Saat ini tengah dilakukan upaya agar gaji seluruh anggota TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan dibayarkan secara giral (langsung ke rekening pegawai) sehingga masing-masing pegawai memperoleh gaji sesuai haknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Administrasi belanja pegawai dikelola secara elektronis dengan menggunakan aplikasi komputer yang seragam, efisien, dengan tingkat akurasi yang tinggi. Penggunaan sistem komputasi ini membentuk database pegawai yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan SDM, penganggaran, dan analisis kebijakan di bidang kepegawaian.”kami berharap sistem aplikasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan dan fleksibelitas bagi satker di lingkungan Kemhan dan TNI serta memperhatikan hak-hak yang harus diterima sesuai dengan komponen penghasilan setiap prajurit” kata Direktur Jenderal Perencanaan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsda TNI M. Syaugi.
Sinergi antara Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Keuangan dan Kementerian Pertahanan TNI dalam hal administrasi belanja pegawai ini ditandai dengan penandatanganan MoU pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI(10/03). Implementasi pemisahan kewenangan dan kejelasan peran dalam pengelolaan keuangan Administrasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008. koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Pertahanan TNI menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai yang dijadwalkan keseluruhannya akan selesai pada akhir tahun 2015.” desain dan rencana pelaksanaan pengalihan seharusnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam prosesnya berjalan lancar” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjo Wiryono.
Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan
