Indonesian Treasury (Intress) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada akhir tahun anggaran sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi AKhir Tahun Anggaran 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula KPPN Kolaka pada hari Kamis, 9 November 2023 pukul 09.00 WITA dengan mengundang pimpinan BKAD, DPMD, APIP, dan OPD Pengelola DAK Fisik Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Adapun agenda kegiatan tersebut meliputi:
- Sosialisasi Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran 2023
- Monitoring, Evaluasi, dan Percepatan Penyaluran Transfer ke Daerah Tahun 2023
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai salah satu usaha peningkatan kualitas pengelolaan dan penyaluran Transfer ke Daerah pada akhir tahun anggaran 2023, sebagai sarana penguatan koordinasi dan sinergi seluruh unsur pengelola transfer ke daerah, serta untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan yang dihadapi rekan Pemerintah Daerah. Kegiatan diawali dengan sambutan dan arahan oleh Kepala KPPN Kolaka, Setyawan, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemda Mitra KPPN Kolaka atas capaian realisasi penyaluran TKD di wilayah Kolaka Raya, dan mengajak bersama-sama untuk tetap menjaga Integritas, dan menghindari hal-hal yang berdampak fraud dan gratifikasi-korupsi.
Selanjutnya materi secara detil dan komprehensif, disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Kolaka yang menyampaikan progres penyaluran dan penyerapan TKD lingkup Kolaka Raya, dan tanggal-tanggal batas waktu penyaluran TKD yang harus diperhatikan pada periode akhir tahun anggaran 2023. Disampaikan juga Program Zona Integritas Desa (ZIDes) yang merupakan inisiatif Ditjen Perbendaharaan dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diamanatkan kepada KPPN Kolaka dengan tujuan meningkatkan memberikan masukan dan dukungan kepada Pemerintah Desa untuk penyempurnaan tata kelola Keuangan Desa melalui pendekatan pembangunan Zona Integritas, mendorong unit kerja Pemerintah baik dari Pemerintah Daerah dan Desa untuk mengimplementasikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel serta memupuk kesadaran anti korupsi dan anti gratifikasi bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa atas Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Desa.
Pada sesi diskusi disampaikan kendala yang dihadapi di lapangan oleh masing-masing perwakilan Pemerintah Daerah yang hadir serta pertanyaan terkait penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2023.
