Dirjen Perbendaharaan menghadiri Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Jawa Timur pada Kamis (28/11). Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto membahas isu-isu strategis, seperti perkembangan ekonomi dan fiskal, realisasi dana transfer, dan persoalan disparitas fiskal di Jawa Timur. Selain Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, pada forum tersebut hadir Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, seluruh Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah lingkup Provinsi Jawa Timur, seluruh pimpinan Kemenkeu Satu Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, serta para pejabat pendamping.
Dalam sambutannya, Wihadi Wiyanto menyampaikan apresiasi kepada para undangan atas kontribusi mereka dalam forum diskusi ini. Wihadi menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai realisasi dana transfer, progres perpajakan, kredit perbankan, serta tantangan ekonomi yang dihadapi provinsi tersebut.
Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono juga turut memaparkan gambaran ekonomi provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif meskipun menghadapi tantangan global dan nasional. Adhy menyebut UMKM dan sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Sektor agroindustri di Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan, bahkan menopang kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia.
Adhy juga menyoroti permasalahan utama, yakni disparitas fiskal antardaerah. Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masih bergantung pada dana transfer akibat rendahnya kapasitas fiskal. Selain itu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang salah satunya disebabkan oleh penurunan dana bagi hasil pajak. Meskipun demikian, realisasi dana bagi hasil mencapai rata-rata serapan di atas 90%. Untuk Dana Desa, realisasinya telah mencapai 99,19% dari pagu sebesar Rp8,2 triliun. Adhy menekankan bahwa fokus ke depan adalah memastikan dana tersebut benar-benar mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem di desa-desa.
Dalam forum tersebut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi kepada Ketua Tim Banggar DPR RI dan Penjabat Gubernur Jawa Timur atas kolaborasi yang terjalin baik selama ini. Dirjen Perbendaharaan juga memaparkan capaian fiskal di Provinsi Jawa Timur.
"Capaian fiskal hingga saat ini, Pendapatan perpajakan telah mencapai Rp96,96 triliun atau 74% dari target, Bea Cukai mencatatkan realisasi Rp107 triliun atau 71%, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,9 triliun, yang telah melampaui target. Dari sisi belanja, penyerapan anggaran di Kementerian/Lembaga telah mencapai Rp40,33 triliun atau sekitar 72,46%, sementara Transfer ke Daerah (TKD) telah terserap sebesar Rp70,79 triliun atau 87,4%," jelas Dirjen Perbendaharaan.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Jawa Timur yang juga Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo juga menjelaskan terkait kontribusi signifikan dari dana transfer untuk mendukung berbagai program strategis. Kemenkeu mencatat realisasi belanja infrastruktur yang mendukung pembangunan konektivitas jalan, jembatan, irigasi, dan proyek strategis nasional seperti Bendungan Bagong serta Jalur Ganda Kereta Api Madiun-Surabaya.
Dalam sesi diskusi, berbagai pandangan dan masukan disampaikan oleh anggota DPR RI, perwakilan pemerintah daerah, dan pejabat lainnya. Anggota Banggar DPR RI Charles Meikyansah menggarisbawahi pentingnya peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah. Pihaknya berharap pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan dapat bersinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.
Sementara itu, anggota Banggar Ratna Juwita menyoroti tantangan dalam optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Beberapa perwakilan pemerintah daerah, seperti Penjabat Bupati Bangkalan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi juga turut menyampaikan persoalan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan ketimpangan alokasi DBH antarkabupaten.
Forum ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan solusi konkret terhadap tantangan ekonomi dan fiskal di Jawa Timur. Ketua Tim Kunjungan Kerja Wihadi Wiyanto meminta pihak Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi, dan Bank Indonesia untuk memberikan jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan yang diajukan selama diskusi.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu mengatasi tantangan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di masa mendatang. [NS/SW]
