DARI SEGELAS KOPI PAHIT: CATATAN SEORANG KEPALA SUBBAGIAN UMUM TENTANG PERBENDAHARAAN,

Selasa pagi ini di kota Lubuk Linggau, alarm smartphone dan tablet saya terus menerus berdering, waktu menunjukkan sudah pukul 06.00 WIB, sebuah penanda bahwa saya harus menyegerakan diri untuk melakukan rutinitas harian sama seperti hari kerja lainnya. Karena jarak dari rumah negara ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Lubuk Linggau yang cukup jauh, kurang lebih 9km, pada akhirnya saya tiba dikantor 8.40 WIB. Udara kota Lubuklinggau yang masih segar dan sejuk, warga yang relatif ramah terhadap pendatang, lalu lintas belum terlalu padat seperti di kota besar di pulau Jawa, dan aroma kopi pahit mulai memenuhi ruang kerja saya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan Pramubakti PPNPN yang selalu membawakan segelas kopi untuk saya setiap pagi. Seperti biasa, kopi hitam dua sendok makan tanpa gula, pahit? Iya! Bagi saya, kopi pahit adalah penanda awal hari, sederhana, jujur, dan apa adanya, well apa artinya segelas kopi tanpa rasa pahit, bukan?

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu inovasi penting dalam kerangka tersebut adalah Digipay, platform pembayaran digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mendukung proses transaksi non-tunai di lingkungan satuan kerja pemerintah.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan instrumen pembayaran modern berbasis cashless yang diterapkan oleh pemerintah pusat guna mendukung efisiensi belanja negara, transparansi, penguatan akuntabilitas fiskal, mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan, mengoptimalkan anggaran, mendukung inklusi keuangan dan mendorong belanja produk dalam negeri. Seiring dengan transformasi digital pengelolaan keuangan negara, KKP juga telah diintegrasikan sebagai salah satu komponen tambahan pada indikator pengelolaan UP dan TUP dalam penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).

Tantangan Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2025 pada KPPN Lubuk Linggau

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tahun 2025 Pemerintah kembali memberikan Gaji Ketiga Belas kepada seluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah yang diantaranya kepada PNS, PPPK, Prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 diatur lebih rinci tata cara pembayaran berupa pihak yang berhak menerima Gaji Ketiga Belas , waktu pembayaran, komponen dan besaran yang dibayarkan.

1. hasil Survei SPI 2024 -> Perbendaharaan 90,... -> overall Kemenkeu turun 86,46 (turun)

Internal: masih terdapat kolusi dengan pihak eksternal dalam memengaruhi keputusan penganggaran...

Eksternal: Pengadaan dilakukan tidak transparan, masih kurangnya pemahaman teknis lintas KL..., terdapat oknum pegawai a.n. Kemenkeu untuk kepentingan pribadi, usul danatransfer Daerah dan vendor PBJ, 

2. Kerangka Kerja Integritas: KKI disusun berdasarkan nilai2 Kemenkeu untuk mencegah korupsi...

Pimpinan unit penggerak Integritas dengan model 4 pillar: Regulasi, Struktur, Proses, Sumber Daya

54 kode etik Kemenkeu, peran pimpinan: memberikan teladan s.d. perilaku kepemimpinan..

Peran Lini Pertama dalam KKI: Pencegahan, Deteksi, Respon, Monev...

Kewajiban dan Sanksi/Pidana Pengendalian Gratifikasi: Kewajiban Pegawai dan Pimpinan, Hukdis PP 94/2021, Sanksi Pidana UU. No.31/1999.

Manfaat Pelaporan Gratifikasi: Individu: merupakan deklarasi integritas pegawai, Organisasi: profil intgritas unit kerja, database dalam identifikasi dan profiling, tercipta budaya anti korupsi dan anti gratifikasi, 

Latar Belakang

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan suatu alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja suatu Kementerian Negara/Lembaga. IKPA dipergunakan untuk mengukur seberapa baik pelaksanaan anggaran telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Download di sini

Perjanjian Kinerja KPPN Lubuk Linggau Tahun 2024