Menuju Era Cashless, KPPN Kotabaru Kawal Digitalisasi Pembayaran! 💳💻

Guna memastikan pengelolaan keuangan satuan kerja berjalan optimal dan modern,

KPPN Kotabaru menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi

CMS dan KKP bagi Satker Mitra Kerja KPPN Kotabaru.

Kenapa sih CMS dan KKP itu penting?

CMS (Cash Management System): Transaksi satker jadi lebih mudah, real-time, dan

meminimalisir risiko penggunaan uang tunai.

KKP (Kartu Kredit Pemerintah): Belanja operasional satker jadi lebih praktis, fleksibel,

dan mendukung produk dalam negeri.

Melalui monev ini, KPPN Kotabaru siap mendampingi satker untuk mengatasi kendala

di lapangan demi pengelolaan APBN yang makin akuntabel.

Yuk, sukseskan transformasi digital pengelolaan keuangan negara!

Sebagai wujud komitmen membangun pelayanan publik yang transparan, adaptif

dan responsif, KPPN Kotabaru menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Tahun

2026 pada Rabu (17/6). Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPPN Kotabaru

senantiasa membangun komunikasi yang konstruktif dengan para pemangku

kepentingan.
Hadir pada kegiatan ini, perwakilan dari satuan kerja mitra kerja KPPN Kotabaru,

perwakilan tokoh masyarakat. perwakilan akademisi dan perwakilan dari media

massa.
Bapak Sugeng Widodo, selaku Kepala KPPN Kotabaru mengawali kegiatan ini

dengan menyampaikan progres APBN di wilayah pembayaran KPPN Kotabaru

sampai dengan bulan Mei 2026 yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat

dengan realisasi per Mei 2026 sebesar 38,79 % dari pagu sebesar Rp470,70

miliar danTransfer ke Daerah dengan realisasi per Mei 2026 sebesar 44,78%

dari pagu sebesar Rp3,1 Triliun. Selanjutnya disampaikan hasil Indeks Kepuasan

Masyarakat KPPN Kotabaru pada Triwulan I tahun 2026 yang mencapai 4,98 dari

Skala 5 atau dengan nilai 99,60 (sangat baik). Pada sesi selanjutnya dilaksanakan

Integrity Sharing dengan memutar video pendek yang bertemakan integritas.
Pada sesi diskusi yang dipandu oleh Ibu Sri Sarbini selaku Kepala Seksi Verifikasi,

Akuntansi dan Kepatuhan Internal, perwakilan pemangku kepentingan

menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja KPPN Kotabaru dan memberikan

saran serta usulan untuk perbaikan layanan pada KPPN Kotabaru.
Pada akhir acara dilakukan penendatanganan Berita Acara kesepakatan antara

Kepala KPPN Kotabaru dengan perwakilan para pemangku kepentingan.

Kesepakatan ini adalah sebagai wujud nyata dan upaya dalam rangka

menyeleraskan antara standar layanan dengan kebutuhan para pengguna

layanan dan mitra kerja sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif.

Rekomendasi atas hasil kesepakatan tersebut akan segera ditindaklanjuti

sebagai wujud komitmen KPPN Kotabaru untuk terus meningkatkan

kualitas pelayanan publik.

#UangKita Menjaga Daya Beli & Mendorong Ekonomi
APBN terus bekerja sebagai shock absorber di tengah gejolak ekonomi

global, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui berbagai program prioritas.
Dengan belanja negara yang adaptif dan responsif, #UangKita hadir untuk

melindungi stabilitas, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan

manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

#DJPb #IndonesianTreasury #APBN KiTa

FGD dan Bimtek Penyaluran DAU Specifik Grant TA 2026

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah Kabupaten Kotabaru merupakan

instrumen krusial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan

keberlangsungan pelayanan publik di tingkat Kabupaten Kotabaru. Dalam rangka

implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026, KPPN Kotabaru

menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Specifik Grant TA 2026 bertempat di Ruang

Rapat BPKAD Kabupaten Kotabaru, pada Selasa (23/6). Hadir dalam kegiatan ini,

Kepala BPKAD Kabupaten Kotabaru, Bapak Risa Ahyani, SE, M.Si, Perwakilan dari

Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru, Perwakilan SKPD pengampu DAU Specific

Grant, Perwakilan Kecamatan dan Perwakilan dari Kelurahan. Dalam Sambutannya,

Kepala BPKAD mengharapkan agar setelah kegiatan FGD dan Bimtek dapat dilakukan

akselerasi atas pemenuhan dokumen syarat salur sehingga proses penyaluran DAU

Specifik Grant TA 2026 dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya Kepala KPPN

Kotabaru menyampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan atas proses penyaluran

DAU Specifik Grant TA 2026. Pada sesi selanjutnya disampaikan materi PMK Nomor 35

Tahun 2026 dan Bimtek Penyaluran DAU Specifik Grant TA 2026 oleh Ibu Siti Fatimah

selaku Kepala Seksi Bank KPPN Kotabaru. Agenda kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi

oleh seluruh peserta kegiatan. Seluruh peserta kegiatan dengan antusias mengikuti

setiap materi hingga akhir kegiatan.

#kppnkotabaru #intress

Pada akhir Triwulan II 2026, KPPN Kotabaru intensif menyelenggarakan agenda

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran bersama Satuan Kerja

mitra kerja di wilayah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Fokus utama kali ini adalah percepatan akselerasi penyerapan Belanja Modal.

Belanja modal yang bersumber dari APBN memegang peran krusial sebagai

stimulus pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah. Melalui

monev ini, KPPN Kotabaru hadir sebagai financial advisor untuk mengidentifikasi

kendala administratif dan memberikan solusi taktis agar proyek-proyek strategis

nasional dapat berjalan tepat waktu dan akuntabel.

Mari bersama kita optimalkan kinerja anggaran demi hasil nyata bagi masyarakat!✨
#KPPNKotabaru
#SemangatBAJA
#DJPbHAnDAL
#InTress

Negara hadir untuk mereka yang paling rentan. Anak yatim, lansia, penyandang

disabilitas, dan kelompok rentan berhak hidup layak dengan pangan bergizi.
Melalui Bansos Permakanan dan ATENSI YAPI, kita bersama menjaga martabat

dan memastikan tidak ada yang tertinggal dari hak dasar mereka.

Karena kepedulian dimulai dari kita.

#IndonesianTreasury #UangKita #APBNKita #UangKitaBuatApa