DARI SEGELAS KOPI PAHIT: CATATAN SEORANG KEPALA SUBBAGIAN UMUM TENTANG PERBENDAHARAAN,

Selasa pagi ini di kota Lubuk Linggau, alarm smartphone dan tablet saya terus menerus berdering, waktu menunjukkan sudah pukul 06.00 WIB, sebuah penanda bahwa saya harus menyegerakan diri untuk melakukan rutinitas harian sama seperti hari kerja lainnya. Karena jarak dari rumah negara ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Lubuk Linggau yang cukup jauh, kurang lebih 9km, pada akhirnya saya tiba dikantor 8.40 WIB. Udara kota Lubuklinggau yang masih segar dan sejuk, warga yang relatif ramah terhadap pendatang, lalu lintas belum terlalu padat seperti di kota besar di pulau Jawa, dan aroma kopi pahit mulai memenuhi ruang kerja saya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan Pramubakti PPNPN yang selalu membawakan segelas kopi untuk saya setiap pagi. Seperti biasa, kopi hitam dua sendok makan tanpa gula, pahit? Iya! Bagi saya, kopi pahit adalah penanda awal hari, sederhana, jujur, dan apa adanya, well apa artinya segelas kopi tanpa rasa pahit, bukan?

Laptop TUF berwarna hitam saya buka, aplikasi satu kemenkeu dan web whatsapp di browser Chrome adalah aplikasi yang pertama saya buka. Sebelum masuk ke notifikasi agenda rapat di MS Teams atau pesan di whatsapp yang menunggu balasan, ada rutinitas yang selalu saya lakukan: mengecek kondisi sarana dan prasarana kantor. Listrik, jaringan internet, kebersihan ruang layanan, pegawai PPNPN, hingga kesiapan fasilitas pendukung pegawai dan tamu. Rutinitas ini mungkin terlihat administratif dan klerikal, tetapi justru di sinilah langkah awal kegiatan perbendaharaan dimulai di sebuah kantor kecil bernama KPPN Lubuk Linggau.

Dari kantor ini, APBN bekerja, dan dari kota ini, kota Lubuklinggau, kota yang dikenal dengan buah duriannya, batiknya, alpukatnya, dan gula merahnya, saya belajar bahwa pengelolaan anggaran negara tidak pernah lepas dari konteks lokal, *slurpp*, suara seruput segelas kopi saya.

Perbendaharaan dan Wajah Kota Lubuklinggau

Sebagai Kepala Subbagian Umum (KSU) di KPPN Lubuk Linggau, saya menyadari betul bahwa perbendaharaan tidak berdiri di ruang hampa. Ia hadir di tengah masyarakat dengan karakter, potensi, dan tantangan yang khas.

 Lubuklinggau bukan kota metropolitan, tetapi denyut ekonominya terasa nyata, bahkan menurut saya, dibandingkan dengan kota besar di Prov. Sumatera Selatan lainnya, kota ini masih lebih ramai. Di musim tertentu, durian lokal beraneka jenis dan ukuran memenuhi sudut-sudut kota. Alpukat baik yang dipetik dari kebun warga atau bahkan dari rumah negara kami sendiri pun bisa dinikmati, gula merah yang biasa digunakan untuk kuah pempek, sebuah makanan has Sumatera Selatan, diproduksi secara turun-temurun di dusun atau perkampungan, dan batik dengan corak duren khas Lubuklinggau terus berupaya menemukan ruang di pasar yang lebih luas.

Semua aktivitas ekonomi itu, langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat, pasti akan bersinggungan dengan APBN, entah melalui belanja pemerintah, dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), fasilitas layanan publik, atau infrastruktur pendukung. Di titik inilah perbendaharaan hadir, melalui peran KPPN Lubuk Linggau, kami memastikan kebijakan fiskal nasional dapat menyentuh kondisi nyata di lapangan.

Hari Bakti Perbendaharaan: Menjaga Amanah dari Daerah

Hari Bakti Perbendaharaan bagi saya, atau rekan-rekan Perbendaharaan lainnya tentunya bukan sekadar peringatan institusional annual. Ia adalah momen untuk berhenti sejenak dan melihat ke sekitar. Dari balik meja kerja, saya melihat bagaimana perbendaharaan berperan menjaga kesinambungan layanan negara, bahkan di daerah yang jauh dari Pulau Jawa, atau mungkin di beberapa daerah yang kebanyakan warga negara kita sampai belum tahu keberadaannya.

Kami di KPPN Lubuk Linggau, mungkin tidak menyalurkan durian, alpukat, batik, atau gula merah secara langsung kepada masyarakat. Namun sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), yang menyalurkan dana APBN serta menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara, kami memastikan jalan menuju sentra produksi tetap terjaga, layanan kesehatan tersedia, pendidikan berjalan, dan roda pemerintahan daerah berfungsi.

Kami dan seluruh unit instansi vertikal lainnya di Ditjen Perbendaharaan bekerja dalam senyap. Tidak banyak yang tahu proses di balik penyaluran anggaran, tetapi dampaknya terasa nyata. Ketika gaji, tunjangan kinerja, uang makan, dan lembur pegawai dibayarkan tepat waktu, ketika layanan publik tidak terhenti, dan ketika kegiatan ekonomi lokal terus bergerak, di sanalah kami menjalankan fungsi Perbendaharaan.

