Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau, Isnain Fikriansyah menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lingkup wilayah kerjanya hingga akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2025 pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Secara umum, kinerja APBN di wilayah Limatara (Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara) menunjukkan arah yang stabil, dengan efisiensi penyerapan belanja yang semakin baik meskipun terjadi perlambatan pada sisi pendapatan.
Hingga 30 September 2025, realisasi Pendapatan Negara di lingkup KPPN Lubuk Linggau tercatat sebesar Rp500,6 miliar, turun Rp159,4 miliar atau 24,15% dibandingkan periode yang sama (y-o-y) tahun 2024 yang mencapai Rp660,1 miliar.
Kepala KPPN Lubuk Linggau, dalam paparannya menjelaskan bahwa penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang terdampak oleh perubahan administrasi sistem perpajakan.
Meskipun demikian, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp25,85 miliar menjadi Rp29,38 miliar, atau tumbuh 13,65% dibanding tahun sebelumnya.
Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya dan optimalisasi penerimaan non-pajak di wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara hingga Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp3,107 triliun, sedikit menurun 2,68% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,192 triliun.
Namun, penyerapan anggaran justru meningkat dari 73% menjadi 77%, yang menandakan peningkatan efisiensi pelaksanaan APBN di tingkat satuan kerja.
Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp449,2 miliar atau 72% dari pagu, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 71%.
1. Belanja Pegawai mencapai Rp338,18 miliar (77% dari pagu).
2. Belanja Barang terealisasi Rp108,44 miliar (62% dari pagu), meningkat tipis dari 60%dibandingkan tahun lalu.
3. Namun, Belanja Modal turun tajam dari Rp101,15 miliar menjadi hanya Rp2,5 miliar (29% dari pagu), akibat adanya penundaan proyek fisik dan efisiensi belanja modal.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tumbuh 2,68%
Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi mencapai Rp2,658 triliun atau 77% dari pagu, naik dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2,589 triliun (74%).
Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Nonfisik menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan DAK Fisik menurun signifikan dari Rp120,96 miliar menjadi Rp29,73 miliar (48% dari pagu) akibat adanya efisiensi dan proses verifikasi dan validasi data teknis di daerah yang masih berproses.
Kinerja TKD secara keseluruhan menunjukkan pola yang relatif konsisten, dengan realisasi lebih efisien dan serapan anggaran yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja Anggaran dan Digitalisasi Keuangan Terus Ditingkatkan
Berdasarkan hasil pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III Tahun 2025, sebanyak 13 satuan kerja memperoleh nilai IKPA sempurna (100), sedangkan 7 satker masih memiliki penyerapan di bawah target yang ditentukan.
KPPN Lubuk Linggau mendorong seluruh satuan kerja untuk terus memperbaiki deviasi rencana penarikan dana (RPD), menyelesaikan belanja kontraktual tepat waktu sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025,serta menginput capaian output secara akurat.
Selain itu, digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah terus diperkuat melalui implementasi Digipay, Cash Management System (CMS), dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Saat ini, tercatat 57 rekening virtual account (VA) dengan 49 aktif bertransaksi, di mana 33 rekening (67,35%) telah menggunakan CMS.
Penggunaan KKP meningkat signifikan hingga 80,95%, dari 189 transaksi menjadi 342 transaksi senilai Rp405,7 juta.
Secara jumlah transaksi KKP, BPS Kota Lubuk Linggau menjadi yang tertinggi, sementara secara nilai transaksi, KPP Pratama Lubuk Linggau mencatat yang terbesar.
Menjaga Stabilitas Fiskal dan Efisiensi Belanja
KPPN Lubuk Linggau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBN secara akuntabel dan transparan, dengan menitikberatkan pada efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas belanja pemerintah.
“Di tengah dinamika fiskal nasional, KPPN Lubuk Linggau berkomitmen menjaga stabilitas pelaksanaan anggaran, memperkuat sinergi dengan seluruh satuan kerja, serta mendorong percepatan transformasi digital guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih efisien dan adaptif,” ujar Isnain Fikriansyah.
Secara keseluruhan, kinerja APBN lingkup KPPN Lubuk Linggau Triwulan III Tahun 2025 tetap menunjukkan arah positif.
Meskipun menghadapi tekanan di sisi pendapatan, efisiensi belanja, peningkatan serapan anggaran, serta percepatan digitalisasi menjadi indikator bahwa pengelolaan fiskal di wilayah Limatara tetap terkendali, produktif, dan berdaya tahan.
