Tabe #Sobat059 !

KPPN Tipe A2 Majene merupakan instansi vertikal DJPb yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat, memiliki wilayah kerja antara lain Kab. Majene, Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandar. KPPN Majene sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki wewenang dalam penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Majene mengelola anggaran yang terbagi menjadi beberapa jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bansos dan transfer daerah.

KPPN Majene selaku KPA Penyaluran Transfer Ke Daerah pada Tahun Anggaran 2023 mengelola pagu alokasi Transfer ke Daerah terbagi dalam 5 (lima) jenis penyaluran.

Untuk rinciannya, yuk simak post di atas ?

Halo #Sobat059 !

Seluruh pejabat dan pegawai pada KPPN Majene berkomitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pelaksanaan kewajiban dan tugas yang bersangkutan, terutama untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444H.

Dalam rangka menjaga Pembangunan
ZI WBK-WBBM lingkup KPPN Tipe Majene, apabila mengetahui adanya pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran, agar segera melaporkan pelanggaran tersebut melalui saluran pengaduan tertera pada slide kedua ??

#KPPNMajene
#InTress
#DJPbHAnDAL
#KemenkeuSatu

Halo #Sobat059! 👋

Tugas KPPN Tipe A2 Majene adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Wilayah kerja KPPN Tipe A2 Majene antara lain Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa.

Gambar diatas merupakan Realisasi Anggaran KPPN Majene selaku kuasa BUN sampai dengan November 2023.

Halo #Sobat059! ?

Kamis, 13 April 2023, KPPN Majene menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN Lingkup KPPN Majene Periode Triwulan I Tahun 2023 bersama KPP Pratama Majene yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting dengan mengundang para stakeholders yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja K/L, Kepala Badan Keuangan Daerah, serta Pimpinan Lembaga Media Massa.

Dalam kesempatan ini, Kepala KPPN Majene Bapak Rahmad Budiyanto menyampaikan progress realisasi penyaluran dana APBN per 31 Maret 2023 yang telah mencapai Rp 663,6 Milyar dengan nilai pagu sebesar Rp 3,7 Triliun.

Secara keseluruhan realisasi belanja pada Triwulan I 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 259,2% bila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I Tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun ini terdapat penambahan dana yang dikelola KPPN Majene berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan total nilai Rp 2,1 Triliun.

Disampaikan juga mengenai realisasi pembayaran THR lingkup satuan kerja mitra KPPN Majene yang mencapai Rp 22,6 Milyar. Besaran ini terbagi menjadi 4 (empat) jenis THR yaitu THR Gaji PNS/POLRI senilai Rp18,24 Milyar dengan 4.583 penerima, THR Tunjangan Kinerja senilai Rp1,99 Milyar dengan 1.033 penerima, THR Gaji PPPK senilai Rp 1,14 Milyar dengan 309 penerima, dan THR Gaji PPNPN senilai Rp1,23 Milyar dengan 487 penerima. Pada sisi lain penyaluran kredit Ultra Mikro sampai dengan akhir triwulan I telah disalurkan ke 565 Debitur lingkup wilayah kerja KPPN Majene dengan total Rp 2,2 Milyar.

Kemudian dari sisi penerimaan pajak yang disampaikan langsung oleh Kepala KPP Pratama Majene, Bapak Matheus Adhiatera bahwa pertumbuhan penerimaan pajak pusat pada triwulan I tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 8,47% atau senilai Rp 30,8 Milyar dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2022. Pertumbuhan yang signifikan juga terjadi pada jumlah pelaporan SPT Tahunan yang naik sebesar 18,19% atau sebanyak 35.184 wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan per 31 Maret 2023. persentase tersebut berada di atas capaian pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan secara nasional sebesar 3,13%.

#PressConference
#KinerjaAPBN2023

KPPN Majene selaku Kuasa BUN di Daerah memiliki tugas utama sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran APBN. Sampai dengan bulan Maret tahun 2023 KPPN Majene telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp663,59 Milyar atau 17,90% dari pagu DIPA K/L.

Berikut rincian pagu dan realisasi Transfer ke Daerah Lingkup KPPN Majene s.d. Maret 2023 :

1. Kab. Majene :
- Dana Desa (Pagu : Rp 54,86 M, Realisasi : Rp 2,87 M)
- Dana Alokasi Umum (Pagu : Rp 503,50 M, Realisasi : Rp 110,42 M)
- Dana Bagi Hasil : Rp5,16 M, Realisasi : Rp 302,27 Juta)
- DAK Fisik (Pagu : Rp 80,13 M, Realisasi : 0)
- DAK Non Fisik (Pagu : Rp 123,55 M, Realisasi : Rp 20,22 M)

2. Kab. Polewali Mandar
- Dana Desa (Pagu : Rp 140,14 M, Realisasi : 0)
- Dana Alokasi Umum (Pagu : Rp 705,78 M, Realisasi : Rp 155,42 M)
- Dana Bagi Hasil : Rp 6,30 M, Realisasi : Rp 256,65 Juta)
- DAK Fisik (Pagu : Rp 80,13 M, Realisasi : 0)
- DAK Non Fisik (Pagu : Rp 171,3 M, Realisasi : Rp 43,66 M)

3. Kab. Mamasa
- Dana Desa (Pagu : Rp 134,82 M, Realisasi : Rp 21,77 M)
- Dana Alokasi Umum (Pagu : Rp 507,20 M, Realisasi : Rp 131,44 M)
- Dana Bagi Hasil : Rp 3,63 M, Realisasi : Rp 207,29 Juta)
- DAK Fisik (Pagu : Rp 152,6 M, Realisasi : 0)
- DAK Non Fisik (Pagu : Rp 127,68 M, Realisasi : Rp 24,78 M)

Untuk info lebih lanjut terkait realisasi APBN Lingkup KPPN Majene bisa dilihat pada postingan di atas ya ?

#RealisasiAnggaranKPPNMajene
#KPPNMajene
#DJPbHAnDAL
#intress