Dalam rangka mempersiapkan satuan kerja dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2023, KPPN Kolaka menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pengelolaan APBN Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2023 secara luring di Aula KPPN Kolaka pada hari Rabu-Kamis, 25-26 Oktober 2023 dengan materi:
- Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023
- Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-08/PB.1/2023 tentang Monitoring Kualitas Data Laopran Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga
- Internalisasi Gerakan Zero Retur
- Monitoring Implementasi Digipay Satu
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Kolaka, Setyawan menyampaikan bahwa pada LLAT 2023 perlu diperhatikan terkait belanja modal yang penyelesaiannya melebih batas yang telah ditetapkan, dimana tidak lagi menggunakan garansi bank namun melalui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) yang diatur lebih lanjut dalam PMK 109 Tahun 2023. Ini merupakan salah satu upaya optimalisasi penyerapan anggaran serta bagian dari simplifikasi birokrasi, tidak perlu repot lagi mengurus permohonan garansi bank dan menatausahakannya. Selain itu, hal ini menjadi bagian dari mitigasi risiko yang prudent apabila garansi bank tidak dapat diklaim.
Tidak hanya membahas terkait LLAT 2023, kegiatan ini juga terkait Sosialisasi PER-8/PB/2023 dan Gerakan Zero Retur SP2D. Untuk itu, Beliau kembali mengucapkan terima kasih kepada satker karena hingga triwulan III 2023 ini hanya ada lima retur SP2D, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 41 retur. Beliau juga menyampaikan secara garis besar penyebab dan dampak dari retur SP2D dan mengajak satker untuk terus berhati – hati dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran. Selanjutnya beliau menyampaikan capaian kinerja anggaran berupa realisasi anggaran sampai dengan periode ini yaitu 67,3% pada tingkat nasional, sedangkan lingkup KPPN Kolaka sendiri sudah mencapai 72,72% diatas rata-rata nasional. Namun melihat Tahun Anggaran 2023 yang tinggal dua bulan lagi, beliau mengajak para satker untuk bersama-sama cermat dalam mengawal transaksi hingga akhir tahun 2023.
Beliau juga mengingatkan kembali terkait Implementasi Digipay Satu, satker diimbau untuk segera menerapkannya sebagai antisipasi apabila kedepannya akan diwajibkan untuk melakukan transaksi melalui platform tersebut. Diakhir sambutannya, Bapak Setyawan menyampaikan kembali tanpa mengurangi rasa hormat, kepada para satker untuk tidak memberikan makanan maupun yang lainnya kepada petugas KPPN sebagai bentuk saling menjaga dan menghindari indikasi gratifikasi. Tanpa imbalan, KPPN Kolaka selalu siap untuk melayani para satker dengan sepenuh hati.
Penyampaian materi dibagi menjadi empat sesi:
1. Internalisasi Gerakan Zero Retur
Pada hari pertama, materi disampaikan oleh pelaksana seksi bank, Bapak Yuvan Kusala dan disampaikan oleh kepala seksi bank, Bapak Sigit Harjanto pada hari kedua. Secara garis besar, materi yang disampaikan sama yaitu seputar Gerakan zero retur, dimulai dari penjelasan tentang Gerakan tersebut dan dilanjutkan dengan latar belakang serta skema penatausahaan dan penyelesaian retur SP2D. pada akhir materi, disampaikan pula monitoring retur SP2D periode Tahun 2023 (periode Bulan Januari s.d. Bulan September).
2. Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan PER-08/PB/2023
Materi kedua disampaikan oleh Kepala Seksi VeraKI, Bapak Wisnhu Wardhana. Diawali dengan penyampaian latar belakang dari peraturan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan materi monitoring dan periodisasi tindak lanjut kualitas data laporan keuangan, pelaksanaan rekonsiliasi, penyampaian laporan keuangan dan ditutup dengan pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian laporan keuangan.
3. Sosialisasi LLAT 2023
Materi disampaikan oleh Bapak Malik Arifin, PTPN KPPN Kolaka. Berpedoman pada PER-10/PB/2023, beliau menyampaikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2023 yang meliputi:
- Penerimaan Negara;
- Perencanaan Kas; dan
- Pengeluaran Negara.
Langkah yang dimaksud dalam perdirjen tersebut, seperti yang disampaikan oleh narasumber, berupa pengaturan batas waktu penyelesaian tagihan belanja maupun penatausahaan negara beserta pengaturan lain yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi negara terkait.
4. Monitoring Implementasi Digipay Satu
Materi terkait dengan progress implementasi Digipay Satu pada Satker lingkup KPPN Kolaka disampaikan oleh Bapak Malik Arifin sebagai materi terakhir. Pada kesempatan ini disampaikan progress pendaftaran admin satker dan jumlah transaksi melalui Aplikasi Digipay Satu sampai periode 30 September 2023. Satuan Kerja lingkup KPPN Kolaka diminta agar segera mengajukan pendaftaran user admin satker melalui tautan yang telah disediakan oleh KPPN Kolaka dan dapat segera melakukan transaksi penggunaan Uang Persediaan melalui Aplikasi Digipay Satu.
Setelah penyampaian materi selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab bersama peserta.
