Setiap kali akhir tahun tiba, publik kerap menyaksikan peningkatan signifikan pada realisasi belanja pemerintah. Fenomena ini hampir selalu menimbulkan pertanyaan: mengapa anggaran baru tampak dikejar pada November dan Desember? Padahal bagi pengelola anggaran, momentum tersebut bukan sekadar ajang mempercepat penyerapan, melainkan rangkaian siklus panjang yang diatur ketat dalam tata kelola keuangan negara.

Dari luar, grafik realisasi memang terlihat seperti “pendakian terjal” di dua bulan terakhir. Tapi dari dalam, ceritanya tidak sesederhana itu.

Sebagian besar orang mungkin belum pernah mendengar istilah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) — padahal ini adalah kompas yang mengarahkan bagaimana uang negara dibelanjakan. Pemerintah tidak hanya menilai besarnya belanja, tapi juga bagaimana perencanaannya, bagaimana prosesnya, dan apa hasil akhirnya.

IKPA pada dasarnya menilai tiga hal penting:

1. Pertama, perencanaan.
Sejak awal tahun, satuan kerja sudah menyusun rencana belanja yang nanti akan dibandingkan dengan pelaksanaan sebenarnya. Revisi anggaran harus tepat waktu, dan deviasinya tidak boleh jauh dari rencana. Kalau perencanaannya kurang matang, kegiatan jelas akan menumpuk di tengah hingga akhir tahun.

2. Kedua, pelaksanaan.
Ini bagian yang paling sering jadi sorotan publik: penyerapan anggaran. Tapi di balik itu ada seluruh mekanisme yang harus dipenuhi — dari penetapan kontrak, pembayaran tagihan, sampai pengelolaan Uang Persediaan  dan Tambahan Uang Persediaan. Semuanya ada aturannya, ada batas waktunya, dan ada risiko jika dilakukan terburu-buru.

3. Ketiga, hasil.
Di sini pertanyaannya sederhana: apa yang masyarakat dapatkan?
Output jadi penilaian utama — apakah pelatihan betul-betul terjadi, apakah bangunan selesai, apakah alat kesehatan datang, dan sebagainya.

Jadi, ketika belanja terlihat ramai di akhir tahun, sebenarnya satuan kerja sedang memastikan bahwa seluruh tahap itu terpenuhi tanpa melanggar aturan.

Lalu Kenapa Ramainya Selalu di Ujung Tahun?  Karena banyak kegiatan pemerintah, terutama yang bersifat fisik atau pengadaan barang/jasa, memang butuh waktu. Lelangnya bisa di awal tahun, pekerjaannya berlangsung berbulan-bulan, dan pembayarannya baru tuntas ketika semua persyaratan administratif selesai.

Selain itu, sepanjang tahun sering terjadi dinamika — perubahan kebutuhan, penyesuaian kebijakan, atau revisi anggaran yang tidak bisa dihindari. Semua ini membuat beberapa kegiatan realistisnya memang baru selesai pada kuartal IV.

Hal yang Jarang Terlihat Publik :  Di balik layar, setiap rupiah yang keluar harus melewati pengujian ketat. Satker tidak bisa sekadar “menghabiskan anggaran”. Tanpa kualitas perencanaan, tanpa administrasi yang tertib, atau tanpa output yang jelas, nilai IKPA mereka bisa turun. Dan itu punya konsekuensi langsung.

Inilah hal penting yang perlu diketahui publik: APBN tidak hanya diukur dari besarannya, tetapi dari kualitas prosesnya. Ada banyak mekanisme yang memastikan uang negara dibelanjakan secara hati-hati dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Akhir tahun memang selalu menjadi fase paling sibuk. Tapi di balik semua aktivitas itu, ada satu prinsip yang terus dijaga: anggaran negara adalah amanah, dan setiap tahapnya harus dipertanggungjawabkan.

Ditulis oleh:
I Putu Nugraha A. P.
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, KPPN Malang