KOTABARU – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, sejumlah kantor vertikal kementerian dan lembaga di bawah wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabaru terus memacu realisasi belanja. Upaya ini dilakukan untuk memastikan target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercapai secara optimal sebelum gerbang sistem perbendaharaan ditutup pada akhir Desember.

Pemulihan Pasca-Efisiensi Inpres 1/2025

Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi satuan kerja (Satker) vertikal di Kotabaru. Sebagaimana diketahui, di awal tahun realisasi sempat melambat akibat implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja negara. Namun, memasuki Triwulan IV, grafik penyerapan menunjukkan akselerasi yang signifikan.

Data menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh Satker vertikal (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga instansi teknis lainnya) mulai stabil. Jika pada awal tahun realisasi belanja modal hampir nihil, pada akhir tahun 2025 ini penyerapan belanja modal dan belanja barang menjadi mesin utama penggerak ekonomi di Bumi Saijaan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Kepala KPPN Kotabaru menekankan pentingnya akurasi perencanaan di akhir tahun. Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan meliputi:

• Penyelesaian Tagihan: Memastikan seluruh progres fisik pekerjaan di lapangan segera diikuti dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) agar tidak terjadi penumpukan di minggu terakhir Desember.
• Minimalisir Revisi DIPA: Satker diimbau untuk menjaga konsistensi rencana penarikan dana (RPD) guna menghindari hukuman pinalti pada nilai IKPA.
• Ketepatan Waktu GUP: Percepatan pertanggungjawaban uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) untuk operasional kantor.

Realisasi Belanja Pegawai dan Operasional

Hingga Desember 2025, komponen Belanja Pegawai tetap menjadi penyerap terbesar dan paling stabil di Kotabaru. Sementara itu, Belanja Barang yang sempat terkena pemangkasan efisiensi di tengah tahun, telah diarahkan kembali pada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung layanan publik dan fungsi administratif kementerian di daerah.

"Kami terus melakukan pendampingan kepada para bendahara satker agar penyerapan anggaran tidak hanya sekadar habis, tapi juga berkualitas (spending better) dan sesuai dengan tata kelola yang akuntabel," ujar salah satu pejabat fungsional di KPPN Kotabaru.

Optimisme Penutupan Tahun

Pemerintah daerah dan instansi vertikal optimis bahwa sinergi penyerapan APBN ini akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi sektor UMKM dan jasa di Kotabaru, mengingat banyaknya kegiatan instansi yang melibatkan penyedia lokal di akhir tahun.