Seperti tahun sebelumnya, pada Kamis-Jumat (07/09 - 08/09) lalu, Setda Prov. Sumatera Selatan bersama Ditjen Perbendaharaan Sumsel, OJK Kantor Reg. 7, Perwakilan Perbankan dan Lembaga Penyalur Kredit Sumatera Selatan kembali menggelar "Roadshow Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)" di tiga Pemda : Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas dan Kab. Muratara. Roadshow ini ditujukan untuk memberi literasi kepada masyarakat utamanya kalangan UMKM terkait praktek pengelolaan keuangan usaha dan fasilitasi pemerintah dan lembaga penyalur (perbankan dan non perbankan) dalam pembiayaan modal bagi UMKM.
Pada kesempatan perdana di Pemkot Lubuklinggau (07/09) yang dibuka oleh Sekda Pemkot Lubuklinggau, Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto, mewakili KaKanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan menyampaikan sejumlah update kebijakan penyaluran kredit program (KUR dan UMi) di TA 2023, sekaligus menyoroti tren penyaluran KUR yang berkecenderungan menurun di wilayah LIMATARA. Padahal, kebutuhan akan akses permodalan yang ringan dari kalangan usaha, ternyata tinggi. Kepala KPPN Lubuk Linggau dalam paparannya menyampaikan bahwa ini dapat dilihat sebagai potensi bahwa sisa plafon KUR yang masih relatif besar sampai dengan akhir tahun nanti merupakan potensi sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan usaha, khususnya UMKM di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya.
Keesokan harinya (08/09) di Muratara, hadir langsung memberi paparan dan juga dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengarah TPAKD Prov Sumatera Selatan, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan Lydia K. Christyana yang, selain menyampaikan kembali mengenai pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam pembiayaan kredit program TA 2023, juga menegaskan kembali akan komitmen keberpihakan pemerintah kepada UMKM sebagai komponen penting perekonomian nasional.
KaKanwil DJPb Prov Sumatera Selatan juga secara bersemangat menggugah kalangan UMKM yang hadir, yang seluruhnya merupakan pengusaha perempuan, untuk terus membangun kapasitas usahanya di berbagai aspek, tidak bosan untuk terus belajar, mengembangkan diri dengan memanfaatkan berbagai fasilitasi pemerintah yang telah disediakan. Ia juga meminta komitmen Pemda, Perbankan dan Lembaga Penyalur UMi untuk benar-benar mewujudkan komitmen dukungan terhadap UMKM, tidak hanya dengan mempermudah dan memperluas akses kredit permodalan, tapi juga pendampingan, baik itu untuk skill usaha maupun bantuan akses pemasaran.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan simbolik MoU Kerja Sama Koordinasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah antara Kanwil DJPB Prov. Sumatera Selatan dan Pemkab Muratara yang diwakili oleh Asisten II Bid. Perekonomian dan Kepala BPKAD Kab. Muratara.
Adapun untuk Kab. Musi Rawas, paparan pokok-pokok kebijakan penyaluran kredit program dan progresnya di TA 2023 ini disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Lubuk Linggau, Mahbub Ulhaq, mewakili KaKanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan pada hari yang sama dengan Pemkot Lubuklinggau (07/09).
Keterlibatan aktif jajaran Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan dan KPPN Lubuk Linggau ini merupakan bukti nyata komitmen sungguh-sungguh untuk terus membantu memperjuangkan pemberdayaan UMKM di wilayah Sumatera Selatan termasuk LIMATARA untuk benar-benar dapat mewujudkan ‘UMKM naik kelas’ sehingga dapat pula membawa dampak peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat LIMATARA dan Sumatera Selatan pada umumnya.
