Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah merilis kinerja APBN lingkup KPPN Lubuk Linggau yang meliputi 45 Satuan Kerja pada 145 Kementerian/Lembaga dan 3 Pemerintah Daerah di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (MLM) untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan VI).

Berikut seperti dijelaskan Kepala KPPN Lubuk Linggau, Isnain Fikriansyah dalam pers rilis yang diterima LINGGAUPOS.CO.ID, Jumat 10 Januari 2025.

Realisasi Secara Umum

Pendapatan

Realisasi pendapatan negara lingkup KPPN Lubuk Linggau sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar  Rp1.148,43 Miliar, tumbuh sebesar 22,68% YoY.

Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Rp1.040,70 Miliar (naik 22,83%) dan PNBP Rp107,72 Miliar (naik 21,33%).

Belanja

Realisasi belanja negara lingkup KPPN Lubuk Linggau sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar Rp4.343,25 Miliar (99,64%).

Atau naik tipis 0,31% secara YoY, terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp845,73 Miliar (99,88%) dan Belanja TKDD sebesar Rp3.497,52 miliar (99,59%).

Pertumbuhan YoY Belanja Pemerintah Pusat sebesar 30,02%, dan Belanja TKDD terkontraksi  minus 4,94%.

Realisasi Pendapatan

Penerimaan Perpajakan

Pendapatan negara dari penerimaan perpajakan di lingkup KPPN Lubuk Linggau sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.050,70 Miliar (naik 22,82%).

Pertumbuhan Penerimaan Pajak, didominasi kenaikan yang signifikan pada Pajak Pertambahan Nilai (32,47%), Pajak Penghasilan (11,08%), dan Pajak Bumi dan Bangunan (17,52%).

Sedangkan untuk Pajak Lainnya mengalami penurunan sebesar 3,84%, khususnya pada Pendapatan dari Penjualan Benda Materai (411612) yang secara YoY turun sebesar Rp578,2 juta (-4,61%)

Sebagai catatan, untuk penerimaan pajak yang dicatat oleh KPPN Lubuk Linggau ada kemungkinan perbedaan angka dibanding data yang ada di KPP Pratama Lubuk Linggau, karena adanya perbedaan cara menarik data dari Aplikasi MPN.

*Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) *

Secara YoY realisasi PNBP sampai dengan Triwulan IV 2024 mengalami kenaikan sebesar 21,33% atau naik sebesar Rp18,94 miliar.

Pertumbuhan PNBP secara nominal sama seperti tahun anggaran 2023 paling banyak disumbang oleh Potongan SPM atas Pengembalian TKD tahun anggaran yang lalu seperti potongan pembayaran DBH karena lebih bayar DBH Pajak dan SDA yang mencapai Rp80,84 milyar naik 27,58% dibanding TA 2023. Sedangkan pertumbuhan terbesar PNBP terjadi pada akun :

1. Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/ Ditetapkan Pengadilan (akun 425249), tumbuh 1.961,78%;
2. Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ ditetapkan pengadilan (akun 425236), tumbuh 605,06%;
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (akun 425911), tumbuh 506,71%;
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (akun 425912), tumbuh 463,29%; dan
5. Pendapatan Denda Lainnya (akun 425839), tumbuh 226,71%.

Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai periode sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar Rp407,49 Miliar (102,71%) atau lebih tinggi 11,53% dari periode yang sama di tahun 2023 (YoY).

Belanja ini utamanya digunakan untuk menghasilkan output layanan SDM dan layanan publik.

Realisasi belanja pegawai terbesar di wilayah MLM berada pada tiga Kementerian/ Lembaga, yakni Kementerian Pertahanan (Rp117,87 Miliar), POLRI (Rp 112,70 Miliar), dan Kementerian Agama (Rp109,35 Miliar).

Anggaran belanja pegawai di ketiga Kementerian/Lembaga tersebut senilai 82,81% dari seluruh pagu Belanja Pegawai di KPPN Lubuk Linggau yang sebesar Rp 396,76 Miliar.

Belanja Barang

Realisasi belanja barang sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar Rp319,26 miliar (97,22%) atau lebih tinggi 42,83% dari periode Triwulan IV tahun 2023 (YoY).

Pemanfaatan anggaran belanja barang TA 2024 ini didominasi untuk program penyelenggaraan pemilu, yang kemudian disusul untuk program dukungan manajemen, penyediaan layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan dan pelayanan hukum, modernisasi Almatsus dan Sarpras POLRI, operasional penyelenggaraan layanan transportasi udara dan prasarana bandar udara dan lain-lain.

Tiga Kementerian/Lembaga dengan pagu belanja barang terbesar adalah Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp147,78 miliar, Kepolisian RI sebesar Rp64,317 miliar, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp30,17 miliar.

Belanja Modal

Realisasi belanja modal sampai dengan Triwulan IV 2024 mencapai angka Rp118,98 Miliar (97,83%), meningkat 93,28% dibanding periode Triwulan IV tahun 2023.

Belanja modal terbesar dimanfaatkan dalam kelompok fungsi ekonomi (transportasi) yakni untuk pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara yang ada pada Kementerian Perhubungan dengan alokasi 114,09 Miliar (93,38% dari pagu total belanja Modal).

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Triwulan IV telah mencapai angka sebesar Rp3.497,52 Miliar (99,59%) atau lebih rendah 4,94% dari periode Triwulan IV tahun 2023 (YoY), dengan rincian Pemkab Musi Rawas telah salur sebesar Rp1.663,48 Miliar (99,71%), kemudian Pemkab Musi Rawas Utara sebesar Rp1.079,79 Miliar (99,67%), dan Pemkot Lubuk Linggau sebesar Rp754,24 Miliar (99,19%).

Realisasi TA 2024 yang lebih rendah bila dibanding TA 2023 terjadi karena alokasi DBH Kurang Bayar yang dibayarkan di TA 2024 hanya sebesar 23,49% dari alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024.

Alokasi TKDD yang disalurkan KPPN Lubuk Linggau terdiri atas DAU, DBH, DAK Fisik, DAK NonFisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa dengan total pagu Rp3,51 Triliun.

Alokasi TKDD tersebut dialokasikan untuk Pemkab Musi Rawas sebesar Rp1,67 Trilyun, Pemkab Muratara sebesar Rp1,08 Trilyun, dan Pemkot Lubuk Linggau sebesar Rp0,76 Triliun.

Penutup

Kinerja APBN wilayah Limatara hingga 31 Desember 2024 tetap positif terutama ditopang oleh kinerja pendapatan negara yang sangat baik.

Belanja negara juga tumbuh positif meskipun tetap perlu dijaga agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan output yang telah ditetapkan. Meskipun kinerja ekonomi tetap terjaga dengan baik, kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko dan tekanan perekonomian.

Disiplin fiskal akan terus dijaga sebagai upaya mempertahankan kinerja dan kredibilitas APBN untuk selalu hadir di seluruh aspek kehidupan masyarakat.