Tanggal 30 Oktober 1946 Pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) dan menyatakan uang NICA dan uang Javache Bank sudah tidak berlaku lagi. ORI menjadi kebanggaan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia, menjadi lambang kedaulatan bangsa Indonesia dan wujud kepercayaan diri bangsa Indonesia. Semangat perjuangan diawal kemerdekaan itu mengilhami prestasi gemilang disaat ini untuk mewujudkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan negara.
Setelah menempuh pembahasan yang alot dari tahun 2006 sampai tahun 2011, Undang-undang mata uang NKRI akhirnya diterbitkan. Mata uang NKRI mempertegas Rupiah telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Bertepatan dengan terbentuknya pemerintahan baru, hari uang tahun 2014 mengambil tema “dengan semangat baru, kita selaraskan gerak kerja kemenkeu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan” .
Bersama dengan elemen pemerintahan lainya , kementerian keuangan akan berkoordinasi dalam keselarasan gerak langkah menuju kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brojonegoro.
Sesaat lagi Asean Economic Community (AEC) 2015, negara Indonesia harus memiliki setrategi jitu untuk meningkatkan daya saing nasional. Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.
Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan menyematkan tanda jasa Satyalencana Karya Satya 30, 20 dan 10 tahun mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menjadi salah satu penerima tanda jasa Satyalencana Karya Satya 30 tahun. Beberpa kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan mendapatkan penghargaan. KPPN Amlapura mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPPN Yogyakarta dan KPPN Balikpapan mendapatkan peringkat dua dan tiga KPPc. Menteri Keuangan juga memberikan penghargaan kepada kantor-kantor yang termasuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2014. KPPN Semarang II dan KPPN Bangko merupakan penyandang gelar Wilayah Bebas dari Korupsi dari 12 unit kerja yang mendapatkannya.
Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan
