Haii #Sobat059!! ?

KPPN Tipe A2 Majene merupakan instansi vertikal DJPb yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat, memiliki wilayah kerja antara lain Kab. Majene, Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandar. KPPN Majene sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki wewenang dalam penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Majenemengelola anggaran tahun 2022 sebesar Rp1,56 Trilliun yang terbagi menjadi beberapa jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bansos dan transfer daerah. Hingga 31 Oktober 2022, realisasi anggaran mencapai 78,71% atau sebesar Rp1,23 Triliun rupiah.

KPPN Majene selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2022 mengelola pagu alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp804,13 Miliar yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis penyaluran.

Untuk rinciannya, yuk simak post di atas ?

#RealisasiAPBN2022
#RealisasiAnggaran
#KPPNMajene
#DJPbHAnDAL

Halo #Sobat059!

Kamis, 20 Oktober 2022, KPPN Majene menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala KPPN Majene dengan beberapa agenda yaitu Refreshment Cash Management yang dipaparkan oleh A. Nisrina Nur Izza selaku Pelaksana Seksi Bank dan Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah dengan materi yang telah dibawakan dalam FGD sebelumnya yang mengundang para operator penyaluran DAK Fisik Pemda Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa secara daring terkait Monitoring Penyaluran DAK Fisik Tahap II dan Persiapan Penyaluran DAK Fisik Tahap III yang dipaparkan oleh Bapak Widi Hidayat selaku Kepala Seksi Bank.

Selanjutnya acara berikutnya yaitu Internalisasi SE-22/PB/2017 tentang Perubahan Iuran dan Pemanfaatan Dana Sosial di Lingkungan DIrektorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kepala Subbagian Umum yang kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan serta Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker yang dipaparkan oleh Bapak Wahyu Bagus Nurcahyo selaku Kepala Subbagian Umum.

Kegiatan ini tentu dilakukan secara rutin sebagai bentuk sharing knowledge antar pegawai.

#sharingknowledge
#KPPNMajene
#Treasury059
#DJPbHAnDAL

Halo #Sobat059!

Bulan Oktober lalu merupakan bulan perayaan Hari Oeang Republik Indonesia yang ke-76. Mau tahu keseruan apa saja dalam rangka memeriahkan HORI ke-76? Yuk simak di postingan berikut ?

#hori76
#horikemenkeu
#sinergisatukemenkeu
#kppnmajene
#treasury059
#DJPbHAnDAL

Halo #Sobat059! ??

Pada tanggal 20-21 Oktober 2022, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat berkunjung ke Kantor Bupati Majene (20/10/2022) dan Polewali Mandar (21/10/2022) untuk menyerahkan plakat dan piagam atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 atas nama Kementerian Keuangan RI.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar yang telah 7 kali berturut-turut menyandang predikat WTP tersebut. Harapannya agar predikat tersebut dapat dipertahankan serta akan berlanjut untuk seterusnya.

Setelah acara tersebut, dilanjutkan dengan Focus Group Discussion Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang sebelumnya dipaparkan materi terlebih dahulu oleh Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Suharto dan dilanjutkan diskusi yang menggandeng KPPN Majene sebagai penyalur DAK Fisik dan Dana Desa lingkup wilayah KPPN Majene yang dihadiri oleh Kepala KPPN Majene, Bapak Rahmad Budiyanto serta Kepala KPP Pratama Majene, Bapak Matheus Adhiatera yang ikut memberikan sosialisasi terkait perpajakan saat berada di Kantor Bupati Majene.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Majene, Bapak H.A.Achmad Syukri, Bupati Polewali Mandar, Bapak Andi Ibrahim Masdar beserta para pimpinan OPD.

FGD yang diselenggarakan ini dirasakan manfaatnya oleh para pimpinan OPD karena dapat menyampaikan keluh kesah dan kendala dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#OpiniWTP
#wajartanpapengecualian
#apresiasi
#DAKFisik
#DanaDesa
#KPPNMajene
#DJPbHAnDAL