APBN 2026 dari Kaca Mata Seorang Kepala Subbagian Umum

Membicarakan APBN 2026 dari kota kecil seperti Kota Lubuklinggau memberi perspektif yang berbeda. APBN bukan hanya soal angka nasional, tetapi tentang bagaimana kebijakan fiskal diterjemahkan di tingkat lokal.

Di kota ini, APBN hadir dalam bentuk penyaluran belanja pegawai, belanja barang/konsumtif, pembangunan fasilitas publik, dukungan kegiatan pemerintah daerah, hingga penguatan layanan yang menyentuh masyarakat langsung. APBN 2026 diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membuka ruang bagi potensi daerah untuk tumbuh.

Sebagai insan perbendaharaan, kami memastikan bahwa penyaluran anggaran berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Namun lebih dari itu, kami juga memastikan bahwa anggaran tersebut dapat mendukung aktivitas ekonomi lokal, termasuk dukungan kepada UMKM, sebuah entitas yang bukan wilayah kerja KPPN, apakah yang mengolah batik, produk turunan durian, alpukat, dan gula merah atau produksi lokal lainnya.

Saya sering melihat bagaimana kebijakan fiskal yang baik akan terasa dampaknya ketika pelaku usaha kecil tetap bertahan, layanan publik tetap berjalan, dan masyarakat merasa negara hadir dalam keseharian mereka.

BLU dan Layanan yang Dekat dengan Masyarakat

Di daerah seperti kota Lubuklinggau, peran Badan Layanan Umum (BLU) terasa sangat nyata. Rumah sakit, institusi pendidikan, dan unit layanan lainnya menjadi titik temu langsung antara negara dan masyarakat.

BLU memungkinkan layanan bergerak lebih cepat dan adaptif. Di kota ini, fleksibilitas layanan pemerintah adalah penting. Kebutuhan masyarakat tidak selalu bisa menunggu proses birokrasi yang panjang. Namun fleksibilitas tersebut harus tetap dijaga dengan akuntabilitas.

Sebagai insan perbendaharaan, kami memastikan tata kelola BLU berjalan seimbang. Setiap kebijakan, setiap pengelolaan keuangan, harus bermuara pada satu hal: manfaat nyata bagi masyarakat, bahkan tercakup dalam salah satu fungsi kami di KPPN Lubuk Linggau adalah sebagai seorang Finansial Advisor: Special Mission.

Di sanalah saya melihat APBN bekerja secara nyata. Tidak dalam bentuk grafik, infografis, poster atau tabel, tetapi dalam layanan kesehatan yang lebih responsif, pendidikan yang lebih relevan, dan fasilitas publik yang lebih baik.

 Rutinitas Kecil, Dampak Besar

*Slurrpp*, Suara seruputan kopi saya yang terakhir, menyisakan butiran ampas kopi di dasar gelas, saya pun kembali ke rutinitas hari ini. Setelah kopi pahit habis, rutinitas dan agenda kerja lainnya mulai berjalan. Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Triwulan IV tingkat Prov. Sumatera Selatan bersama Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan dan seluruh Kepala dan KSU KPPN di lingkup Prov. Sumsel, koordinasi rencana kerja dengan Kepala Seksi lainnya, diskusi dan berkelakar dengan rekan-rekan Kepala Subbagian Umum lainnya, hingga penyelesaian urusan administrasi mengisi hari kemudian dilanjutkan dengan berjalan santai di lapangan Taman Olahraga Silampari (TOS) hingga jam pulang kantor tiba.

Di sela-sela keseharian saya tersebut, saya sering berpikir: Treasury atau Perbendaharaan di negeri ini dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kantor yang tertata, integritas yang tinggi, pegawai yang nyaman, layanan yang ramah dan proses dengan SOP yang jelas. Semua itu membentuk kepercayaan publik, sedikit demi sedikit.

Di kota yang kaya potensi seperti kota Lubuklinggau, kami selaku insan perbendaharaan berperan menjaga agar APBN tidak hanya hadir dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Penutup: Dari Kota Lubuklinggau untuk Indonesia

Menjelang malam, selesai ibadah salat Magrib, saya menutup laptop dan kembali menatap ruang kerja yang menurut saya cukup besar bagi seorang Kasubbag Umum yang hanya beranggotakan dua orang staf. Di luar, meskipun malam hari, aktivitas kota ini terus berjalan. Mungkin ada pedagang durian yang bersiap pulang, pengrajin batik yang menyelesaikan pesanan, atau pedagang sayur di pasar yang menghitung hasil penjualannya.

Sebagai Kepala Subbagian Umum di KPPN Lubuk Linggau, saya menyadari bahwa peran saya mungkin tidak signifikan dan tidak selalu terlihat. Namun dari rutinitas kecil itulah bagaimana perbendaharaan bekerja.

Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 kali ini, mengingatkan saya pada nilai pengabdian. APBN 2026 memberi arah dan harapan. BLU menunjukkan bahwa layanan publik bisa adaptif dan akuntabel. Dan kota Lubuklinggau, dengan segala kekhasan dan keterbatasannya, menjadi pengingat bahwa APBN sebagai alat kebijakan nasional terasa dampaknya ketika dijalankan di daerah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan khususnya kami di KPPN Lubuk Linggau, bagi saya, bukan sekadar mengelola anggaran. Kami adalah tentang menjaga amanah negara di tengah kehidupan nyata masyarakat, dari segelas kopi pahit yang saya habiskan di pagi hari, dari kota kecil bernama Lubuklinggau yang terus bergerak, dan “Bersama DJPb: Transformasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”.

Disclaimer:

> Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.