• Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

1. Kinerja Pendapatan Negara
1. Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) mencapai Rp12.408.269.866,- atau 251,58% dari target;
2. Pendapatan Dalam Negeri tumbuh sebesar Rp45.903.181- atau 0,37% year on year (yoy), kenaikan tersebut terdiri PNBP lainya;
3. Pendapatan perpajakan  s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp112.524.455.124,-, meningkat Rp12.745.860.426,- atau (12,77%). Pertumbuhan terbesar terjadi pada PPh pasal 22, 26 dan PPN Dalam Negeri.
2. Kinerja Belanja K/L dan TKD
1. Pagu belanja negara sebesar Rp2.229.503.860.000,- meningkat sebesar Rp61.679.415.000,- atau (2,85%) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp427.347.461.000,- (19,17%) dan pagu TKD sebesar Rp1.802.156.399.000,- (80,83%). Kenaikan pagu terjadi pada pagu TKD sebesar Rp6.498.775.000,- (0,36%) sedangkan Pagu Belanja K/L meningkat Rp55.180.640.000,- (14,83%);
2. Realisasi belanja Negara Rp2.209.504.773.900,- (99,10%), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp416.234.150.469,- (97,40%) dan realisasi belanja TKD sebesar Rp1.793.270.623.431,- (99,51%). 
3. Realisasi Belanja Negara secara jumlah tumbuh sebesar Rp57.455.087.911,- (2,67% yoy) dengan Belanja K/L tumbuh sebesar Rp51.251.973.180,- (14,04% yoy) dan Belanja TKD tumbuh sebesar Rp6.203.114.731,- (0,35% yoy). Belanja K/L tumbuh secara persentase 14,04% dimana pertumbuhan masing-masing jenis belanja adalah untuk belanja pegawai Rp28.898.985.655,- (13,39% yoy) dan Belanja Barang Rp23.117.808.385,- (15,82%). Sedangkan belanja modal mengalami kontraksi Rp764.820.860,- (-24,91% yoy).
4. Realisasi belanja Transfer Ke Daerah secara jumlah memang mengalami pertumbuhan sebesar Rp6.203.114.731,- atau 0,35%, namun secara persentase mengalami kontraksi 0,01% yoy dikarenakan terdapat DAU P3K yang tidak tersalurkan seluruhnya sesuai tahun 2023.
5. K/L dengan Realisasi Tertinggi terhadap Pagu adalah Kementerian Agama (102,84%), POLRI (99,13%) dan Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (99,05%).
3. Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku satker
1. Realisasi belanja KPPN Kutacane sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.944.994.187,- dari pagu Rp1.968.397.000,- atau 98,81%. Sisa dana terdiri dari belanja perjalanan dinas yang diblokir, efisiensi perjalanan dinas, serta sisa belanja kontraktual pengadaan barang dan jasa. 
2. Untuk bulan Desember 2024 dicapai nilai IKPA sebesar 100,00.

• Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN

1. Penerimaan perpajakan TA. 2024 di wilayah KPPN Kutacane mengalami peningkatan dibandingkan penerimaan pajak TA. 2023 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi setiap triwulan. 
2. Ketertiban bendahara dan pemerintah desa dalam melakukan penyetoran pajak di wilayah Aceh Tenggara sudah mulai meningkat dengan adanya  koordinasi bersama BPKAD dan DPMD dalam penyaluran dana desa. Ini sebagai salah satu faktor peningkatan Penerimaaan Perpajakan Tahun 2024. Perlu didorong peningkatan perpajakan dari Dana Desa untuk Tahun 2025.
3. Masih terdapat realisasi belanja pagu minus di TA 2024  sehingga harus segera diselesaikan oleh satker dengan mekanisme revisi DIPA.
4. KPU menjadi satker dengan realisasi terendah dikarenakan terdapat hibah dari Pemda untuk Pilkada 2024 yang belum diajukan pengesahan ke KPPN di Tahun 2024.
5. Dengan jumlah pagu yang cukup besar dan realisasi belanja yang cukup berpengaruh terhadap realisasi belanja secara total serta ketidak disiplinan satker KPU dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban menyebabkan kinerja penilaian IKPA khususnya pada indikator RPD Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menjadi tidak maksimal.
6. Realisasi implementasi Digitalisasi Pembayaran khususnya penggunaan KKP dan Digipay, walaupun sudah sesuai target IKU, tetapi belum maksimal karena kendala infrastruktur seperti ketersediaan mesin EDC dan waktu penerbitan KKP, serta aplikasi Digipay yang tidak user friendly dan kadang2 eror. Ditambah sulitnya merubah mindset pembayaran secara cash ke non cash.
7. Realisasi belanja barang menjadi yang terendah karena selain ada hibah yang belum disahkan, juga terdapat pagu belanja dari satker yang diblokir  sesuai instruksi presiden terkait penghematan perjalanan dinas.
8. Realisasi Belanja TKD secara presentase mengalami kontraksi 0,01 persen karena DAU P3K tidak disalurkan semua seperti tahun 2023 dan adanya pemotongan penyaluran dana desa akibat adanya dana desa tahun 2024 yang belum dipertanggungjawabkan. 

• Kesimpulan dan Saran

1. Penerimamaan Negara dari Perpajakan dan PNBP sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan TA 2023 yoy;
2. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan TA 2023 yoy sebesar 2,90% yang disebabkan pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat;
3. Realisasi TKD TA 2024 mengalami kontraksi 0,01% karena DAU P3K tidak disalurkan semuanya seperti TA 2023, hanya disalurkan sebesar yang direalisasikan. 
4. Masih terdapat realisasi belanja pagu minus di TA 2024  sehingga harus segera diselesaikan oleh satker dengan mekanisme revisi DIPA;
5. Masih terdapat hibah dari satker KPU untuk Penyelenggaraan Pilkada yang belum disahkan sehingga akan didorong satker mengajukan pengesahan hibah diperpanjangan waktu pertanggungjawaban APBN 2024;
6. Perkembangan inflasi di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues selama bulan Desember 2024 mengalami deflasi dengan komoditas yang mempengaruhi deflasi di Kab. Aceh Tenggara adalah Beras, Minyak Goreng, sedangkan di Kabupaten Gayo Lues adalah Daging Ayam Ras, Cabe Rawit, dan Cabe Merah.
7. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues Triwulan III TA 2024 mengalami pertumbuhan positif dimana Kabupaten Aceh Tenggara sebesar  2,35 dan Kabupaten Gayo Lues sebesar 4,7.
8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan III tahun 2024 kemungkinan disebabkan adanya penyelenggaraan PON XXI di wilayah Provinsi Aceh dan pelaksanaan Pemilukada
9. Progres Digitalisasi Pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi capaian transaksi CMS :4.120 transaksi, KKP : 115 transaksi dan Digipay Satu : 45 transaksi. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun bulan sebelumnya, namun masih perlu ditingkatkan dan dicarikan solusi atas permasalahannya selama tahun 2024 terutama terkait sarana prasarana pendukung dan perubahan mindset pengelola keuangan satker.
10. Terdapat peningkatan nilai IKPA Desember TA 2024, namun deviasi antara RPD halaman III DIPA dengan realisasi anggaran masih menjadi isu di satker-satker lingkup KPPN Kutacane, khususnya Belanja Modal dan Belanja Barang.
11. Perlu terus  dilakukan Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran atau kinerja fiskal di TA 2025 dengan meningkatkan fungsi treasury dan financial advisor serta melakukan kegiatan regional economist.

Selengkapnya dapat diakses pada link dibawah ini

Monthly Report KPPN Kutacane Cut Off Data 31 Desember 2024