RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2022 akhirnya mendapatkan persetujuan untuk disahkan menjadi UU P2 APBN TA 2022 dalam sidang Paripurna @dpr_ri , Selasa (12/09). Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan @smindrawati mengapresiasi dukungan dan kerja sama DPR selama proses pembahasan RUU tersebut.

Tahun 2022 diakhiri dengan perbaikan di sejumlah indikator perekonomian dan kesejahteraan. Pertanggungjawaban APBN TA 2022 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 pun berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari @bpkriofficial. Opini WTP ini merupakan capaian Opini WTP ketujuh kali berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016. Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR dan BPK dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Kami meyakini bahwa rekomendasi DPR dan BPK akan bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan dan kehandalan APBN, dan akan makin menyempurnakan kinerja APBN sebagai instrumen yang strategis dan diandalkan di dalam mencapai tujuan bernegara,” ungkap Menkeu dalam pidatonya.kppnlubuklinggau