Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman dalam rilis kemarin.
“Harapannya kondisi di sektor pembiayaan ini mencerminkan optimisme kondisi ekonomi di daerah”tambahnya.
Khususnya bagi para pelaku UMKM terbantu dengan adanya pembiayaan berbunga murah ini, bahkan pada tahun 2020 kemarin diberikan fasilitas keringanan lainnya.
Sementara itu berdasarkan sektor usahanya, sekotar pertanian, perburuan dan kehutanan merupakan sektor dengan realisasi pembiayaan tertinggi yaitu mencapai Rp90 miliar (52,2 persen) untuk 2.679 debitur, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak Rp54,3 miliar (31,4 persen) dengan jumlah debitur sebanyak 1.245 orang. Sisanya terbagi pada 8 sektor ekonomi lainnya
Program KUR sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dengan bunga yang ringan (6%) karena diberikan subsidi oleh pemerintah, KUR telah membantu jutaan usaha mikro, kecil dan menengah sejak pertama kali diluncurkan. Dalam pelaksanaan KUR sangat penting sinergi antara pihak penyalur (bank), pemerintah daerah, pelaku usaha dan stakeholder lainnya.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (DJPb) sendiri sangat berkepentingan dalam program KUR. Selain penyediaan aplikasi SIKP sebagai basis data utama KUR, DJPb juga berperan dalam proses verifikasi hingga pembayaran subsidi bunganya. Dengan demikian akurasi dan validitas data KUR sangat penting dalam proses program KUR. Selain untuk ketepatan pemberian subsidi kepada yang berhak juga penting untuk memastikan bahwa program KUR ini akan memberikan dampak ekonomi yang luas kepada masyarakat terlebih di masa pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi saat ini.
“Kanwil DJPb dan KPPN di daerah diberikan tugas untuk memberikan bimbingan teknis apliaksi SIKP kepada pemda dan perbankan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran KUR di daerah”jelas Arief menutup rilis.
