Jakarta, 17 Mei 2023 - Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. APBN 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) tahun 2023 dengan tema "Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Rabu (17/5).
"Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden? Yang sudah disepakati kabinet, dan kemudian dijalankan konsisten. Karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet. Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," jelas Menkeu
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan Negara mencapai Rp647,2T atau 26,3% dari APBN yang meningkat sebesar 29,0% dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp518,7T (16,9% dari APBN), naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada Triwulan I 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5T atau sebesar 0,61% dari Produk Domestik Bruto dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp228,8T.
Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menambahkan saat ini Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu telah melaksanakan beberapa langkah dan kebijakan strategis di bidang pelaksanaan anggaran. Di antaranya simplifikasi dan refinement Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), modernisasi penyaluran bantuan sosial menggunakan platform digital, penyempurnaan Online Monitoring SPAN yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi terkait penyaluran TKD, untuk mendukung kebijakan penyaluran TKD melalui KPPN pada tahun 2023, sekaligus memperkuat peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor di daerah. Terakhir adalah pengembangan modul capaian output pada Aplikasi SAKTI yang dapat menyediakan informasi yang akurat terkait proyeksi capaian output yang lebih riil sehingga meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi belanja Kementerian/Lembaga.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada para pimpinan K/L yang memiliki kinerja anggaran terbaik berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran, yaitu besar, sedang, dan kecil. K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Untuk kategori sedang, K/L penerima penghargaan adalah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk kategori kecil, penghargaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022 didapatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menteri Keuangan berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, quality of spending, maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga good governance dan spending better dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu diminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN.
Acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 ini diisi dengan diskusi panel/talk show yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro yang menyampaikan materi terkait kualitas belanja dari perspektif masing-masing, dengan dipimpin oleh moderator Leonard Samosir.
Sebagai informasi, serangkaian kegiatan turut diadakan menuju Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 mencakup: (i) Tiga kegiatan utama pra event, yaitu Stakeholder Day pada tanggal 20-21 Maret 2023, Coaching Clinic yang telah dilaksanakan pada 5 April 2023, serta Rakortek Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2023 pada 11 Mei 2023; (ii) dua side events yang mencakup: Lomba-lomba dalam rangka Rakornas PA yang dilaksanakan pada Februari - Maret 2023 dan PAstival UMKM, dilaksanakan tanggal 09-10 Mei 2023; serta (iii) main event, yaitu acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan tanggal 17 Mei 2023.
