Kementerian Keuangan memiliki mandat dan tanggung jawab penting dalam pengelolaan negara Republik Indonesia sebagai nagara danarakca atau penjaga dan pengelola keuangan negara. Terdapat tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab, tidak ada negara yang bisa mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, akuntabel, transparan, kredibel, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 22 orang pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/05). Dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dikukuhkan kembali dalam jabatan semula, termasuk Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.
Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, menghimpun penerimaan negara, mengelola belanja negara baik di pusat, kementerian/lembaga, di bendahara umum negara, dan transfer ke daerah, mengelola pembiayaan dan perbendaharaan secara pruden dan efektif, serta mengelola aset-aset atau kekayaan negara. Menkeu menegaskan bahwa peranan Kementerian Keuangan tidak sekadar sebagai administrator.
“Pada rumpun belanja negara kita memiliki tugas luar biasa penting dengan instruksi yang sangat jelas dari Presiden untuk terus meningkatkan efisiensi belanja, efektivitas belanja, dan kemampuan belanja untuk menyelesaikan masalah-masalah struktural, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, melindungi yang lemah, serta mengangkat mereka yang masih di dalam situasi yang rentan dan miskin untuk diberdayakan mendukung peningkatan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Tugas yang tidak mudah karena belanja negara dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ini adalah tugas yang harus terus dilakukan dengan membuka mata dan membuka telinga untuk melihat dan mengevaluasi efektivitas belanja negara,” pesan Menkeu. [LRN]
sumber: berita DJPb
