Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe telah merilis laporan kinerja APBN hingga Februari 2025. Secara keseluruhan, realisasi APBN di wilayah ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dalam aspek pendapatan negara. Hal ini terjadi meskipun terdapat tantangan seperti transisi pemerintahan baru, efisiensi anggaran, serta perubahan sistem pelaporan pajak melalui Coretax.
Kinerja Pendapatan Negara
Sampai dengan Februari 2025, total pendapatan negara mencapai Rp215,60 miliar atau tumbuh 7,02% dari tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan masih menjadi porsi terbesar dalam pendapatan negara, yaitu Rp187,30 miliar atau tumbuh 13,78% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp164,62 miliar. Dari penerimaan perpajakan yang dibukukan, penerimaan dari sektor bea masuk dan bea keluar berkontribusi sangat signifikan sebesar 56,89% dari total penerimaan perpajakan atau tumbuh 235,18% dari capaian tahun sebelumnya. Selain komponen perpajakan, penerimaan negara juga disumbangkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-BLU sebesar Rp17,14 miliar dan Pendapatan BLU sebesar Rp11,15 miliar.
Realisasi Belanja Negara
Belanja Negara hingga Februari 2025 telah mencapai Rp835,19 miliar atau 12,12% dari pagu total Rp6,88 triliun. Komposisi realisasi belanja tersebut mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp260,66 miliar (12,59% dari pagu K/L) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp574,54 miliar atau 12,59% dari pagu TKD Rp4,56 triliun. Belanja K/L umumnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dam program strategis pemerintah yang teralokasikan dalam berbagai kelompok belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai menjadi belanja yang memiliki realisasi tertinggi, yaitu 13,12% dari pagu belanja pegawai yang dialokasikan. Sementara itu, realisasi disusul oleh belanja barang 7,79% dan belanja modal 2,29%. Hingga akhir bulan Februari, belum terdapat penyaluran belanja bantuan sosial.
Dari sisi dana Transfer ke Daerah (TKD), realisasi tertinggi dibukukan oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 19,11% dan DAK Non Fisik 14,51%. Dana TKD umumnya digunakan untuk operasional birokrasi pemerintah daerah dan mendukung pembangunan berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa melalui alokasi DAK Fisik dan Dana Desa.
Digitalisasi Belanja Negara
Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan menjadi prioritas KPPN. Digitalisasi dilakukan melalui Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan platform pembayaran digital Digipay. Hingga Februari 2025, sebanyak 31 satuan kerja telah menggunakan CMS dengan transaksi mencapai Rp11,89 miliar, sementara penggunaan KKP mencatat transaksi senilai Rp21,34 juta. Upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
