KPPN Kuningan Gelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan layanan yang diberikan senantiasa sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuningan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah dialog dan partisipasi aktif pengguna layanan dalam memberikan masukan, kritik, maupun rekomendasi terhadap penyelenggaraan layanan KPPN Kuningan. Oleh karena itu, sesuai dengan Nota Dinas Setditjen Perbendaharaan Nomor ND-953/PB.1/2026 hal Permintaan Dukungan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) dan Forum Konsultasi (FKP) Tahun 2026, KPPN Kuningan menyelenggarakan kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan pada KPPN Kuningan. Standar pelayanan menjadi acuan dalam penyelenggaraan sekaligus penilaian kualitas layanan, serta merupakan bentuk kewajiban dan komitmen penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang prima, berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
Kegiatan FKP dilaksanakan pada Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 09.30 s.d. 12.00 WIB bertempat di Aula KPPN Kuningan. Kegiatan dilaksanakan secara luring dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan diskusi dua arah yang mempertemukan KPPN Kuningan dengan para pengguna layanan. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan satuan kerja, akademisi dari Universitas Kuningan, masyarakat, serta media.
Paparan materi disampaikan oleh Kepala KPPN Kuningan, Bapak Andriansyah. Beliau menyampaikan bahwa urgensi pelaksanaan FKP adalah sebagai upaya peningkatan kualitas layanan KPPN melalui pelibatan aktif publik (meaningful participation) dalam penyusunan maupun penyempurnaan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, turut disampaikan pula Press Conference Kinerja APBN di wilayah KPPN Kuningan. Sampai dengan 14 Agustus 2026, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) telah mencapai Rp431 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp703 miliar, atau sekitar 61 persen dari pagu. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp2,69 triliun dari total pagu sebesar Rp3,94 triliun, atau sekitar 68 persen dari pagu.
Tema strategis yang diangkat dalam FKP Tahun 2026 adalah digitalisasi pengelolaan keuangan melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada satuan kerja. Pembahasan diarahkan pada penguatan kinerja implementasi KKP pada satuan kerja lingkup Kuningan dan Majalengka. Implementasi KKP merupakan bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara yang mendorong transaksi belanja pemerintah menjadi semakin efisien, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi secara digital. Melalui forum ini, KPPN Kuningan mendorong satuan kerja untuk terus meningkatkan pemanfaatan KKP sesuai ketentuan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam implementasinya. Kolaborasi antara KPPN, satuan kerja, serta ekosistem terkait diperlukan agar pemanfaatan instrumen digital tersebut tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi benar-benar memberikan manfaat dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran.
Selain membahas pelayanan dan digitalisasi pengelolaan keuangan, FKP juga menjadi sarana untuk memperkuat security awareness, keamanan data, serta bijak dalam bermedia sosial. Hal ini penting mengingat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara harus diiringi dengan kesadaran seluruh pihak dalam menjaga keamanan informasi dan data. Kepala KPPN Kuningan juga menegaskan himbauan agar seluruh pengguna layanan dan masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya indikasi gratifikasi dan penyelewengan dalam lingkungan KPPN Kuningan segera melaporkan indikasi pelanggaran tersebut.
Melalui FKP, KPPN Kuningan berharap terbangun kesepahaman antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan. Setiap permasalahan, masukan, dan rekomendasi yang muncul dalam diskusi akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan ke depan. KPPN Kuningan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan digitalisasi pengelolaan keuangan, menjaga transparansi kinerja APBN, serta memperkokoh integritas dan keamanan informasi, KPPN Kuningan berupaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
