Penerimaan Pajak yang bersumber dari APBN sangat diharapkan dapat mendongkrak peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan. Satuan kerja diharapkan sudah mencapai minimal pencapaian realisasi anggaran pada akhir semester I nanti minimal 40% sudah terserap dari APBN agar Pertumbuhan Ekonomi tidak turun dan cenderung stagnan akibat lemahnya daya beli yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Pada Maret lalu, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian/Lembaga.

KPPN Lubuk Linggau senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah. Untuk itu, fungsionalitas KPPN sebagai Kuasa BUN penyalur APBN di wilayah LIMATARA perlu dipertegas demi mendorong pembangunan di daerah dengan tidak melupakan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Lihat Di Sini

Di bagian pertama kemarin, sudah dikasih tau kan bagaimana upaya uang harus dilakukan agar mendapatkan nilai maksimal di 3 indikator penilaian IKPA, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Hal. III DIPA, dan Data Kontrak.

Yuk kita sama-sama membantu bangkitnya UMKM. Beli kebutuhan sehari-hari ke UMKM, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang, mulai dari kita.

Gerakan Zero Retur ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengeluaran kas, yaitu dengan mencegah terjadinya retur SP2D.

Penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pandemi di hampir seluruh belahan dunia telah memberikan dampak dan perubahan yang signifikan pada berbagai aspek dan pola kehidupan masyarakat dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak di berbagai aspek kehidupan, khususnya perekonomian. UMKM merupakan salah satu pilar yang menopang perekonomian nasional selama berlangsungnya Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 lalu.