Sebagaimana diketahui bersama bahwa di awal tahun 2020 muncul peristiwa pandemi covid-19 dengan tingkat kompleksitas tinggi yang menorehkan berbagai macam cerita yang tidak terbayangkan sebelumnya. Pandemi Covid-19 diawali pada bulan Januari 2020 di Kota Wuhan, China, dan mulai merebak di Indonesia pada bulan Maret 2020. Situasi yang terjadi membuat optimisme perekonomian pada awal tahun menjadi pudar, karena tantangannya adalah nyawa manusia.Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Town Hall Meeting atau forum dialog Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni menggarisbawahi peran penting Kementerian Keuangan dalam melakukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) untuk melakukan pemulihan ekonomi. “Kita harus siap karena konsekuensinya besar sekali. Untuk bisa menjaga Keuangan Negara Republik Indonesia dari berbagai ancaman, seperti ancaman bencana ekonomi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kesenjangan sosial. Kita kemudian harus memobilisasi keuangan negara untuk mengurangi ancaman tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Situasi Indonesia di tahun 2020 cukup berat dimana kasus covid-19 sangat tinggi dan cenderung menaik, namun pada saat ini kita dalam posisi yang cukup baik karena sudah bisa secure kebutuhan vaksin utk beberapa waktu ke depan. Upaya yg dilakukan Kementerian Keuangan bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan seluruh unsur di Indonesia sudah sangat berhasil bila dibandingkan dengan negara lain di mana kontraksi pertumbuhan ekonomi indonesia sangat rendah, hanya minus 2,07%, sebagai motornya adalah kebijakan fiskal kepada sektor riil sebagai sektor yang sangat terdampak oleh pandemi covid-19.Berbagai jenis bantuan sosial bagi masyarakat terus direalisasikan. Rancangan kebijakan dan proses penyaluran bantuan PEN pun terus-menerus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat. Program PEN diperpanjang jangka waktunya, dipercepat proses birokrasinya, diperluas cakupannya dan dirancang ulang untuk menyempurnakan bantuan sebelumnya agar semakin efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dikutip dari cnnindonesia.com, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, pemerintah sengaja menambah alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk memenuhi anggaran vaksinasi virus corona dan penciptaan lapangan kerja. Penambahan paling besar adalah sektor kesehatan, di mana untuk vaksinasi sudah ditambahkan hampir mencapai Rp70 triliun. Secara total, pemerintah kini mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp133,07 triliun. Angkanya naik dua kali lipat dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp63,51 triliun.
Dalam menanggapi isu utang Indonesia yang semakin meningkat, baik di medsos maupun media resmi, hendaknya kita dapat memahaminya karena di situasi seperti ini fiskal menjadi satu-satunya cara mendorong dan menjaga perekonomian. Penerimaan pajak dan penerimaan non pajak juga terdampak covid-19, sehingga mau tidak mau akan terjadi defisit, namun biladibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan hutang pemerintah Indonesia masih dalam kategori aman.
Indonesia merasa optimis bahwa pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas ekomoni terus berlangsung hingga pulih dengan melihat kemajuan pada tahun 2020 akan dilanjutkan di tahun 2021, yaitu penguatan langkah penanganan pandemi dan PEN, secara garis besar berbagai kebijakan seperti vaksinasi massal, penguatan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) dan 3T (Tracing, Testing, Treatment) .
Terkait Vaksinasi, gelombang pertama vaksinasi dijadwalkan bulan Januari sampai dengan April 2021 . Pada tahap ini yang diprioritaskanmendapatkan vaksin adalah Petugas Kesehatan yang tersebar di 34 Provinsi sebanyak 1,3 juta jiwa, Petugas Publik sebanyak 17,4 juta jiwa dan Lansia (setelah mendapat informasi keamanan vaksin untuk umur tersebut) sebanyak 21,5 juta vaksin. Jadwal gelombang kedua vaksinasi pada bulan April 2021 sampai dengan Maret 2022. Pada tahap ini yang mendapatkan vaksin adalah kategori masyarakat rentan, yaitu masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi sebanyak 63,9 juta dan masyarakat lainnya, yaitu masyarakat dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin sebanyak 77,4 juta vaksin.
Mengutip sebuah tulisan dari media online www.pikiran-rakyat.com, seorang dokter muslim di Inggris memperingatkan kepada komunitas Muslim di negaranya untuk mengabaikan teori konspirasi Covid-19.Dr. Sharjeel Zafar Kiani mengatakan teori konspirasi menyebar sangat cepat bagai api, dankesalahan itu terletak pada kesalahan informasi dan teori konspirasi yang telah berkembang sejak virus corona pertama kali muncul. Dalam komunitas muslim Inggris terdapat mitos yang berkali-kali dibantah oleh berbagai sumber bahwa vaksin Pfizer/BioNTech mengandung produk hewani tertentu sehingga tidak diperbolehkan secara agama. Teori ini menyebar bersama dengan informasi hoaks, sehingga menyebabkan kerugian karena masyarakat yang sangat rentan yang sangat membutuhkan vaksin inicenderung menjadi 'ragu-ragu terhadap vaksin'.
Setelah hasil ujiklinis vaksin Sinovac keluar, Majelis Ulama Indonesia pun langsung mengeluarkan fatwa MUI nomor 2 tahun 2021. Penerbitan fatwa tersebut telah mempertimbangkan proses hasil audit LPPOM MUI. "Memutuskan vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences China dan Bio Farma hukumnya suci dan halal," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam, Senin (11/1), nasional-kontan.co.id.
Beritasatu.com mengabarkan vaksinasi secara perdana telah dilaksanakan di Istana Presiden, Rabu (13/1/2021). Selain Presiden Jokowi, menteri, sejumlah penjabat negara, organisasi profesi dan tokoh masyarakat juga menerima vaksinasi perdana ini. Di antaranya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Daeng Faqih. Vaksinasi perdana ini menandai dimulainya vaksinasi kepada 181,5 juta sasaran yang dilaksanakan selama 15 bulan ke depan atau hingga Maret 2022 mendatang. Setelah vaksinasi perdana ini, selanjutnya akan dilakukan vaksinasi secara bertahap untuk menjangkau seluruh sasaran penerima.
Dikutip dari antaranews.com, Organisasi kesehatan dunia, WHO, meminta peranan jurnalis untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19. Disampaikan Director of Communication WHO Gabriella Stern, jurnalis diminta untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat mengenai vaksinasi dan WHO pun berjanji akan transparan dalam menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19 dengan harapan seluruh dunia bisa terlindungi dari virus Sars CoV-2 tersebut.
Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, marilah kita berpartisipasi mensukseskan program vaksinasi dimaksud utk menciptakan Immunity herd untuk menghambat penyebaran covid-19, dan tetap menjaga protokol kesehatan dan mendengarkan nasihat dari para profesional medis.
kontan.co.id
cnnindonesia.com
antaranews.com
pikiran-rakyat.com
Beritasatu.com
