Kudus, 11 September 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus menyelenggarakan Press Release Kinerja APBN Bulan Agustus 2025 sekaligus melaksanakan inovasi MENARA KUDUS (Monitoring Evaluasi dan Asistensi Realisasi Anggaran Kinerja dan Digitalisasi UP Satker) edisi ke-2. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Teams Meeting dan diikuti oleh satker mitra KPPN Kudus, termasuk para Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara, dan PPSPM.
Capaian Kinerja APBN
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi MSKI KPPN Kudus, Bambang Hariyadi, memaparkan capaian kinerja APBN hingga Agustus 2025. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di wilayah kerja KPPN Kudus mencapai Rp710,49 miliar atau 59,78% dari pagu Rp1.188,46 miliar.
Dibandingkan periode yang sama tahun 2024, kinerja belanja menurun 16,31%. Namun, terdapat perbaikan pada belanja pegawai (+18%) dan belanja bansos (+55,22%), sementara belanja barang dan belanja modal masih perlu ditingkatkan.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasi mencapai Rp3,404 triliun atau 65,30% dari pagu Rp5,212 triliun. Penyaluran terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,041,23 triliun (70,09%), disusul Dana Desa Rp418,18 miliar (67,84%), DBH Rp305,10 miliar (61,23%), DAK Non Fisik Rp593,90 miliar (57,07%), dan DAK Fisik Rp16,38 miliar (18,99%). Penyaluran DAU terbesar diterima Kabupaten Jepara (Rp757 miliar), diikuti Kabupaten Demak (Rp696,17 miliar), dan Kabupaten Kudus (Rp588,06 miliar).
Dibandingkan periode yang sama tahun 2024, kinerja belanja menurun 16,31%. Namun, terdapat perbaikan pada belanja pegawai (+18%) dan belanja bansos (+55,22%), sementara belanja barang dan belanja modal masih perlu ditingkatkan.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasi mencapai Rp3,404 triliun atau 65,30% dari pagu Rp5,212 triliun. Penyaluran terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,041,23 triliun (70,09%), disusul Dana Desa Rp418,18 miliar (67,84%), DBH Rp305,10 miliar (61,23%), DAK Non Fisik Rp593,90 miliar (57,07%), dan DAK Fisik Rp16,38 miliar (18,99%). Penyaluran DAU terbesar diterima Kabupaten Jepara (Rp757 miliar), diikuti Kabupaten Demak (Rp696,17 miliar), dan Kabupaten Kudus (Rp588,06 miliar).
Inovasi MENARA Kudus
Agenda kedua yaitu pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Asistensi Realisasi Anggaran Kinerja dan Digitalisasi UP Satker (MENARA Kudus), yang disampaikan oleh Fungsional PTPN KPPN Kudus, Moh. Malik Abdul Arifin. Inovasi ini hadir untuk memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, dan asistensi pelaksanaan anggaran satker, sekaligus menjadi akselerasi implementasi digitalisasi pembayaran melalui Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digipay Satu.
Berdasarkan hasil monev, KPPN Kudus mencatat nilai IKPA Agustus 2025 sebesar 97,95 atau kategori Sangat Baik, meningkat dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan seperti Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan UP/TUP.
KPPN Kudus juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan akuntabilitas, antara lain melalui penyaluran KIP Kuliah untuk 944 mahasiswa IAIN Kudus senilai Rp13,23 miliar, guna mendukung akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu berprestasi.
Sosialisasi Security Awareness
Selain menyampaikan capaian kinerja APBN, kegiatan ini juga diisi dengan Sosialisasi Security Awareness, yang mengingatkan pentingnya keamanan informasi dalam mendukung tata kelola APBN yang modern.
KPPN Kudus juga kembali menegaskan komitmennya dalam penguatan budaya integritas, dengan memberikan seluruh layanan secara gratis (Rp0,-) dan menolak segala bentuk gratifikasi. Seluruh mitra kerja diimbau untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun, serta melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran atau penerimaan gratifikasi oleh pegawai.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KPPN Kudus berharap capaian kinerja APBN di wilayah Kudus, Demak, dan Jepara semakin meningkat, serta inovasi MENARA Kudus dapat menjadi motor penggerak tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
