Yth.   Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Liwa

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peraturan dimaksud, batas waktu penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dalam hal tanggal 10 tersebut jatuh pada hari libur maka disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
2. Adapun jadwal penyampaian LPJ Periode Juni - November 2024 sebagai berikut:

3. Dalam rangka memastikan  keandalan  data  dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  maka dilakukan rekonsiliasi, yang meliputi rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal, dengan kewajiban Satker untuk memantau status hasil rekonsiliasi eksternal secara berkala pada Aplikasi MonSAKTI dan menyelesaikan sampai dengan terbit Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) yaitu:

• Tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah dan TDK CoA, atau terdapat persetujuan KPPN dalam hal masih terdapat TDK yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• Tidak terdapat To Do List Pelaporan sesuai periodisasi penyelesaiannya; dan
• Sudah tutup permanen Modul Akuntansi dan Pelaporan periode rekonsiliasi berkenaan. 

4. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Juni sampai dengan November 2024 dilakukan sesuai jadwal sebagai berikut:

5. Seluruh Satuan Kerja agar menyampaikan LPJ dan melaksanakan rekonsiliasi eksternal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Surat Undangan dapat diunduh melalui tautan di bawah ini: