Indonesian Treasury (InTress) KPPN Kolaka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Melalui Aplikasi SAKTI pada hari Rabu, 1 November 2023 secara daring sehubungan penetapan satker piloting tahap II berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-180/PB.3/2023. Adapun satker tersebut yakni KPPN Kolaka, Kejaksaan Negeri Kolaka, Kejaksaan Negari Kolaka Utara, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Kolaka Timur, Unit Penyelenggara Pelabuhan Kolaka, Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomala'a, Kantor UPBU Sangia Ni Bandera, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, BPS Kab. Kolaka, BPS Kab. Kolaka Utara, BPS, Kab. Kolaka Timur, Kantor Pertanahan Kab. Kolaka, Kantor Pertanahan Kab. Kolaka Utara, Kantor Pertanahan Kab. Kolaka Timur, Badan Narkotika Nasional Kab. Kolaka, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kolaka Timur, Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera, KPU Kab. Kolaka, KPU Kab. Kolaka Utara, KPU Kab. Kolaka Timur, dan Sekretariat Bawaslu Kab. Kolaka Timur.
Kegiatan ini disampaikan oleh Tim Seksi VeraKI dan Subbagian Umum KPPN Kolaka yaitu Wishnu Wardhana, Destania Rizky Yovianti, dan Callista Dida Salsabila dan dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Kolaka dan Satuan Kerja mitra KPPN Kolaka yang masuk kedalam satuan kerja piloting Tahap II penyampaian dan validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI.
Dalam kegiatan ini, Bapak Wishnu membuka acara tersebut dengan menyampaikan bahwa proses bisnis eksisting penyampaian LPJ bendahara yang saat ini dilakukan melalui ADK yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI kemudian diunggah ke aplikasi SPRINT untuk dilakukan validasi oleh KPPN, dipandang cenderung kurang efisien. Sehubungan dengan perkembangan teknologi saat ini perlu kiranya proses pembukuan transaksi dan validasi data transaksi bisa dilakukan dalam satu database sehingga mempermudah proses validasi. Untuk itu dalam rangka simplifikasi proses bisnis, penyampaian dan validasi LPJ bendahara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan inovasi penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang semula menggunakan aplikasi SPRINT, akan beralih ke Aplikasi SAKTI. Pelaksanaan Sosialiasasi Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI ini untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-180/PB/PB.3/2023 Hal Penetapan Piloting Tahap II Pelaksanaan Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI.
Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan LPJ melalui Aplikasi kepada Satuan Kerja secara bergiliran. Acara tersebut berjalan lancar dan satuan kerja merasa sangat terbantu dalam pelaksanaan proses bisnis baru ini.
