“APBN sejak tahun 2020 sampai 2021 ini telah bekerja keras dalam menangani covid-19 dan dampaknya”demikian dipaparkan Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman dalam konferensi pers bersama mengenai Realisasi APBN/APBD di Wilayah Kolaka Raya Periode sd. Juli 2021 bertempat di Command Center Kabupaten Kolaka pada hari Kamis 12/8.
Acara ini digelar bekerjasama dengan Pemkab Kolaka, Pemkab Kolaka Utara, Pemkab Kolaka Timur dan KPP Pratama Kolaka. Namun pada kesempatan tersebut pihak Kabupaten Kolaka Timur berhalangan hadir.
Pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Kolaka memaparkan realisasi APBN di wilayah Kolaka Raya serta beberapa progress capaian belanja penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Realisasi belanja negara mencapai Realisasi Belanja Negara wilayah KPPN Kolaka sd Juli 2021 sebesar Rp531,86 M (48,27 persen) dari alokasi sebesar Rp1,1 T.
Belanja melalui instansi vertikal K/L sebesar Rp244,3 M (54,53persen) dari pagu Rp448 M. Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp129,5 M (60,63 persen), belanja barang 80,96 M (50,71persen), belanja modal 33,7 M (45,2persen) dan bansos Rp42juta (100 persen). Serapan belanja K/L sangat baik telah melebihi target dan membantu peningkatan daya beli masyarakat untuk pemulihan ekonomi.
Belanja TKDD sebesar Rp287,54 M (43,99 persen) dari alokasi 653,7 M yang terdiri atas realisasi DAK Fisik sebesar Rp66,2 M (19,35 persen) dan dana Desa Rp221,2 M (71,11 persen)
“Realisasi Dana Desa di wilayah KPPN Kolaka merupakan yang tertinggi di Sultra” jelas Arief seraya menambahkan bahwa penyaluran BLT DD sudah mencapai bulan 9 kecuali 1 desa di Kolaka Utara, sehingga pada awal Agustus ini seharusnya masyarakat (KPM) sudah menerima penyaluran BLT bulan Agustus dari desa, sementara BLT bulan 9 akan diterima di awal bulan September. BLT DD merupakan program perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi bagi masyarakat miskin, karena itu perlu dipercepat dan diawasi penyalurannya agar tepat waktu dan tepat sasaran.
Dukungan APBN bagi UMKM di wilayah Kolaka dijelaskan untuk Bantuan Produktif usaha Mikro (BPUM) total akumulasi sampai tahap 13 sebanyak 10.416 penerima dengan nilai Rp12,17 miliar. Sementara untuk perlindungan sosial total sebanyak 308.082 KPM telah menerima bantuan tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) akumulasi sd tahap 3 sebesar Rp45,4 M untuk 55.381 KPM dengan rincian Kabupaten Kolaka Rp17,6 M sebanyak 20.934 KPM, Kolut Rp14,37 M sebanyak 17.605 dan Koltim Rp13,44 M sebanyak 16.842 KPM.
Bantuan Sosial Tunai (BST) akumulasi sd tahap 4 sebesar Rp22.56 M untuk 75.228 KPM dengan rincian Kolaka Rp14,16 M sebanyak 47.223 KPM, Kolut Rp3,08 M sebanyak 10.282 KPM dan Koltim sebesar Rp5,31 M sebanyak 17.723 KPM.
Program Sembako dengan akumulasi total sd tahap 6 sebesar Rp30,56 M sebanyak 152.803 KPM dengan rincian Kolaka Rp8,69 M sebanyak 43.459 KPM, Kolut Rp11,87 M sebanyak 59.374 KPM dan Koltim sebesar Rp9,9 M sebanyak 49.970 KPM.
Kartu Prakerja batch 12 sampai dengan 16 sebanyak 7.239 orang dengan rincian Kolaka sebanyak 3.655 orang, Kolut sebanyak 1.505 orang dan Koltim sebanyak 2.079 orang
BLT DD sebesar Rp47,03 M untuk 344 desa dengan jumlah KPM sebanyak 17.431 KPM. Rincian Kolaka sebesar Rp25,73 M untuk 9.530 KPM, Kolut sebesar Rp12,32 M untuk 4.573 KPM dan Koltim Rp8,98 M untuk 3.328 KPM
Pada kesempatan yang sama Kepala KPP Pratama Kolaka, Jarod Sri Raharjo menyampaikan progress realisasi penerimaan pajak di tiga Kabupaten yang telah mencapai Rp161,7 M (40,59 persen) dari target Rp398 miliar lebih. Capaian ini bisanya akan semakin meningkat di semester II sampai akhir tahun bersamaan dengan pembayaran proyek/kegiatan yang bersifat fisik.
“Dalam tiga tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) KPP Pratama Kolaka selalu mencapai target di atas 100 persen” ungkap Jarod seraya menambahkan”dan ini menunjukkan ketaatan yang tinggi pada WP di wilayah Kolaka Raya baik tepat setor maupun tepat lapor”
Sementara untuk insentif perpajakan dalam rangka relaksasi masa pandemi telah diberikan kepada 178 wajib pajak dengan nilai Rp512juta lebih.
