Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau menggelar kegiatan Press Gathering Rilis Kinerja APBN dan TKDD Wilayah Kerja KPPN Lubuk Linggau Periode Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat lantai 2 KPPN Lubuk Linggau, Jumat 17 April 2026 Pukul 14.00 WIB. KPPN Lubuk Linggau mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan I Tahun 2026 di wilayah kerjanya menunjukkan tren positif dan tetap terjaga.
Kepala KPPN Lubuk Linggau, Isnain Fikriansyah menjelaskan realisasi APBN hingga 31 Maret 2026 selaras dengan strategi fiskal nasional yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal.
“APBN terus berperan sebagai instrumen stabilisasi dan pemerataan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya dalam kegiatan press gathering, baru-baru ini.
Kemudian, dari sisi pendapatan, realisasi mencapai Rp171,21 miliar atau tumbuh 2,12 persen secara tahunan (year-on-year). Dikatakannya, penerimaan tersebut didominasi sektor perpajakan sebesar Rp162,89 miliar yang tumbuh 3,66 persen. Kontributor terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp105,07 miliar, diikuti Pajak Penghasilan (PPh) Rp23,99 miliar, serta pajak lainnya Rp33,83 miliar. Kategori pajak lainnya mencatat pertumbuhan signifikan hingga 129,40 persen secara tahunan.
Menurut Isnain, peningkatan tersebut dipengaruhi implementasi Core Tax System, di mana penerimaan pajak yang dipungut bendahara dicatat terlebih dahulu sebagai deposit pajak. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp8,32 miliar atau 85,97 persen dari pagu, meskipun secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 20,94 persen akibat sifat penerimaan yang fluktuatif.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp847,15 miliar atau 28,43 persen dari total pagu Rp2.979,44 miliar. Capaian ini mencerminkan kebijakan front loading agar manfaat belanja negara dapat dirasakan lebih awal oleh masyarakat.Namun secara tahunan, belanja negara mengalami penurunan 10,87 persen seiring penyesuaian pola penyaluran pada awal tahun.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp196,08 miliar atau 31,47 persen dari pagu dan tumbuh 27,68 persen. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp159,41 miliar, meningkat 38,83 persen, antara lain dipengaruhi penambahan beberapa Batalyon Infanteri di wilayah kerja Satuan Kerja Birgif 8/Garuda Cakti Kodam II/SWJ.Adapun belanja barang terealisasi Rp34,31 miliar atau 20,61 persen dari pagu, mengalami penurunan 9,42 persen karena tidak adanya kegiatan Pemilu seperti tahun sebelumnya. Sementara belanja modal mencapai Rp2,36 miliar dan tumbuh signifikan 173,70 persen.
"Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi mencapai Rp651,07 miliar atau 27,63 persen dari pagu. Secara tahunan, terjadi kontraksi 18,30 persen akibat adanya pengalihan alokasi belanja pada program prioritas yang langsung dilakukan oleh Kementerian/Lembaga,"ungkapnya.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp438,86 miliar, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp142,84 miliar yang tumbuh 44,01 persen.
Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp69,36 miliar dan mengalami kontraksi signifikan sebesar 64,29 persen. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa hingga akhir Triwulan I belum terealisasi karena masih menunggu kelengkapan administrasi dari pemerintah daerah.
Isnain menegaskan, secara keseluruhan APBN tetap berperan sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Ke depan, KPPN Lubuk Linggau akan terus mengawal kualitas belanja, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mendorong optimalisasi pendapatan negara.
“Kami optimistis pelaksanaan APBN 2026 akan semakin kuat dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
